Advertisement

Thursday, April 8, 2021

Gubernur Rohidin Apresiasi Donatur Masjid Khalifah SMPN 02 Kota Bengkulu

Bengkulu,  Masjid Khalifah SMPN 02 Kota Bengkulu mendadak kedatangan orang nomor 1 di Bengkulu, yakni Gubernur Rohidin Mersyah. Selasa malam (6/4). Gubernur hadir ditemani Maya Miranda Ambarsari didampingi suami beserta rombongan.

Kedatangan Gubernur dan rombongan ini sungguh diluar dugaan. 

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, mengatakan bahwa ini adalah kegiatan yang memang tidak direncanakan, dan tidak terjadwal di protokoler, namun ini adalah sebuah apresiasi yang beliau berikan kepada Maya Miranda Ambarsari yang merupakan penyandang dana terbesar pembangunan Masjid Khalifah di SMP Negeri 2 Bengkulu yang juga merupakan alumni dari SMP tersebut.

Rohidin menuturkan bahwa, sosok Maya Miranda Ambarsari adalah sosok yang sangat inspiratif, dan perlu dicontoh bagi anak-anak muda Bengkulu.

"Beliau ini sosok yang sangat inspiratif, beliau ini yang banyak sekali gagasan-gagasan, namun tetap rendah hati dan tidak melupakan tempat dimana beliau menempuh pendidikan sewaktu SMP dahulu," ungkap Gubernur Rohidin.

"Mbak Maya, adalah Keluarga kita orang bengkulu, yang sudah meraih kesuksesan di tempat lain. Namun beliau tidak pernah melupakan kampung halamannya," tambahnya.

Gubernur Rohidin juga menjelaskan, bahwa apa yang dibangun ini adalah bangunan yang sangat fundamental yaitu sebuah masjid.

"Karena membangun masjid artinya adalah membangun peradaban, dan ada visi untuk mencerahkan cara berpikir, cara bersikap dan agama itukan menerangkan, dan pesan dari membangun masjid yang ingin disampaikan mbak Maya, sangat jauh sekali, jadi pesan saya sebagai Gubernur Bengkulu, mari kita manfaatkan masjid ini dengan baik, kita makmur kan, apalagi ini di bangun di lingkungan sekolah, SMP Negeri 2 Bengkulu, dan di kawasan sekolah dan berharap disini akan menjadi pusat ke islaman, yang menjadi syi'ar bagi masyarakat Bengkulu," jelasya.

Mari, kita doakan mbak Maya dan keluarga sukses terus. Berkah dalam berusaha dan berkeluarga, karir dan semuanya, dan juga sukses bagi seluruh masyarakat Bengkulu," tutup Gubernur. (R)

Bakesbangpol Jatim Gelar Pemantapan Pembauran Kebangsaan. Dosen Komunikasi : Banyak Wartawan Press Realese Kurang Investigasi


Mojokerto |  Hampir 97% banyak menggunakan internet. Celakanya bagi pengguna internet,  Celakanya tidak semua sosmed tidak berisi hal yang benar. Karena kalau hal - hal yang benar digunakan oleh pengguna internet maka tidak ada yang kontra.

Demikian hal itu diungkapkan Dr. Zainal Abidin Achmad, selaku dosen Komunikasi di UPN Surabaya, saat mengisi kegiatan yang diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan yang dihelat Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, yang dipusatkan di Hotel Grand Whiz Trawas Mojokerto dengan mengambil tema Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Jawa Timur, pada Rabu (7/4/2021). 

Diungkapkan Zainal, pemerintah mengeluarkan kebijakan namun kebijakan itu berbeda - beda dari Sabang sampai Merauke. Terutama soal isu vaksin tidak ada yang sama. Dikatakan Zainal selaku Dosen Komunikasi melihat hanya menerjemahkan vaksin karena ada bahasa yang menurut anggapannya ada mikro chiefnya.

Peran media kata Dosen Komunikasi UPN, semuanya bisa terangkat yang awalnya tidak terangkat sekarang bisa terakses lebih cepat dengan media sosial tersebut. Namun baginya bisa menjadi ancaman besar bila pemerintah tidak memberikan pedidikan kepada masysrakat.

"Internet harus diwaspadai di masyarakat karena berbahaya karena setiap ada interney semakin banyak orsnh yang ingin tahu," katanya. 

Lebih lanjut diumgkapkan Zainal, informasi apapun bisa dicari dengan internet baik soal sifua porno maupun cara membuat teror. Semuanya ada disitu nanun yang perlu diwaspsdai adakah ideologi intermet.

"Berkembangnya pemikiran neo liberal, pertumbuhan lapangannkerja baru seperti youtuber, selegram dan lain lain," jelasnya. 

Namun yang penting bagi dia, kebebasan berpikir,  masyarakat memiliki keyakinan, punya hak berbicara dan berkumpul serta berserikat. Namun dalam fakta di lapangan terjadi tarik menarik intepretasi hukum,  hate speech vs freedom of speech.

Yang pasti menurutnya menjadi tantangan bagi media, demokrasi harus menumbuhsuburkan budaya kewarganegaraan (culture of citizenship). Semestinya individu katanya harus punya tanggung jawab berpartisipasi dalam proses politik mengendalikan hak komunikasinya. 

"Disamping berhak untuk tetap mendapat informasi bukan berarti aekedar menuntut kebebasannya," pungkasnya. 

Lain hal soal peran media di era new normal, peran pasar dan negara pada media menciptakan budaya. Sistem dan steruktur kepemilikan medianya mengendalikan dan menciptakan pemahaman seragam. Celakanya publik mudah percaya karena tidak ada media alternatif. 

"Sekarang banyak wartawan press realese bukan wartawan investigasi sampai wartawan asing bingung melihat wartawan Indonesia. Paling hanya media tempo yang dikenal kencang investigasinya," imbuhnya.

Reporter : Dedy Mulyadi

Monday, April 5, 2021

Gresik Akan Berlakukan Sekolah Tatap Muka Mulai 19 April


GRESIK, Ada kabar gembira bagi wali siswa yang selama ini mengeluh pemberlakuan sekolah Daring sejak pandemi  Covid-19.

Pemkab Gresik akan memberikan izin kepada  sekolah di Kabupaten Gresik untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai S3nin 19 April mendatang.

Izin diberikan setelah dilakukan pengkajian perkembangan wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang menunjukkan tren mereda.

Status Kota Santri yang semula masuk zona merah berubah menjadi zona kuning. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan, hasil rapat koordinasi dengan Satgas Covid-19, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) Gresik , Komisi IV DPRD Gresik di Ruang Graita Eka Praja lantai II Kantor Bupati semua sepakat dan menyetujui PTM bisa dilakukan di Gresik.

"Alhamdulillah semua menyetujui PTM diberlakukan,"kata Bu Min-sapaan akrab-Aminatun Habibah usai rakor pada Senin,(5/04/2021).

Bu Min menambahkan, berdasarkan hasil rapat, PTM disetujui digelar pada Senin, 19 April 2021 mendatang. "Secara prinsip, 98 sekolah di Gresik sudah siap,"kata Wabup perempuan pertama di Gresik itu.

Meski demikian, Bu Min mengingatkan PTM nanti lembaga pendidikan harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Perbup 50/2020.
"Secara teknis, Dispendik dan Kemenag serta Satgas Covid-19 kecamatan yang mempersiapkan semuanya,"ujarnya kepada wartawan.

"Terutama berapa sekolah yang siap melaksanakan PTM di masing-masing kecamatan,"sambungnya. Demi kelancaran PTM, kata Bu Min, nantinya akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Polres Gresik untuk mengawasi protokol kesehatan (prokes). "Supaya PTM berjalan sesuai yang diharapkan,"pungkas Wabup perempuan pertama di Gresik tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendik Gresik Nur Maslichah mengatakan, sinyal lampu hijau tentu menggembirakan. "PTM akan dimulai 19 April 2021. Untuk detailnya kami masih harus berkoordinasi dengan sekolah,"ujarnya kepada wartawan.(Moh Khoiron)

Saturday, April 3, 2021

Catatan Redaksi : Menagih Janji “Mandiri Ekonomi Bondowoso”, Dengan Menilik Kemandirian Fiskal Daerah

BONDOWOSO – ijenpost.com
– Ketergantungan pemerintah daerah Bondowoso terhadap dana perimbangan dari pusat sangat besar, hal yang terus terjadi sejak kepemimpinan pemerintahan Bondowoso, KH. Salwa Arifin – H. Irwan Bachtiar berjalan selama 2,5 tahun sejak dilantik 24 September 2018 lalu.

Sesuai dengan Perda Kab. Bondowoso No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD 2020, ketergantungan Pemda Bondowoso terhadap Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat tinggi yaitu sebesar 88,8 persen, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp208,9 milyar atau 10,04 persen dari kebutuhan belanja daerah.

Padahal, desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Tak salah jika, Bupati Wakil Bupati saat kampanye menjanjikan “Mandiri Ekonomi Bondowoso”, tetapi 2,5 tahun kepemimpinannya angka kemandirian ekonomi tidak berubah, bahkan semakin jauh dari kata mandiri karena hampir 90% anggaran tergantung pada pusat.

Hasil penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp29,15 milyar dan Retribusi Rp23,2 milyar sebagai sumber PAD belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD Kab. Bondowoso, sehingga sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat.

Dalam banyak hal, ketergantungan dana alokasi dari pusat juga tidak sepenuhnya dapat menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Kondisi semakin sulit dengan adanya pandemi Covid-19, yang harus mengalihkan anggaran Rp46 Milyar untuk penanganan Covid-19. Dan PAD diperkirakan mengalami tekanan sebesar Rp5,2 Milyar atau 18,88% dari target awal.

Pemanfaatan APBD yang belum tepat menyebabkan kemandirian fiskal di Bondowoso sangat sulit terealisasi. Peningkatan APBD belum diiringi dengan peningkatan kualitas outcome. Bahkan 2019 dan 2020, oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bondowoso mendapat predikat “raport merah” kabupaten paling tidak patuh peraturan perundangan dalam proses mutasi JPT Se- Jatim.

Dengan raport merah atas kepatuhan perundangan tersebut, mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena banyak terjadi ketimpangan kebijakan daerah. Indikator ketimpangan kebijakan daerah tidak hanya tergambar pada carut marutnya mutasi pejabat yang melahirkan interpelasi DPRD, juga terjadi carut marut distribusi pupuk bersubsidi, terjadi kebijakan retribusi dan pajak pada tambang ilegal, menggalang sumbangan masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lelang jabatan yang baru dilaksanakan setelah lebih dari 2,5 tahun kepemimpinan, Sekretaris Daerah yang “sepanjang-panjangnya” dijabat oleh Pejabat (Pj) Sekda dan masih banyak ketimpangan kebijakan lainnya.
Visi & Misi KH. Salwa Arifin - H. Irwan Bachtiar
Meski kepemimpinan KH. Salwa Arifin _H. Irwan Bachtiar, telah terjadi peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,27 di tahun 2018 menjadi 66,09 % di tahun 2019 tetapi masih sangat jauh tertinggal dari rata-rata IPM Provinsi Jatim yang sudah mencapai 71,5%, dengan selisih 5,41%, IPM Bondowoso selama 2,5 tahun terakhir sebenarnya berjalan ditempat atau bahkan selangkah lebih mundur.

Data kemiskinan Statistik Bondowoso 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Bondowoso pada bulan Maret 2020 mencapai 110,24 ribu jiwa atau 14,17 persen. Jumlah ini bertambah sebesar 6,91 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 103,33 ribu jiwa, lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur (11,09 persen).

DPRD sebagai fungsi kontrol seharusnya mendorong kebijakan fiskal daerah dalam rangka peningkatan peran Pemda dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun sayangnya, melihat proyeksi APBD 2021, Pemerintah Bondowoso belum menjadikan agenda “kemandirian fiskal” sebagai prioritas kebijakan daerah, sehingga pemerintah belum dapat memenuhi janji-janji kampanyenya.

Kondisi kemandirian fiskal Kabupaten Bondowoso sejak 2,5 tahun masa kepemimpinan KH. Salwa Arifin – H. Irwan Bachtiar belum dapat memberikan pandangan urgensi permasalahan kemandirian fiskal selama ini. Pemerintah hanya disibukkan dalam hal-hal kecil seperti mutasi Pegawai, banyaknya Kepala OPD dijabat oleh pejabat Plt, menunda-nunda proses open bidding dan permasalahan yang tidak urgent berdampak langsung kepada masyarakat.

Komposisi APBD Bondowoso tahun 2020 ialah 10,04 persen dari PAD, 61,97 persen dari Dana Perimbangan, dan 27,99 persen dari Dana Alokasi Khusus dan pendapatan lain. Sejak pemerintahan berkuasa sejak 24 September 2018 hingga saat ini, Dana Perimbangan masih mendominasi APBD di atas 60 persen. Di sisi lain, PAD 2020 mengalami penurunan Rp24 Milyar.

Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah Bondowoso diharapkan terus mengoptimalkan PAD melalui sumber-sumber yang ada. Walaupun di Tahun Anggaran 2020, daerah masih menghadapi berbagai tantangan berupa, peran BUMD PDAM dan PT. Bogem yang seharusnya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi malah membebani keuangan Daerah, defisit RSUD Dr. H. Koesnadi yang mencapai lebih dari 56 Milyar, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan turunnya PAD.

Rendahnya kemandirian fiskal daerah Bondowoso masih menjadi tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini. Ketergantungan daerah masih didominasi transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus bagi para calon pemimpin di Bondowoso, untuk “JANGAN BERJANJI JIKA TIDAK DAPAT MEMENUHI”.

Oleh Cak War, Pimpinan Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/