Tuesday, April 5, 2016

Koalisi Masyarakat Penambang Galian &Angkutan Material " Kepung" Pemkab Banyuwangi



Josrudy : " Kami hanya minta kebijaksanan"

BANYUWANGI, ijepost.co.id
Surat pemberitahuan tertanggal 4 April 2016 Perihal Pemberitahuan akan dilakukan aksi unjuk Rasa Dari Koalisi Masyarakat Penambang Galian & Angkutan Material Se Kabupaten Banyuwangi, yang dilayangkan kepada Kapolres Banyuwangi dan ditanda tangani Koordinator Aksi,Josrudi, beredar dikalangan awak media.
Saat kebenaran surat tersebut dikonfermasikan pada Josrudy, selaku koordinator aksi, Josrudi membenarkan dan menyampaikan bahwa aksi yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 nanti bertujuan untuk dialog dan Orasi terbuka tentang Buka Tutupnya Tambang Galian C di Banyuwangi.
" Kami hanya ingin meminta kebijaksanaan Pemerintah daerah terkait dengan belum adanya kepastian hukum terhadap proses perijinan yang sedang berjalan", Papar Josrudi melalui Selulernya.
Dalam penjelasan lanjut, Josrudy juga menyampaikan bahwa kebutuhan material yang dibutuhkan untuk proses pembangunan Banyuwangi sangat mendesak dan tentunya hal tersebut membutuhkan suplay mayerial yang cukup dan berkwalitas.
" Coba lihat, dengan kondisi seperti ini, pasir yang bercampur lumpurpun digunakan untuk material pembangunan. Apa jadinya ?", Lanjut Josrudi memberi penjelasan Lanjut.
Saat rencana kegiatan aksi tersebut dimintakan komentar pada Eko Wijoyo, selaku pelaku usaha dibidang pertambangan dan juga wakil ketua Asosiasi Pertambangan Galian C( Aspagab) Banyuwangi, menyatakan bahwa selama ini dalam kepengurusan perijinan terjadi kesulitan karena belum adanya kepastian regulasi sesuai Undang Undang.
" Coba pelajari tentang Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Minerba dan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam dua undang undang tersebut terjadi ambivelensi Kebijakan yang mana pada UU No 4/2009 perijinan merupakan Kewenangan Bupati, tetapi dalam UU nomer 23/2014 terjadi pengalihan kewenangan pada Gubernur selaku wakil dari Pemerintah pusat. Sedangkan UU nomer 4 /2009 belum terjadi perubahan klausul pasal mengenai hal tersebut", demikian Pemaparan Eko Wijiyono disela rapat koordinasi pengusaha pertambangan Banyuwangi di Rogojampi pagi tadi( 5/4)
Tentunya jika terjadi gejolak masyarakat seperti yang terjadi di Banyuwangi ini, pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan harus segera tanggap untuk mengantisipasi agar tetap terjaga situasi kondusif dan tentunya untuk mempercepat pembangunan didaerah.Saat berita ini diunggah, Pihak humas Banyuwangi belum dapat dikonfermasi.( tim/str01)




Dikirim dari perangkat Samsung saya

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/