Tuesday, July 25, 2017

JAWABAN/TANGGAPAN BUPATI BONDOWOSO ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 7 (TUJUH) RAPERDA


BONDOWOSO - ijenpost.net - Bupati Bondowoso mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Bondowoso, yang telah berupaya semaksimal mungkin dengan segala kemampuan dan kesungguhan untuk membahas 7 (tujuh) Raperda.

Hal itu disampaikan Bupati Bondowoso, Amin Said Husni pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Bondowoso dalam acara Jawaban Bupati Bondowoso Atas Pemandangan Umum Fraksi, dilanjutkan Persetujuan Bersama Bupati Bondowoso dengan DPRD Terhadap Ranperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di gedung Graha Paripurna DPRD Kab. Bondowoso, Selasa (25/7).

Pertama, menjawab dualisme Keputusan Kepala Desa, dalam penyelesaian dualisme Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Selanjutnya, Bupati mengucapkan Terima kasih atas dukungannya terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap pembahasannya dapat segera dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi, pembentukan BUMDes, dalam pembentukan BUMDes di masing-masing desa dapat dipastikan bahwa dasar pendiriannya berdasarkan pertimbangan potensi dan kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini telah berkembang. Oleh karena itu, tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di samping sebagal upaya penciptaan lapangan kerja baru.

Penyediaan dana desa untuk BUMDes sementara masih difokuskan pada pembentukan dan penguatan kelembagaan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah (kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat massal, pengembangan pariwisata desa, dan sebagainya). Sedangkan Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BUMDes dibentuk berdasarkan Peraturan Desa. Unit usaha BUMDes ditentukan berdasarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang telah berkembang secara massal dan/atau ditentukan berdasarkan potensi desa yang berpeluang untuk dikembangkan dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Terhadap Pengisian jabatan Kepala Dusun telah diatur dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan RT/RW merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Kemudian, dari bidang pendidikan, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013. Terhadap penyediaan anggaran biaya pendidikan dasar telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sedangkan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Namun demikian perlu kami jelaskan bahwa nilai ujian nasional bukan satu-satunya indikator kualitas pendidikan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah indeks integritas/kejujuran dalam pelaksanaan ujian nasional sebagai titik awal dan proses pendidikan karakter. Indeks integritas ujian nasional Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Indeks integritas ujian nasional Kabupaten Bondowoso tahun 2016 adalah sebesar 72,0%, sedangkan Propinsi JawaTimur adalah 70,1%, bahkan Kabupaten Bondowoso mendekati angka rata-rata nasional, yakni 72,4%.

Dalam hal pembentukan Desa Tangguh Bencana, Bupati menargetkan pembentukan Desa Tangguh Bencana telah dibentuk sejak tahun 2014, dan sampai dengan akhir 2017 ditargetkan terbentuk 35 Desa Tangguh Bencana. Sedangkan Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana akan kami tindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal pembangunan Pariwisata, pembangunan pariwisata tetap menjadi prioritas di dalam RPJMD melalui pembangunan dan promosi destinasi wisata sehingga berdampak pada meningkatnya kunjungan wisata.

Mengenai analisis data RPJMD, hasil analisis data pada gambaran umum kondisi daerah memang tidak dicantumkan dalam dokumen RPJMD, akan tetapi menjadi dasar pembahasan dalam kertas kerja perumusan isu-isu strategis. Hal ini sesuai dengan petunjuk penyusunan RPJMD sebagaimana Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyajian data statistik pada fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus iklim investasi dan fokus sumberdaya manusia telah dilakukan sesuai petunjuk penyusunan dan disesualkan dengan ketersediaan data oleh BPS saat penyusunan tahun 2013.

Dari sisi Belanja Daerah, Belanja pegawai tinggi karena didalamnya sudah termasuk tunjangan profesi guru, untuk itu perlu ada peningkatan pendapatan agar dapat dimanfaatkan untuk belanja pembangunan.

Komposisi belanja langsung tahun 2018 yang lebih kecil dibandingkan tahun 2017, karena penyelenggaraan Pilkada serentak yang memeriukan pembiayaan besar, sedangkan pendapatan DAU diasumsikan tetap serta tidak ada alokasi hibah dan BK Provinsi Jawa Timur. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengupayakan dalam pengalokasian anggaran lebih tepat sasaran dan tetap memperhatikan skala prioritas sehingga pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, untuk proporsi alokasi anggaran hibah pada tahun 2018 mengalami kenaikan karena adanya dana untuk persiapan Pilkada yaitu untuk KPU, Panwaslu dan pendanaan kebutuhan keamanan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan dalam belanja hibah. (Tim Ijen Post)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/