Tuesday, February 9, 2016

Polemik Penahanan Pimred Ijen Post Bondowoso Dimana Negara ???

Ijenpost.co.id, Bondowoso
Seperti direllis melalui www.deliknews.com (9/2) .Hari ini seluruh insan pers tanah Air merayakan Hari Pers Nasional (HPN), yang jatuh pada tanggal 9 februari setiap tahunnya. Secara Nasional puncak HPN digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Presiden Joko Widodo beserta sejumlah Menteri Kabinet, hadir dalam acara di Pantai Mandalika, Lombok. Tampak, dihadiri oleh Dewan Pers, organisasi wartawan, wartawan, pemilik media serta forum pemred.
Ya. perlu di apresiasi perayaan hari pers, Lantaran, Pers di Indonesia merupakan salah satu pilar demokrasi di Negara ini. Kelahiran UU PERS No 40 tahun 1999 semakin menguatkan Pers tentang kebebasan mencari, memperoleh dan mempublikasi serta hak-kewajiban bagi Pers itu sendiri.
Hal inilah kemudian membuat Pers banyak memberikan kontribusi terhadap Negara dalam penentuan kebijakan serta pengambilan keputusan bagi lembaga tinggi.
Meski demikian, pasca dewan Pers bersama komunitas Pers menentukan kebijakan mengenai Profesionalitas Pers dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terbentuklah citra baru dikalangan wartawan, yaitu Pers yang diakui dan Pers tidak diakui.
Inilah kemudian muncul potensi kriminalisasi terhadap Pers. Padahal, jika menelisik lebih jauh mengenai UU khusus Pers ini, maka negara wajib hadir melindungi insan pers tanpa terkecuali.
Masih hangat ditelinga warga Bondowoso, Jawa Timur. 1 Februari 2016, salah seorang wartawan bernama Suwarno dari Ijen Post ditahan oleh Kejaksaan setempat, setelah menerima berkas dari kepolisian mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Suwarno.
Mengenai hukuman yang menjerat Suwarno, masih simpang siur, Padahal, berita yang diterbikan mengenai “LPJ Pembangunan TAMANSARI tanpa dokumen kegiatan” bersumber dari Banggar DPRD Bondowoso pada 13 Juli 2015.
Sebelumnya, Suwarno dilaporkan oleh salah seorang CV salah satu Kontraktor di Bondowoso. Tanpa menggunakan hak jawab, sebagaimana mekanisme Pers, Kontraktor tersebut langsung mendatangi Mapolres Bondowoso dan melakukan pelaporan terhadap pemberitaan yang bersumber dari Banggar DPRD Bondowoso itu.
Direktur Kontraktor itu, lantas menjerat Suwarno dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 27 ayat (3), dengan ancaman enam tahun penjara serta pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan 311 KUHP tentang fitnah. Dia juga beralasan pemberitaan yang dimuat media Ijenpost membuatnya rugi karena tak mendapatkan pekerjaan.
Kemudian, pada 19 november 2015 Polisi melakukan panggilan pertama Suwarno sebagai saksi dengan tuduhuan melanggar pasal 310 jo 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008. Selanjutnya pada 28 desember 2015 Polisi meningkatkan status Suwarno dari Saksi menjadi Tersangka.
Sementara, anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo yang akrab dipanggil dengan sebutan Stanley, membenarkan dirinya telah dimintai keterangan sebagai “Ahli” oleh penyidik dari Polres Bondowoso terkait pemberitaan di media Ijen Post.
Kepada Penyidik, lanjut Stanley, dirinya menyampaikan bahwa berita yang diterbitkan oleh Ijen Post, tidak memenuhi ketentuan sesuai kode etik jurnalistik, “Jadi saya sampaikan bahwa tulisan tersebut bukan produk jurnalistik. Dan Ijen Post belum terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers,” katanya.
Pernyataan Stanley inilah kemudian membuat Polisi meyakinkan melengkapi Berkas Suwarno, dan akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Tak berselang lama, Suwarno Ditahan tepat 1 Februari 2016.
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso, Anggidigdo menyatakan, yang menjadi dasar melakukan penahanan terhadap tersangka, karena ancaman hukuman yang menjerat tersangka diatas lima tahun.
“Ancaman hukuman tertinggi untuk ITE adalah enam tahun. Sesuai dengan pasal 21 ayat huruf a KUHAP kami berhak menahan yang bersangkutan,” katanya, dilansir RRI.
Pendapat ahli yang dijelaskan Stanley kepada Polisi menjadi polemik diantara pimpinan media itu, Sebab mereka mempersoalkan mengenai keabsahan keterangan Stanley sebagaimana Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers.
Pasalnya, pendapat ahli dari dewan pers, mantan, atau ketua atau dewan kehormatan Dewan pers merupakan orang yang ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers. Mereka juga meminta agar dijadikan pembelajaran untuk dilakukan mediasi.
Namun, pernyataan Anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo ini, telah diverifikasi Polisi dan menjadikan keterangan itu sebagai dasar untuk menjerat tersangka.Saat ini tersangka telah mendekam di tahanan Lapas Bondowoso hingga 20 hari kedepan menunggu sidang di PN Bondowoso.
Selamat Hari Pers, Semoga Pers tetap kuat !(Rillis By str01/from Gnr)


Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/