Saturday, June 10, 2017

DPRD BONDOWOSO "KOMPAK", TAK BACAKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI


BONDOWOSO- ijenpost.net - Sidang paripurna Pandangan Umum terhadap (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, hampir seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bondowoso secara kompak tidak membacakan pandangan umum fraksinya masing-masing. Hanya fraksi Gerindra-Nasdem yang membackan, itupun hanya berupa ringkasan Pemandangan Umum.

Tujuh fraksi DPRD itu hanya menyerahkan laporan pandangan fraksinya ke Bupati Bondowoso Amin Said Husni dan pimpinan sidang paripurna, Ahmad Dhafir, S.Ap.

Dari apa apa yang disampaikan seluruh fraksi, tamu undangan Sidang Paripurna jelas tidak mengetahui Pemandangan Fraksi seluruh fraksi DPRD. Beberapa elemen masyarakat yang datang di paripurna merasa kecewa terhadap sikap wakil rakyat saat penyampaian pandangan umum fraksi sebagai reprensentatif aspirasi masyarakat.

Seperti diketahui dalam forum Paripurna, Fraksi Gerindra-Nadem menjelaskan terkait pandangan fraksinya. Sebagaimana ia menjelaskan proporsi penganggaran APBD harus diprioritaskan, sehingga APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
 
Sorotan paling menarik adalah Pendpatan Asli Daerah (PAD) sebesar sebesar Rp. 177.025.949.242,13. Frkasi Gerindra Nasdem menjabarkan data PAD. Berikut pemandangan umum fraksi Gerindra Nasdem menyoroti PAD Kabupaten Bondowoso.

“Sangatlah ironi, orang sakit menjadi obyek sumber pendapatan daerah. Ironi ini berawal dari mulainya otonomi daerah. Daerah berlomba-lomba meningkatkan PAD dari berbagai sektor. Sektor kesehatan pun jadi objek empuk. Banyak daerah menetapkan target tinggi untuk sektor ini, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas. Maka, rumah sakit daerah meningkatkan pendapatannya. Upaya paling mudah adalah menaikkan tarif pelayanan kesehatan. Mohon Penjelasannya?

Kebijakan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi pendapatan asli daerah (PAD) itu dapat dipastikan mengganggu kinerja puskesmas dalam melayani pasien pada program JKN. Kenaikan target PAD yang dibebankan kepada Puskesman akan berbanding terbalik dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masih ada keluhan dari masyarakat, terkait pelayanan kesehatan dari Puskesmas”.
 
“Sebagian besar sumber pembiayaan RSUD Dr. H. Joesnadi Bondowoso di drop oleh pemerintah pusat melalui APBD. Ada dana tugas pembantuan (TP), dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi, bahkan dana alokasi umum (DAU). Apakah rasional dan adil pemerintah daerah menagih ke RSUD dan Puskesmas pengembalian biaya investasi itu demi menggemukkan PAD, sementara biaya investasi itu subsidi pemerintah pusat ke daerah? Apakah rasional, adil, dan manusiawi pemerintah daerah membebankan pasien melalui RSUD dan Puskesmas untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan pemerintah pusat itu?”

“Meski atas nama dan demi peningkatan PAD, cara-cara ini tidak dapat dibenarkan. Konstitusi Kesehatan Dunia (WHO), UUD 1945 Pasal 28 H, UU 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menetapkan: kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada bagian awal konsideransnya menegaskan : pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam UUD 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya”.

“Itu berarti, setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas kesehatan. Negara bertanggung jawab mengatur agar hak hidup sehat setiap individu itu terjamin, terutama yang miskin dan tidak mampu. Karena itu, semestinya biaya pelayanan kesehatan manjadi kewajiban pemerintah. Mohon penjelasan, mengapa pemerintah Daerah masih menjadikan sektor kesehatan sebagai sumber PAD paling besar saat ini?”. (Tim)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/