Wednesday, May 24, 2017

JERITAN HATI PEDAGANG KAKI LIMA KEPADA WAKIL RAKYAT

DINAS TERKAIT HANYA DI WAKILI DINAS PARIWISATA DAN SATPOL PP

Bondowoso – ijenpost.net - Guna menindak lanjuti gejolak dan kegelisahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Ki Ronggo Bondowoso, yang rencannya akan direlokasi oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu Perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dan komisi II DPRD Bondowoso melakukan dengar pendapat dengan Paguyuban PK5 Ki Ronggo. Bertempat di Alun-alun Ki Ronggo Bondowoso, duduk bersama dengan Paguyuban PK5 Ki Ronggo, Satpol PP dan anggota DPRD dari komisi II. Untuk perwakilan dari Dinas Koperasi Perindustiran dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sangat disayangkan oleh Paguyuban PK5 karena tidak turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Perwakilan Paguyuban PK5 Ki Ronggo, mengawali keluhannya kepada Anggota Komisi II DPRD Bondowoso. Dia mengeluhkan terkait relokasi PKL dari Alun-alun di pindah ke sekitar Jembatan Sekar Putih, Tegal Ampel, Bondowoso. “Kami hanya menginginkan Pemkab lebih berfikir bijaksana. Kami sangat butuh hidup dan penghidupan, mengenai tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), tetapi tidak mempengaruhi kesenjangan hidup PKL”.

Ketua Asosiasi PK5 Ki Ronggo Ketua Paguyuban Buang Yuwono, merasakan sangat keberatan adanya relokasi ini. Karena perjuangan ini kami lakukan untuk menghidupi anak istri kita. “Kita tidak bisa memastikan jika PKL disekitar alun-alun ini direlokasi akan berdampak terhadap perekonomian kita. Mengapa berkembangnya PKL di Bondowoso sangat berkembang dengan pesat apakah hal ini dikarenakan kurangnya lapangan kerja”

Buang juga menambahkan, “lokasi tempat relokasi PKL yang tidak memungkinkan, jika tempat relokasi tidak muat untuk menampung seluruh PKL, maka bagaimana nasib para PKL yang tidak tertampung di tempat relokasi, apakah mereka harus menganggur. Bagaimana dengan pengunjung ditempat relokasi akan dipastikan sangat sepi. Apakah para PKL akan dibuat bisnis oleh pihak Pemkab atau dimatikan usahanya”.

“kita bandingkan dengan Situbondo dan Banyuwangi yang baik-baik saja akan adanya PKL di taman kota. Apakah Pemkab hanya ingin mengejar penghargaan Adipura, meskipun harus mematikan usaha PKL. Tidak ada respon atas keberatan hal ini dari Pemkab setempat. Kita selama ini menutup mata, karena kita disini kita dilegalkan oleh pemerintah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang membuat para PKL pesimis terhadap adanya program relokasi” lanjut Buang.
 


Menanggapi hal ini, Adi kriesna, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, menyatakan di dalam dengar pendapat tersebut, “relokasi ini karena adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) master plan ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Dampak dari ini semua harus dipatuhi termasuk imbasnya ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) membanahi PKL dan tugas Satpol PP adalah menegakkan peraturan”.

Kriesna juga berharap Diskoperindag harus berifikir bagaimana nasib dari PKL tersebut. “Kurang transparansi pemerintah untuk memaparkan kepada PKL mengenai rencana relokasi. Jika sudah jelas secara sistematis maka besar harapannya akan diterima dengan baik oleh pihak PKL. Komisi II sudah menyampaikan kepada Pemerintah, bahwa designnya harus disampaikan kepada PKL. Sehingga hal ini tidak terjadi mis-komunikasi antara pihak-pihak terkait”, terang Kriesna.

“PKL harus menjadi destinasi wisata kuliner di Bondowoso. Komisi II akan menindaklanjuti kepada pihak Diskoperindag untuk mendapatkan pemarapan tentang konsep relokasi. Diperparah dengan isu bahwa Alun-alun akan dijadikan Kampung Kopi yang digagas oleh pemerintah. Adanya kesenjangan sosial terhadap kampung kopi yang dibawahi oleh dinas pariwisata, baik dari sisi birokrasi maupun harga jual yang akan mematikan PKL,” ujar kriesna.

Abd. Majid, Anggota Komisi II yang ikut datang dalam dengar pendapat tersebut, memberikan pernyataannya, “Memindah (PKL,Red) tidak semudah mambalikkan tangan. Aspek yang ditinjau bermacam-macam. Kita harus mengakomodir kepentingan masyarakat, pada hari ini, jika kami datang ditempat ini bukan hanya sebagai pencitraan akan tetapi kita datang untuk menyerap aspirasi. Sesuai dengan Perda Ketertiban Umum, yang disokong oleh Diskoperindag, Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Saya akan mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II, saudara krisna”.

“kebijakan yang diambil, diharapkan dapat mengakomodir semua pihak, tugas kita (anggota DPRD, Red) adalah mengawasi, mengontrol. Apabila tidak bisa diambil kesimpulan, maka kami akan menyampaikan dengan kajian akademis, sosiologis, dan ekonomis semua kita akan komparasikan”, terang Majid.

Kepala Dinas Periwisata Pemuda dan Olahraga, Harry Patriantono, menanggapi kekhawatiran PKL alun-alun terhadap hadirnya Kampung Kopi. “Kampung Kopi tidak memiliki anggaran dari Pemerintah Daerah. Dalam aktivitasnya juga tidak buka warung kopi tiap hari. Para pemilik Kedai di Kampung Kopi sudah memiliki kafe sendiri, jika dilihat dari segi pendapatan, penghasilan pemilik Kedai Kopi di Kampung Kopi lebih sedikit, harga jual kopi di Kampung Kopi mencapai Rp. 10.000,00 ke atas”.

Harry Patriantono juga menegaskan, Adanya kampung kopi tidak mengganti peran PKL di Alun-alun, “Kampung Kopi terbentuk dari kreatifitas pemuda-pemuda yang punya kafe. Jadi tidak ada maksud, Kampung Kopi akan menggantikan para PKL yang ada di Alun-alun”.

Pada Akhir dengar pendapat tersebut, perwakilan PKL, Mujiati, menegaskan, “intinya kita tidak mau keluar dari Alun-alun, jika PKL yang lain di seperti di Jl. RE Marthadinata, Pecinan, dan lainnya tidak ditertibkan, termasuk depan Polres, dan yang mengganggu lalu lintas lainnya. Kita ini ngampung sebagian kecil dari luas lahan Alun-alun”. (Fakhrul/Zain/Amir)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/