Advertisement

Thursday, February 18, 2021

Pernyataan Dosen Fisip UNEJ Terkait Polemik Toko Modern
"Seperti Menepuk Air di Dulang, Terpercik Muka Sendiri"


BONDOWOSO – ijenpost.com
– Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menanggapi pernyataan Dosen Fisip Unversitas Jember yang juga Koordinator LP2M UNEJ Sdr. Hermanto Rohman, S.Sos., dan Ketua PC PMII Bondowoso Sdr. Saiful Hoir. “seperti menepuk air di dulan, terpercik muka sendiri”, apabila berbuat sesuatu yang jahat, perkara itu akan terkena kembali kepada kita sendiri, melakukan sesuatu perbuatan yang memalukan nama baik sendiri, Kamis 18/02/2021.

“Pernyataan tersebut tertuang dalam pemberitaan salah satu media Online meragukan keberadaan dan substansi naskah akademik penyusunan Perda 05 tahun 2020, yang akhirnya dianggap menghasilkan perda yang miskin keberpihakan. Pernyataan lainnya dari Ketua PC PMII Bondowoso Sdr. Saiful Hoir yang mengatakan bahwa pemerintah Bondowoso dan DPRD Bondowoso adalah Abdi Toko Modern, setelah diklarifikasi pihak media kepada yang bersangkutan, Sdr. Saiful Hoir mengatakan mereka masih akan mengumpulkan data dan baru akan melakukan diskusi publik terkait perda nomor 05 tahun 2020”.

H. Ahmad Dhafir menjelaskan, “Proses penyusunan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diawali dengan melakukan tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, pihak Pemerintah Daerah harus menyiapkan naskah akademins yaitu, naskah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

“Bagi DPRD Kabupaten Bondowoso keberadaan Naskah akademik sangat penting sebagai kajian hukum dan hasil penelitian dari suatu masalah sehingga dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis (ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)”.

“Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, PP Nomor 12 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 80 tahun 2015 sebagaiman diubah dengan permendagri 120 thn 2018 dimana jelas disebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dan wajib melampirkan Naskah akademik”. 


Karena Pentingnya Naskah akademik, lanjut H. Ahmad Dhafir, "DPRD kab. Bondowoso pernah menolak melanjutkan pembahasan Raperda di tahun 2017 yaitu Raperda tentang perubahan nama kecamatan sempol menjadi kecamatan Ijen karena draf Raperda yang diajukan oleh pihak eksekutif tidak dilengkapi dengan Naskah akademik, tetapi hanya disertakan surat penjelasan keterangan”.

“Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan dengan menyusun Naskah Akademik sebagai landasan penyusunan Raperda, yang dilakukan secara koordinatif dan didukung metode yang pasti, baku dan standar yang meliputi Latar belakang dan tujuan penyusunan, Sasaran yang ingin diwujudkan, Pokok pikiran, lingkup yang akan diatur dan Jangkauan dan arah pengaturan”.

Karena rumitnya proses penyusunan Naskah Akademik serta keterbatasan SDM yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebelum menyusun Raperda tentang “Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan”, melakukan kerjasama dengan Pihak Perguruan Tinggi dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Jember untuk menyusun Naskah Akademik.

Pengkajian dan penyelarasan untuk mengetahui logika akademik sejauh mana urgensi sebuah Perda, salah satunya dengan melakukan proses FGD bersama pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat bondowoso untuk mengidentifikasi Masalah.
Dan semua proses ini merupakan tanggung jawab pihak UNEJ sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun Naska Akademik agar bisa menggambarkan dengan jelas dampak, perilaku usaha dan konsumen dalam kajian ekonomi mikro dan makro, lanjut H. Ahmad Dhafir.

Pembahasan Raperda tentang “Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” yang pada saat itu Pansusnya dipimpin oleh Bpk. Andi hermanto berlangsung 6 bulan dan juga memasukan muatan lokal pada Perda 05 tahun 2020 seperti di pasal 32 angka (2) dan angka (3), BAB VII Kemitraan pasal 37, 38, 39, 40, 41 dan BAB IX pasal 46 angka (2) huruf d, BAB XI Pasal 53 angka (1) huruf e.

Bila melihat komentar Sdr. Hermanto Rohman, S.Sos dosen FISIP UNEJ Perda nomor 05 2020 merupakan perda yang Miskin keberpihakan padahal untuk menyusun draf Raperdanya pemerintah kabupaten Bondowoso menggunakan dasar Naskah Akademik yang sdh disusun oleh pihak Fakultas Hukum UNEJ dimana pada waktu itu Tim tersebut diketua oleh Bpk DR. Nurul Ghufron, SH, MH. 
 
“Saya merasa, pihak Pemkab perlu menghadirkan Tim Fakultas Hukum UNEJ yang dipimpin oleh Bpk DR. Nurul Ghufron, SH, MH untuk menyajikan dan membandingkan kajian akademiknya dengan kajian Sdr. Hermanto Rohma dan kajian Sdr. Saiful Hoir dalam Forum Diskusi yang bisa diikuti oleh siapa saja baik itu dalam bentuk vidcon atau dengan cara lainnya. Karena Jangan sampai Naskah Akademik yang berfungsi regulatory impact assessment costs and benefit dan menjadi acuan untuk mengetahui arah penyusunan suatu rancangan Peraturan Daerah, yang dihasilkan oleh tim dari UNEJ tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dan bila itu terjadi, maka perlu pihak Pemerintah Daerah Bondowoso, untuk meninjau ulang kerjasama penyusunan Naskah Akademik dengan pihak UNEJ sebagai lembaga Perguruan Tinggi”, pungkas H. Ahmad Dhafir. (Cak War)

Thursday, February 11, 2021

Ketua DPRD : PPL Pertanian Garda Terdepan Pembangunan Pertanian

BONDOWOSO – ijenpost.com – Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto sekitar 29,20% dan menyerap lebih dari 56,26% tenaga kerja penduduk Bondowoso di pedesaan. Sektor Pertanian hanya menyumbangkan 1,21% pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso kalah jauh dari sektor Industri pengolahan yang mencapai 8,62% pada tahun 2019. Ini menandakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso tidak selaras dengan pemerataan ekonomi. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, di Wisma DPRD, Kamis 11/02/2021.

Menurut H. Ahmad Dhafiir, Keberadaan Bondowoso selaku daerah Agraris seharusnya mampu menempatkan petani sebagai subyek penting untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso agar tidak berada di garis kemiskinan.

“Menjadikan pertanian sebagai sebuah industri yang diikuti dengan pola pertanian berkelanjutan yang selalu mengikuti tuntutan kekinian dengan melakukan inovasi-inovasi untuk merebut dan menciptakan pasar seperti pengembangan sektor agrobisnis, dan agroindustri”, lanjutnya.

“Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian ini harus banyak yang dibenahi dan salah satu hal pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia, karena jika dilihat masalah utama petani di pedesaan adalah rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani, agar pembangunan pertanian terus berkembang dan berkelanjutan”.
 

Di sinilah, jelas H. Ahmad Dhafir, pentingnya peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), karena peran mereka sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. PPL menjadi garda terdepan yang berperan memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan budidaya maupun teknologi dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan.

“Maka PPL harus diperhatikan kesejahteraannya, berdasarkan peraturan regulasi yang ada dengan berazaskan keadilan dan kelayakan serta berpedoman kepada kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan semangat kerja, serta meningkatkan loyalitas dan tanggung jawab Penyuluh Pertanian Lapangan terhadap pekerjaannya”.

“PPL jangan hanya dituntut kewajibannya saja dengan berbagai macam beban pekerjaan, demikian juga sebaliknya PPL juga jangan hanya menuntut hak mereka, tetapi pekerjaan dan tanggung jawab sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan tidak diselesaikan. “Memang bukanlah hal yang mudah untuk meningkatkan dan menjaga motivasi, inovasi para Penyuluh Pertanian Lapangan, karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen”.

H. Ahmad Dhafir meminta, Pemkab Bondowoso melalui Dinas Pertanian, harus bisa mendorong PPL agar tetap produktif, kreatif sebagai penyuluh, pendidik, teman dan teman curhat petani dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para PPL. Sehingga para PPL memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi sebagai penunjang keberhasilan pekerjaan untuk menyusun basis data lahan pertanian se-Kabupaten Bondowoso.

“PPL dapat melakukan pendekatan kepada Poktan ataupun perorangan dalam upaya mengubah pola pikir dan cara kerja para petani supaya mampu mengikuti perkembangan jaman serta perkembangan teknologi pertanian. Semisal tentang pupuk berimbang, pengetahuan cara cara baru dalam budidaya tanaman, itu semua dalam upaya meningkatkan efisiensi usaha tani untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga petani bisa menjadi kekuatan ekonomi dan sosial di masyarakat”.

“Para Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula yang ada sekarang, mereka menjadi garda terdepan dalam mengunjungi kelompok tani untuk melakukan advokasi, pembinaan, maupun penyuluhan serta berdiskusi untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan mengenai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan pendapatan para petani di wilayah kerja harus terus di support agar bisa segera menjadi Penyuluh Pertanian Terampil dan dengan kesinambungan. Proses mereka bisa menjadi Penyuluh Pertanian Ahli, dan itu semua adalah aset Sumber daya Manusia terampil bagi pemerintah kabupaten Bondowoso dan sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan para PPL”, pungkasnya. (Cak War)

Tuesday, February 9, 2021

Pemerintah Respon Cepat Carut Marut Distribusi Pupuk Bersubsidi

BONDOWOSO – ijenpost.com – Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Bondowoso, membahas ketidaksesuaian data luas lahan tanam pertanian, dipimpin langsung oleh Pj Sekda, Sukaryo, Sh., MM., di gedung Sababina Setkab Bondowoso. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Kecamatan dan Dinas Pertanian Bondowoso, Senin 08 /02/2021.

Rapat KP3, disamping sinkronisasi data luas lahan tanam antar instansi terkait, juga upaya untuk validasi, verifikasi dan menyempurnakan data Electronic Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) dan Kartu Tani guna memperbaiki penanganan pupuk bersubsidi di Bondowoso.

Menurut, Sukaryo, saat ini masih ditemukan permasalahan-permasalahan terkait pupuk bersubsidi, terutama permalahan distribusi dan tata niaganya. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam menangani permasalahan yang ada.

Plt. Kepala Dinas Pertanian, Hendri Widotono, mengaku akan melaksanakan semua hasil rapat KP3. "Memang terjadi ketidaksesuaian data luas lahan, terutama di Kecamatan Cermee dan Botolinggo. Selanjutnya PPL Pertanian akan aktif berkoordinasi dengan Kecamatan, Pemerintah desa dan Kelompok Tani, dengan menggunakan data berbasis KTP, KK dan SPPT-PBB objek pajak. Ada 7 Kecamatan yang paling mencolok ketidaksesuaian datanya".

Dinas Pertanian akan mengambil langkah-langkah, lanjut Hendri Widotono, PPL harus pro aktif mensosialisasikan standart penggunaan pupuk bersusbsidi dengan pola tanam menggunakan sistem pupuk berimbang, agar petani tidak terlalu berlebihan menggunakan pupuk bersubsidi. Dapat mengurangi biaya pemupukan, menjaga hara tanah dan meningkatkan hasil panen”.

KP3 Kabupaten Bondowoso juga akan membentuk Tim tingkat Kecamatan, yang tugasnya untuk mengetahui jadwal pengiriman pupuk bersubsidi kepada masing-masing kios, dan juga malakukan koordinasi data. Sehingga tidak terjadi kekacauan data seperti sekarang. Singkronisasi data luas lahan tanam secara riil dan kongkrit, akan menjadi dasar penetapan kuota pupuk bersubsidi di masing-masing kecamatan dan jadwal pengiriman, lanjut Hendri Widotono.

Untuk monitoring pupuk bersubsidi, Hendri Widotono mengatakan akan menyediakan Call Centre, agar mempermudah petani, pemerintah desa dan Kecamatan mendapatkan informasi terkait distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah juga akan membuat banner sosialisasi pupuk bersubsidi, yang menginformasikan berapa jatah kuota pupuk bersubsidi masing-masing Kecamatan, Harga Eceran tertinggi (HET) dan prosedur petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi.

Harapan Hendri Widotono, dengan sinkronisasi data luas lahan tanam dengan instansi terkait, data e-RDKK dan Kartu Tani akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pupuk petani dan tidak akan terjadi lagi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Sinkroniasisi data luas lahan tanam petani, juga dapat mempermudah petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan distribusi pupuk bersubsidi secara tepat sasaran.

"Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan, pemenuhan pupuk bersubsidi akan dilakukan melalui realokasi antar waktu atau antar wilayah distribusi pupuk bersubsidi," paparnya. (Cak War)

Saturday, February 6, 2021

Pakar Mikrobiologi Kedokteran UNAIR: Virus Nipah Berpotensi Akibatkan Pandemi Jilid 2


SURABAYA, 
Virus Nipah merupakan virus yang kali pertama ditemukan di Malaysia pada 1999. Bahkan virus ini sempat menyebabkan wabah pada kalangan peternak babi di sana pada tahun yang sama. Wabah yang terjadi di Malaysia juga berdampak pada Singapura. Penularan virus disebabkan kontak langsung manusia dengan babi sakit atau jaringan yang terkontaminasi.

"Virus ini berpotensi menjadi pandemi kedua. Karena sifat virus dan cara penularannya mirip dengan SARS-CoV-2," terang Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo dr., M.Si, M.Ked.Klin, SpMK. dosen Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Gejala yang ditimbulkan menyerupai influenza seperti badan meriang, demam, hingga otot-otot terasa nyeri. World Health Organization (WHO) dalam situsnya menyebutkan bahwa tingkat kematian pada virus ini diperkirakan mencapai 75 persen. 

Ada beberapa hal yang mengakibatkan tingkat kematiannya mencapai 75 persen. Pertama, penanganan yang kurang komperhensif. Kedua, gejala yang tidak umum dan kejadian yang terjadi sangat cepat. Ketiga, belum ditemukannya vaksin atau obat untuk virus ini.

"Tidak ada pengobatan yang spesifik untuk virus ini. Pengobatannya hanya penatalaksanaan suportif saja agar penderita bisa bertahan hidup," sebutnya. 

"Vaksin untuk virus ini juga belum ditemukan. Sehingga pencegahannya bisa terlambat," imbuhnya.

Virus ini berpotensi menjadi pandemi karena sudah ada penularan dari manusia ke manusia. WHO mencatat pada 2001, wabah virus Nipah terjadi di di Siliguri, India.  Penularan virus itu terjadi pada layanan kesehatan. Sebanyak 75 persen kasus di antaranya terjadi pada staf rumah sakit serta pengunjung.

"Pandemi bisa terjadi karena meski diakibatkan oleh kelelawar buah, tapi sudah terjadi penularan dari orang ke orang. Masa inkubasinya juga mirip dengan SARS-CoV-2, yaitu sekitar 5 sampai 14 hari," tutup Dewan Pakar Satgas Covid-19 IDI Jawa Timur itu. (yul)

Gambar: Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo dr., M.Si, M.Ked.Klin, SpMK. dosen Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Boy Rafli Katakan Perpres RANPE Sebagai Perlindungan bagi Warga Negara dari Ancaman Terorisme

Jakarta – Terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 yang diterbitkan Presiden Jokowi tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RANPE), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menyambutnya dengan baik.

Dalam acara Webinar Sosialisasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021 terkait RAN PE, Jumat (5/2/2021), Boy Rafli mengatakan, "Perpres ini dapat dikatakan sebagai kebijakan nasional yang berisi upaya yang komprehensif sistematis dimana upaya tingkatkan perlindungan negara terhadap warga negara dari ancaman terorisme."

Boy Rafli juga mengatakan, di dalam Perpres banyak mengandung hal yang mengarah ke langkah pencegahan, koordinasi, peningkatkan kapasitas di antara pemangku kepentingan serta mengedepankan kerjasama.

Seperti dikatakan oleh Boy Rafli, ancaman penyebaran ekstremisme tidak memilih korbannnya. Berbagai elemen masyarakat disebutkannya bisa terpengaruh dan tidak sadar mengikuti gerakan ekstremisme. Kondisi itu bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan sudah dalam skala global.

"Dampaknya nyata, mendatangkan korban. Karena radikalisme ubah alam pikiran orang dan cara-cara kekerasan di dalam lakukan aktivitas upaya capai tujuan," kata Boy Rafli.

Lebih lanjut Mantan Kapolda Papua tersebut mengatakan bahwa cara penyebaran gerakan ekstremisme itu dengan mengendalikan pola pikir seseorang kemudian terus meyakinkan kalau melakukan hal tersebut bisa masuk surga. Cara-cara seperti itu tidak disadari sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri sudah ditemukan beberapa kelompok radikalisme yang menyasar generasimuda.

"Ia yakin ketika diberi pemahaman, kemudian jadi berubah cara berpikirnya bukan ekstrim yang konotasinya damai atau moderat tapi yang mengatakan setuju kekekasan. Ketika itu maka ia bisa jadi pelaku kekerasan. Itulah nanti berakhir ke aksi terorisme, itu tidak kita ingin terjadi jadi fokus ke terjadinya terwujudnya upaya bantuan simpati persetujuan terhadap kekerasan yang dilakukan kelompok terorisme," kata Boy Rafli.

Selain itu, Boy Rafli mengatakan, sebanyak hampir 2 ribu penduduk di Indonesia terlibat tindak pidana terorisme pada 20 tahun terakhir. Mayoritas mereka berangkat ke Irak dan Suriah dan tercatat ada 1.250 orang di antaranya sudah meninggal dunia saat ditahan.

"Ini adalah akibat proses radikalisasi masif baik face to face maupun dari medsos," kata Boy Rafli.

Kondisi yang tidak berbeda jauh juga terjadi di Indonesia. Di mana para pengikut kelompok radikalisme itu berupaya untuk mati jihad dengan melakukan aksi bom bunuh diri di tempat-tempat yang sudah ditargetkan. Tidak sedikit pula mereka memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk menjadi pelakunya.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka Pemerintah bakal melakukan upaya preventif dalam bekerjasama dengan semua pihak guna membangkitkan sikap resisten terhadap radikalisasi.

"Jadi dalam masyarakat itu diharapkan resisten terhadap adanya penyebarluasan paham radikal, jadi jangan sampai ada orang yang melakukan radikalisasi bahkan dalam proses radikalisasi itu bisa menyalahgunakan teks agama kemudian masyarakat kita tidak waspada," kata Boy Rafli.

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)



Kepala BNPT Komjen Boy Rafli. (Dok. Istimewa)


Thursday, February 4, 2021

Carut Marut Pupuk Bersubsidi, KP3 Diam Karena "Terlibat atau Tidak Cakap"

BONDOWOSO – ijenpost.com – Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso 521.34/343.430.9.16/2021, Kuota pupuk urea bersubsidi sebanyak 28.471 ton. Jumlah pupuk urea tersebut, bila di konversikan kedalam luas baku lahan dengan dosis pemupukan rata-rata 175 kg/ha dengan tiga kali tanam, maka kuota urea dapat mengcover luas lahan tanam setara dengan 54.230 hektar, atau setara dengan 83,39% luas object pajak tanah kosong se-Kabupaten Bondowoso. Sedang luas obyek pajak tanah kosong yang terdiri dari Sawah, Tegal, Pekarangan sesuai dengan data dari Bapenda Kabupaten Bondowoso seluas 65.028 hektar. Hal itu dijelaskan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dafir, Kamis (04/02/2021).

“Jawaban tertulisnya Dinas Pertanian kepada salah satu LSM, untuk wilayah Kecamatan Cermee, luas sawah 2.547 hektar dan luas tegal 9.733 Ha. Berarti luas total lahan sebagai data Dispertan untuk mengalokasikan jumlah pupuk di Kecamatan Cermee mencapai 12.280 Ha. Kec. Cermee mendapat Kuota pupuk urea sebanyak 3.664Ton . Padahal Total luas se-Kec. Cermee 12.159 Ha, hal ini berarti data Dinas pertanian terkait luas lahan di kec. Cermee lebih luas dari Kecamatan Cermee itu sendiri. Data Dinas pertanian juga tidak sesuai Data Bapenda tentang obyek pajak tanah kosong di Kecamatan Cermee yang ber-SPPT seluas 5.737 Ha”, rinci H, Ahmad Dhafir. 

“Data Dinas Pertanian untuk luas baku lahan di Kecamatan Botolinggo, luas sawah 853 hektar dan luas tegal 4.175 hektar, sehingga total luas lahan tanam kecamatan Botolinggo mencapai 5.028 Ha. Dan sekali lagi ini tidak sesuai dengan data obyek pajak tanah kosong yang berSPPT di kecamatan Botolinggo seluas 3.794 Ha berdasarkan data Bapenda. Berarti ada selisih 1.234 Ha antara data Dinas Pertanian dengan data Bapenda”.
Jawaban tertulis Dinas Pertanian kepada salah satu LSM
“Dengan hanya melihat 2 Kecamatan ini sebagai contoh, terdapat selisih luas yang tidak masuk obyek pajak Bapenda adalah 7.777 Ha. “Dari data ini, jika Data Dinas Pertanian benar, berarti dapat diduga Bapenda menggelapkan PBB, tetapi jika data Bapenda benar, Dinas Pertanian diduga melakukan markup data luas lahan tanam”.

“Oknum PPL dikecamatan Cermee juga melakukan upaya lari dari tanggungjawab, dengan meminta Kepala Desa di Kecamatan Cermee, untuk menandatangani Surat Keterangan Luas Lahan, yang telah di markup luas lahannya, lebih dari 2 kali lipat. Lebih parah lagi data Statistik Kecamatan Cermee 2020, luas Sawah di Desa tersebut, adalah 0 hektar atau bisa dikatakan tidak ada sawah teknis di Desa tersebut. Pada saat verifikasi dan validasi data KTP, KK dan SPPT dalam proses input data E-RDKK, Kepala Desa setempat tidak pernah diberitahu apalagi dilibatkan” kata H. Ahmad Dhafir dengan kesal.
Surat Keterangan Luas Lahan yang disodorkan Oknum PPL kepada Kades
“Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Bondowoso yang di Ketuai oleh Sekda dan selaku Sekretarisnya, Kabag Perekonomian dengan anggota beberapa pimpinan OPD terkait, harus serius menangani carut marut tata kelola pupuk mulai input data yang patut diduga menggunakan data ASPAL serta Kelangkaan Pupuk dilapangan, padahal jatah pupuk sudah di mark up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Ketua DPRD Bondowoso mengkritik tugas dan kewenangan KP3 selama ini. “KP3 diam melihat fenomena ini semua, apa karena ikut terlibat dalam proses markup luas lahan atau memang tidak memiliki kecakapan dalam mengorganisir ini semua. Harusnya sadar selaku pembantu Bupati, KP3 mempunyai kewewenang menerima laporan tentang adanya dugaan penyimpangan serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk. Melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan”.

H. Ahmad Dhafir, menyikapi penyataan salah satu distributor berinisial S, yang dimuat media online dengan menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengalokasian pupuk di Bondowoso, terbantahkan dengan data tersebut. Ini menunjukan bahwa persekongkolan permainan pupuk di Bondowoso patut di duga banyak oknum terkait yang terlibat. Melihat data itu semua harusnya pihak Penegak Hukum sudah bisa melakukan proses Hukum terhadap orang-orang yang diduga mempermainkan pupuk di Bondowoso.

Sebelum mengakhiri wawancaranya, H. Ahmad Dhafir menyatakan, “Saya hanya ingin menyuarakan apa yang dirasakan rakyat. Carut marut tata niaga pupuk bersubsidi, mengakibatkan kelangkaan dan melambungnya harga pupuk bersubsidi. Hari ini, rakyat sengsara, ekonomi hancur, jangan beri beban tambahan pada rakyat terutama petani. Seharusnya, bagaimana upaya pemerintah meningkatkan pendapatan petani bukan menambah beban pembiayaan pada petani, dengan membeli pupuk dengan harga dua kali lipat dari HET yang ditentukan oleh Pemerintah”. (*)

Tuesday, February 2, 2021

Ketua DPRD Bondowoso Kritik Carut Marut Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir
BONDOWOSO – ijenpost.com
- Sektor pertanian di Kabupaten Bondowoso, masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja mencapai 56,26%. Pada tahun 2019, kontribusi sektor pertanian terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bondowoso, yaitu sebesar 29,20%. Tetapi justru pertumbuhan tertinggi ditahun 2019 terjadi pada sektor Industri Pengolahan (8,62 Persen), sedangkan yang terendah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya 1,21%. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahamd Dhafir, di Wisma DPRD, Selasa 02/02/2021.

H. Ahmad Dhafir berharap, pemerintah dapat memberikan stimulus program di sektor pertanian. “Secara umum pertumbuhan ekonomi Bondowoso bertambah, tetapi pemerataan ekonomi tidak merata. Ditambah biaya produksi pertanian yang kian naik dengan carut marutnya pendistribusian pupuk, serta kesalahan alokasi pupuk yang sangat merugikan dan membebani petani”.
 
Mengutip pernyataan di salah satu media online, distributor pupuk inisial S, “Di Bondowoso tidak ada penyelewengan, akan tetapi masih ada yang tidak tepat sasaran”. Hal ini adalah pengakuan dari Distributor pupuk bersubsidi di Bondowoso, "bahwa telah terjadi penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi, sehingga pendistribusiannya tidak tepat pada sasaran", katanya.

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) harus turun langsung ke lapangan, tegas H. Ahmad Dhafir, “jangan hanya duduk dibelakang meja dan menunggu laporan ABS (asal bapak senang), karena ini menyangkut kelangkaan pupuk dan masyarakat menjerit dengan tingginya harga pupuk jauh diatas Harga Eceran Teringgi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah”.

H. Ahmad Dhafir juga mengkritsi Dinas Pertanian sebagai pihak yang bertanggungjawab menyusun E-RDKK untuk menghitung kebutuhan pupuk petani. “Dinas Pertanian jangan main-main dengan data E-RDKK, input data E-RDKK menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian. Jangan sampai ada kelalaian dan keterlambatan input data ke pusat. Akibatnya petani harus menanggung beban biaya produksi semakin tinggi”.
Sejumlah kios pupuk bersubsidi yang tutup
 “Berdasarkan Permentan 49/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi Sektor Peranian Tahun Anggaran 2021, Urea dari Rp. 1.800/kg naik menjadi Rp. 2.250/kg. Tetapi realita di lapangan, akibat carut marutnya distribusi pupuk, terjadi kelangkaan pupuk hampir di semua wilayah kecamatan, dan harga melambung sampai Rp 4.600/kg. Ini sangat merugikan petani, karena menanggung beban biaya yang tidak perlu”, kata H. Ahmad Dhafir

Permendag 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian melarang Distributor melaksanakan penjualan pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yan tidak ditunjuk sebagai Pengecer. Tetapi laporan yang masuk kepada DPRD, di wilayah Kapuran dan Sumber Kalong kecamatan Wonosari, yang seharusnya kios pupuk didistribusi oleh distributor PT Anak Gresik Raya Kencana, tetapi pupuk yang dikirim dilakukan oleh distributor lain, yaitu CV. Abdi Karya Mandiri. ini menandakan ada distributor yang belum memenuhi kewajiban adminsitrasi, berupa Surat Penunjukan Kios (SPK) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).

H. Ahmad Dhafir meminta, aparat penegak hukum untuk mengawal pendistribusian pupuk bagi para petani dengan mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Jika ditemukan ada indikasi penyimpangan dalam pendistrubusian pupuk bersubsidi, segera lakukan tindakan tegas. Tidak peduli, itu oknum-oknum pejabat, atau oknum anggota DPR RI yang terlibat, dia meminta Aparat Penegak hukum bertindak tegas menindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan merampok hak petani Bondowoso dengan mempermainkan tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi, pungkasnya. (Cak War)

Monday, February 1, 2021

Khofifah : Wujudkan Komitmen Kebangsaan Melalui Peran Santri

SURABAYA, Tepat hari ini Nahdlatul Ulama memasuki usianya yang ke 95. Di usia yang hampir satu abad, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parasansa menyebut bahwa kini NU telah menjadi organisasi yang semakin matang secara pemikiran, peran dan juga kontribusinya di tengah umat dan masyarakat.

          Dikatakan Gubernur yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini, NU tidak semata-mata menegakkan syiar agama Islam dan akidah Aswaja. Ada spirit nasionalisme. Spirit mewujudkan kemandirian ekonomi sebagai bekal untuk melawan kolonialisme.

          "Semangatnya NU ini lengkap. Motivasi agama dan mempertahankan akidah Aswaja diwujudkan dengan banyaknya pesantren dan lembaga pendidikan berbasis agama. Motivasi ini masih relevan hingga sekarang. NU melahirkan banyak intelektual Muslim di Indonesia," kata Khofifah, Minggu (31/1/2021).

          Lebih lanjut ia turut mengulas bahwa NU tidak lahir bergitu saja. Organisasi ini lahir atas dasar istikhoroh para Kiai di zaman itu. Ada KH Cholil Bangkalan, KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, KH As'ad Syamsul Arifin, serta beberapa kiai lainnya.

          Beberapa literasi mengisahkan embrio berdirinya NU sekitar 1924 hingga 1925. Awalnya, KH Abdul Wahab Chasbullah mengusulkan gagasan pendirian Jam'iyyah.

          KH. Hasyim Asy'ari tidak langsung menyetujui. Beliau tidak memutuskan sesuatu sebelum melaksanakan istikharah. Begitu juga dengan lahirnya NU pada 1926, tidak lepas dari istikharah para Kiai pada masa itu.

          "Gambaran sejarah itu menunjukkan NU memiliki kelebihan tersendiri. Yakni pengambilan keputusan untuk melahirkan sebuah organisasi tidak lepas dari meminta pentunjuk Allah. Tentu saja, motivasi positif tertanam pada organisasi tersebut. Motifasi itu, antara lain motivasi agama, membangun nasionalisme, serta mempertahankan akidah ahlussunnah wal jamaah (Aswaja)," kata Khofifah.

          Motivasi membangun nasionalisme diwujudkan dengan komitmen kebangsaan yang kuat. Pasalnya, lahirnya NU tidak lepas dari rasa kebersamaan untuk melawan pejajah. Para Kiai sepuh yang memiliki fundamental pada pemahaman Aswaja mewarnai perjalanan menuju kemerdekaan.

          "Komitmen kebangsaan dengan mengajak umat untuk bangkit melawan kolonial waktu itu. Semangat juang menggelora pada tubuh organisasi ini. Salah satunya dibuktikan dengan adanya Resolusi Jihad pada Oktober 1926. Semua itu selaras dengan tema besar Harlah NU, tahun ini. Yaitu Khidmah NU : Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan," tandasnya.

          Jika dulu komitmen kebangsaan diwujudkan dengan angkat senjata, disampaikan Khofifah bahwa cara itu belum tentu relevan di masa kini. Sebab, bentuk penjajahan sudah berwujud pada digitalisasi, ekonomi, serta upaya merusak idealisme.

          "Maka satu cara untuk memerangi adalah menjaga integritas, menguatkan keilmuan, serta meneguhkan persatuan dan kesatuan. Yakni melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas," tegas Khofifah.

          Terutama karena NU memiliki ribuan santri, menurutnya pengembangan SDM santri sangat penting. Untuk itu mereka bisa menjadi pioneer untuk bangkit mengaplikasikan komitmen kebangsaan. Mewujudkan motivasi NU membangun nasionalisme.

          "Santri akan menjadi pemimpin masa depan. Bisa jadi, seorang santri kelak akan menjadi kiai. Dia menjadi panutan santrinya. Integritas dan idealisme menjadi modal santri tersebut. Mereka bisa menguatkan komitmen kebangsaan di lingkungan santrinya," kata Khofifah optimistis.

          Santri yang terjun di masyarakat, juga bisa menjadi panutan. Perilaku santri yang didasari integritas itu akan menumbuhkan empati dari masyarakat. Komitmen kebangsaan bisa diwujudkan pada implementasi kehidupan sosial.

          "Sekali lagi, santri merupakan pioneer yang bisa mengharumkan nama NU, mengemban amanah NU, serta mewujudkan motivasi NU seperti yang diharapkan oleh para pendiri NU," katanya.

          Karenanya, usia 95 tahun bagi NU ditegaskan Khofifah bukanlah usia muda, tapi bukan juga akhir sebuah perjuangan berbasis kelembagaan.

          "Perjalanan sejarah perjuangan di negeri telah  membuktikan kematangan NU dari segi organisasi, ideologi, serta peran organisasi dalam membina  masyarakat. Selamat Hari Lahir NU yang ke 95, mari meneguhkan khidmah NU, menyebarkan Aswaja, meneguhkan komitmen kebangsaan," pungkas Khofifah.


Saturday, January 30, 2021

Pelebaran Jalan Adityawarman Pelaksanaannya Masih Ditunda

Jombang | beritalima.com - Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jombang miliki empat proyek besar diantaranya proyek pedestrian/trotoar di Jalan Wahid Hasyim sepanjang 2,1km, rehabilitasi alun - alun,  selag almunium dan relokasi Pasar Perak. Namun proyek pelebaran Jalan Adityawarman sepanjang 1,8km dari prapatan Adityawarman sampai gereja masih ditunda.

Alasannya menurut keterangan Sunendar Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa perencanaan untuk peningkatan Jalan Adityawarman sebetulnya sudah direncanakan tahun 2020. 

Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 kata Sunendar, akhirnya Pemda berkewajiban melakukan rasionalisasi sehingga kegiatan-kegiatan di Adityawarman pada saatnya akan dimunculkan kembali. "Jadi dua tahun ini masa tertunda saja. Jadi ini program salah satu yang harus dilakukan sambil menunggu kemampuan anggaran di Kabupaten Jombang betul-betul siap melakukan kegiatan infrastruktur tersebut," tandas Sunendar di kantornya kepada beritalima.com, Jum'at (29/1/2021).

Sunendar pun menegaskan bahwa tahun besok (2022) belum dapat dilaksanakan meskipun sesuai anggaran yang tersedia Rp40 M karena pada masa pandemi Covid-19 ini seringkali memunculkan kebijakan-kebijakan untuk lebih fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Sementara tahun 2021 kata Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Jombang, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan usulan dari masyarakat yaitu melalui musrenbang.

"Jadi kegiatan dari usulan masyarakat ini yang menjadi prioritas kita untuk ditindak lanjuti dalam proses penanganan infrastrukturnya. Kemudian kita melakukan penanganan untuk daerah-daerah terutama di ruas -ruas jalan yang mengalami kerusakan yang tinggi," jelasnya.

Namun dari kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat itu, terlihat indeks paling atas diungkapkan Sunendar, adalah tingkat kerusakan yang paling tinggi dan juga ruas jalan yang paling utama bagi masyarakat. 

"Jalan Kabupaten yang kita bangun tahun 2021 salah satunya untuk mendukung kawasan Gus Dur, yang kedua untuk meningkatkan kembali kegiatan-kegiatan di perekonomian masyarakat terutama di jalan jalan Kabupaten beberapa titik," jelasnya.

Lebih lanjut jalan Kabupaten yang dibangun beberapa titik itu, terlihat masih ada jalan yang cepat rusak salah satunya di Jalan Romli Tamin karena kerap dilintasi kendaraan - kendaraan bertonase tinggi di atas 8 ton,  sedangkan jalan Romli Tamim yang masuk dalam katagori kelas III itu bertonase 8 ton tidak mampu menahan kendaraan yang bertonase lebih tinggi. 

"Yang dibahas tahun ini adalah lalu lintas angkutan jalan, jalan di Kabupaten (Jombang) sudah sangat jelas. Kalau untuk kegiatan masyarakat terutama untuk mobilisasi arteri (jalan alternatif) yang melewati jalan Romli Tamim ini seharusnya lebih sering lagi dilakukan sidak oleh temen - temen dari Dishub," tandas Kabid Bina Marga.

Dengan demikian diungkapkan Nendar, selalu berkoordinasi dengan teman - teman Dishub terkait (jalan rusak) bahkan menurut pengakuannya sering laporkan kelas-kelas jalan (yang ditentukan) banyak dilewati oleh kendaraan diatas tonase yang disyaratkan. 

"Jadi memang harus sering lagi disikapi oleh teman-teman Dishub supaya menimbulkan efek jera terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan yang di luar batas kekuatan yang ada," pungkasnya.

Masih ditambahkan Sunendar, jalan Kabupaten Jombang yang belum ditangani tinggal 315km sedang total keseluruhan sepanjang 1200km. "Menyelesaikan jalan sepanjang 315km dengan persediaan anggaran 8 - 10 triliun bila ada bisa memakan waktu 15 tahun karena menyangkut SDM yang disesuaikan dengan anggaran," imbuhnya.

Reporter : Dedy Mulyadi

Peduli Bencana Jember, Arumi Bachsin Serahkan Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Banjir

JEMBER,  Banjir yang melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu mendapat perhatian Arumi Bachsin. Istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu secara khusus mendatangi warga dengan menyerahkan bantuan di Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo dan Dusun Ungkalan, Desa Sumberejo, Kecamatan, Ambulu, Kab. Jember, Kamis, (28/1).

Dalam kunjungan kerjanya, Arumi juga menggandeng para relawan dan komunitas off road. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako berisi beras, minyak, gula dan makanan olahan. Termasuk membagikan perlengkapan bayi berupa pampres dan masker kepada warga yang terkena banjir susulan.

Arumi juga berkesempatan memberi beberapa wejangan kepada para ibu untuk lebih menjaga kesehatan bayi maupun balitanya dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19. Terlebih, adanya penyakit susulan yang menyerang anak anak pasca banjir.

"Yang dikhawatirkan dari pasca bencana banjir ini adalah penyakit susulan yang menyerang anak-anak seperti diare atau virus gatal-gatal," terangnya.

Untuk itu, sebut Arumi, peran posyandu dirasa sangat penting. Yakni untuk menjaga keseimbangan gizi dan kesehatan anak pasca banjir.

"Allhamdulillah disini ada Puskesmas atau Posyandu keliling yang sangat membantu masyarakat memberikan dukungan maupun layanan kesehatan. Terutama kepada anak-anak kita," terangnya.

Tak hanya itu, perempuan, anak-anak, dan para lanjut usia (Lansia) dinilainya paling rentan terganggu kesehatannya kala terjadi bencana alam. Apalagi, saat ini juga sedang dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Kunjungan kali ini saya ingin memastikan ada tidaknya layanan kesehatan di daerah bencana dan diperlukan langkah antisipasi mencegah munculnya penyakit susulan yang menyertai pasca musibah alam," imbuhnya.(*).


Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/