Thursday, July 6, 2017

7 FRAKSI DPRD BONDOWOSO, SAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM PERUBAHAN APBD 2017

BONDOWOSO – ijenpost.net – DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan Pemandangan Umum (PU) dalam Rapat Paripurna PU Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum (KU), Prioritas, Plapon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS) Perubahan APBD 2017, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD 2017, Raperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Rabu (5/7/2017) di ruang Paripurna DPRD Bondowoso, Jawa Timur.

Sesuai dengan daftar hadir anggota DPRD, sebanyak 35 anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut. Selain itu hadir pula Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni, Wakil Bupati, KH. Salwa Arifin, Forum Pimpinan Daerah, Sekda, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dari 7 Fraksi di DPRD Bondowoso, yang pertama kali menyampaikan PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, PU tersebut tidak dibacakan dan langsung diserahkan kepada Pimpinan rapat oleh juru bicara fraksi H Mohammad Ansori.

Selanjutnya Fraksi PDIP, lewat juru bicara Sinung Sudrajat, dalam PU-nya PDIP mempertanyakan masalah anggaran yang tidak prioritas. Sebab tahun 2017 Pemkab Bondowoso akan menggelar Pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 mendatang, juga menyoroti mekanisme anggaran bantuan kepada guru ngaji. Untuk itu, Fraksi PDIP meminta kepada Pemerintah agar lebih fokus kepada pembiayaan Pilkades dan Pilkada.

Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Golkar memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, pada Perubahan APBD 2017 untuk lebih memprioritaskan program yang lebih urgen dan mendesak seperti Pilkada dan Pilkades, juga skala prioritas anggaran. 
Sementara itu, Fraksi Gerindra Nasdem lebih menyoroti masalah peningkatan PAD yang bersumber pos Anggaran Pendidikan, dengan masuknya dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) untuk 23 Kecamatan senilai Rp. 62.459.400.000,00 yang dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pendidikan.

Fraksi Gerindra Nasdem juga menyoroti Pendapatan retribusi dari pelayanan kesehatan masyarakat dalam P-APBD TA. 2017, Dinas Kesehatan ditargetkan PAD sebesar 12.844.948.799,-. Target penerimaan retribusi, pelayanan kesehatan masyaraakt mencapai 67,56% dari total target pendapatan retribusi. Sedang pendapatan retribusi diluar pajak dari sektor Pariwisata dalam P-APBD TA. 2017 ditargetkan hanya sebesar Rp. 125.850.000,- atau hanya 0,66% dari total pendapatan retribusi daerah. Sementara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di tahun 2017 mematok target PAD dari sektor retribusi dan pajak pariwisata sebesar Rp 18,75 miliar. PAD Kabupaten Jember dari retribusi dan pajak sektor pariwisata tahun 2008 hanya mencapai 2,5 Miliar, namun data tahun 2014 mampu menembus angka 12 Miliar.

Fraksi Demokrasi Amanat Nasional, melalui juru bicaranya, Ferry Firmasyah lebih condong memberikan masukan tentang pelayanan kesehatan. Ini karena saat ini banyak pengaduan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang diterima.

Sidang Paripurna selanjutnya kamis (6/7/2017) dengan agenda penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Bupatiatas pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum (KU), Prioritas, Plapon Anggaran Sementara dan Perubabahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS PAPBD 2017), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PAPBD 2017, Raperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. (Cak War)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/