Thursday, April 7, 2016

Lambatnya Pengurusan IUP,Hambat Pembangunan Infrastruktur



Josrudi : " Untuk pengurusan IUP dibutuhkan waktu satu tahun, sedangkan kebutuhan Material sangat mendesak. Lalu bagaimana solusinya ?"

BANYUWANGI, beritalima.com
Kabupaten Banyuwangi tetap optimis dengan laju positif perekonomian daerah. Pemkab pun menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 bisa mencapai 6,45 persen. Angka ini berada diatas target pertumbuhan nasional yang diproyeksi tumbuh 5,5 persen pada tahun depan. Demikian rillis yang disampaikan humas pemkab Banyuwangi pada media.
Hal tersebut membuat kondisi menjadi ironis jika kebutuhan dalam percepatan pembangunan justru " dihambat" dengan berliku likunya regulasi untuk kebutuhan material infrastruktur.
Adalah material pertambangan galian C ( pasir dan batu) yang menjadi kebutuhan pokok untuk percepatan infrastruktur. Sampai saat ini masih menjadi polemik terkait kebijakan regulasi yang simang siur. Dengan beralihnya kewenangan pemberian ijin setelah diberlakukannya UU nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberi wewenang Propinsi sebagai delegasi pemerintah pusat, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 16 tahun 2015 Jo Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 12 tahun 2016 yang mengharuskan pengurusan ijin langsung ditangani oleh Adminitrasi Propinsi. Hal tersebut menjadikan mekanisne pengurusan ijin menjadi rumit dan memakan waktu.
" Seharusnya pemerintah daerah Banyuwangi harus mencarikan solusi untuk mengatasi masalah ini, agar kami selaku pelaku usaha pertambangan tidak merasa diombang ambingkan regulasi. Kebutuhan material untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur sangat mendesak, tapi kami selaku pelaku usaha dihambat oleh regulasi. Sedangkan saat kami melakukan usaha, dibenturkan dengan " tuduhan pidana". Lalu bagaimana untuk mencukupi kebutuhan material memasok kebutuhan pembangunan infrastruktur? Selama ini jika kita mau jujur, kebutuhan untuk pembangunan proyek PU /Binamarga- Ciptakarya,Pengairan, Kantor kantor pemerintahan, Kantor Polsek adalah dari Material yang dianggap dari hasil Ilegal Minning. Tapi yang menjadi sasaran penindakan hukum hanya kami selaku pelaku usaha.  Terus bagaimana dengan pengguna ? Bukankah mereka juga bisa disebut penadah ?", Ungkap Josrudi yang kamis( 7/4) kemarin menjadi koordinator Aksi unjuk Rasa di kantor Pemkab Banyuwangi.

Diakhir konfermasinya, Josrudi menginginkan pihak terkait memberi solusi dan mengeluarkan kebijakan yang produktif agar apa yang menjadi target dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang infrastruktur tidak terhambat hanya karena rumit dan sulitnya mencari Ijin Usaha Pertambangan yang saat ini hampir semua pelaku usaha pertambangan sedang melakukan proses pengurusan di propinsi.
Saat berita ini diunggah, beberapa instansi terkait belum dapat dikonfermasi.(tim/str01/abi)




Dikirim dari perangkat Samsung saya

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/