BONDOWOSO – ijenpost.com – Ketergantungan pemerintah daerah Bondowoso terhadap dana perimbangan dari pusat sangat besar, hal yang terus terjadi sejak kepemimpinan pemerintahan Bondowoso, KH. Salwa Arifin – H. Irwan Bachtiar berjalan selama 2,5 tahun sejak dilantik 24 September 2018 lalu.
Sesuai dengan Perda Kab. Bondowoso No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD 2020, ketergantungan Pemda Bondowoso terhadap Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat tinggi yaitu sebesar 88,8 persen, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp208,9 milyar atau 10,04 persen dari kebutuhan belanja daerah.
Padahal, desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Tak salah jika, Bupati Wakil Bupati saat kampanye menjanjikan “Mandiri Ekonomi Bondowoso”, tetapi 2,5 tahun kepemimpinannya angka kemandirian ekonomi tidak berubah, bahkan semakin jauh dari kata mandiri karena hampir 90% anggaran tergantung pada pusat.
Hasil penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp29,15 milyar dan Retribusi Rp23,2 milyar sebagai sumber PAD belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD Kab. Bondowoso, sehingga sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat.
Dalam banyak hal, ketergantungan dana alokasi dari pusat juga tidak sepenuhnya dapat menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Kondisi semakin sulit dengan adanya pandemi Covid-19, yang harus mengalihkan anggaran Rp46 Milyar untuk penanganan Covid-19. Dan PAD diperkirakan mengalami tekanan sebesar Rp5,2 Milyar atau 18,88% dari target awal.
Pemanfaatan APBD yang belum tepat menyebabkan kemandirian fiskal di Bondowoso sangat sulit terealisasi. Peningkatan APBD belum diiringi dengan peningkatan kualitas outcome. Bahkan 2019 dan 2020, oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bondowoso mendapat predikat “raport merah” kabupaten paling tidak patuh peraturan perundangan dalam proses mutasi JPT Se- Jatim.
Dengan raport merah atas kepatuhan perundangan tersebut, mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena banyak terjadi ketimpangan kebijakan daerah. Indikator ketimpangan kebijakan daerah tidak hanya tergambar pada carut marutnya mutasi pejabat yang melahirkan interpelasi DPRD, juga terjadi carut marut distribusi pupuk bersubsidi, terjadi kebijakan retribusi dan pajak pada tambang ilegal, menggalang sumbangan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lelang jabatan yang baru dilaksanakan setelah lebih dari 2,5 tahun kepemimpinan, Sekretaris Daerah yang “sepanjang-panjangnya” dijabat oleh Pejabat (Pj) Sekda dan masih banyak ketimpangan kebijakan lainnya.
 |
Visi & Misi KH. Salwa Arifin - H. Irwan Bachtiar
|
Meski kepemimpinan KH. Salwa Arifin _H. Irwan Bachtiar, telah terjadi peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,27 di tahun 2018 menjadi 66,09 % di tahun 2019 tetapi masih sangat jauh tertinggal dari rata-rata IPM Provinsi Jatim yang sudah mencapai 71,5%, dengan selisih 5,41%, IPM Bondowoso selama 2,5 tahun terakhir sebenarnya berjalan ditempat atau bahkan selangkah lebih mundur.
Data kemiskinan Statistik Bondowoso 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Bondowoso pada bulan Maret 2020 mencapai 110,24 ribu jiwa atau 14,17 persen. Jumlah ini bertambah sebesar 6,91 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 103,33 ribu jiwa, lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur (11,09 persen).
DPRD sebagai fungsi kontrol seharusnya mendorong kebijakan fiskal daerah dalam rangka peningkatan peran Pemda dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun sayangnya, melihat proyeksi APBD 2021, Pemerintah Bondowoso belum menjadikan agenda “kemandirian fiskal” sebagai prioritas kebijakan daerah, sehingga pemerintah belum dapat memenuhi janji-janji kampanyenya.
Kondisi kemandirian fiskal Kabupaten Bondowoso sejak 2,5 tahun masa kepemimpinan KH. Salwa Arifin – H. Irwan Bachtiar belum dapat memberikan pandangan urgensi permasalahan kemandirian fiskal selama ini. Pemerintah hanya disibukkan dalam hal-hal kecil seperti mutasi Pegawai, banyaknya Kepala OPD dijabat oleh pejabat Plt, menunda-nunda proses open bidding dan permasalahan yang tidak urgent berdampak langsung kepada masyarakat.
Komposisi APBD Bondowoso tahun 2020 ialah 10,04 persen dari PAD, 61,97 persen dari Dana Perimbangan, dan 27,99 persen dari Dana Alokasi Khusus dan pendapatan lain. Sejak pemerintahan berkuasa sejak 24 September 2018 hingga saat ini, Dana Perimbangan masih mendominasi APBD di atas 60 persen. Di sisi lain, PAD 2020 mengalami penurunan Rp24 Milyar.
Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah Bondowoso diharapkan terus mengoptimalkan PAD melalui sumber-sumber yang ada. Walaupun di Tahun Anggaran 2020, daerah masih menghadapi berbagai tantangan berupa, peran BUMD PDAM dan PT. Bogem yang seharusnya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi malah membebani keuangan Daerah, defisit RSUD Dr. H. Koesnadi yang mencapai lebih dari 56 Milyar, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan turunnya PAD.
Rendahnya kemandirian fiskal daerah Bondowoso masih menjadi tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini. Ketergantungan daerah masih didominasi transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus bagi para calon pemimpin di Bondowoso, untuk “JANGAN BERJANJI JIKA TIDAK DAPAT MEMENUHI”.
Oleh Cak War, Pimpinan Redaksi Ijen Post
