Sunday, February 4, 2018

Opini : LSM TEROPONG dan LSM PMP2D DAPAT DIDUGA MELECEHKAN HUKUM


Opini - ijenpost.net - Pencalonan Ahmad Dhafir sebagai Bupati Bondowoso periode tahun 2018 – 2023 mendatang rupanya mendapatkan sorotan tajam dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang pada akhirnya mengirimkan surat khusus pada pihak KPUD Kabupaten Bondowoso untuk mengadakan Gelar Perkara terkait beberapa peryaratan yang menjadikan pencalonan A. Dhafir tersebut di “Loloskan“ oleh pihak KPUD Kabupaten Bondowoso baru lalu. Begitulah sepenggal berita dari situs teropongtimur.co.id (3/2/2018).

Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan, memandang gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum.

Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Sepenggal informasi diatas, bahwa yang berhak melakukan gelar perkara adalah Penyidik, jika ada lembaga negara lainnya seperti KPUD Bondowoso yang dituntut oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Teropong dan LSM PMP2D (Persatuan Masyarakat Peduli Pendidikan dan Demokrasi) untuk mengadakan “gelar perkara” adalah merupakan tuntutan yang salah alamat, KPUD bukan Penyidik.

Disamping itu, LSM Teropong dan LSM PMP2D juga dapat dikatakan telah “melecehkan” aparat penegak hukum Kepolisian Resort Bondowoso dan Kejaksaan Negeri Bondowoso. Bagaimana tidak dianggap melecehkan, organisasi LSM dengan terang-terangan dan unsur kesengajaan tidak mempercayai aparat hukum, dengan mengirim surat kepada KPUD Bondowoso untuk melaksanakan tugas aparat penyidik mengadakan gelar perkara.

LSM Teropong dan LSM PMP2D juga dapat dikatakan “tidak percaya” terhadap kinerja aparat Kepolisian dan Kejaksaan Bondowoso, hal ini dapat dilihat dari berita pada situs yang sama, sebagai berikut, “Sedangkan menurut keterangan beberapa pihak aparat baik kepolisian dan atau kejaksaan, masalah ijasah tersebut sudah benar-benar di anggap sah tanpa kendala yang berarti. Hal ini bisa di lihat dari kenyataan yang ada bahwa selama ini seolah-olah sudah tidak ada masalah”.

Lebih berat lagi, jika benar bahwa penggunaan Ijazah yang dipermasalahkan oleh LSM Teropong dan LSM PMP2D adalah bagian dari pelaksanaan amar putusan PTUN Jawa Timur untuk memperbaiki ijazah. Sedang yang bersangkutan yang telah melaksanakan amar putusan PTUN dan produk ijazah yang dihasilkan dari melaksanakan rekomendasi Amar Putusan PTUN Jawa Timur telah “diragukan” keabsahannya oleh LSM Teropong dan LSM PMP2D.

Jika kita merujuk pada tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 216 ayat 1, adalah bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja tidak mengikuti perintah dari alat-alat perlengkapan Negara, dalam hal ini misalnya KPUD, kepolisian atau Kejaksaan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang atau mencegah/menghalang-halangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka Komisioner KPUD, Kejaksaan atau kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan  yang menurut undang-undang dibenarkan. Tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang dapat berupa menyelidiki atau menyidik atau menangkap atau menahan. Dalam konteks ini, maka harus ada dasar yang kuat bahwa perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang, artinya asas legalitas harus terpenuhi lebih dahulu, barulah pejabat tadi dapat melakukan langkah-langkah yang dibenarkan oleh undang-undang.

Berdasarkan kasus posisi, perbuatan yang dilakukan oleh massa aksi LSM Teropong dan LSM PMP2D adalah tidak menghargai Putusan PTUN Jatim, KPUD, Panwas Kabupaten untuk menerima keputusan diterimanya ijazah seorang Bakal Calon Bupati yang menggunakan ijazah sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan amar putusan PTUN Jawa Timur. Merujuk pada Pasal 216 ayat (1), perbuatan kedua LSM tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan undang-undang. Ada pendapat yang menyatakan bahwa setiap pembangkangan atas putusan pengadilan adalah tindakan yang dapat dijerat dengan Pasal 216 KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya adalah penjara empat bulan dua minggu atau denda maksimal Rp. 90 juta.

Hal ini sangat jelas bahwa dapat diduga LSM Teropong dan LSM PMP2D sudah “melecehkan” dan “tidak percaya” lagi dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur, KPUD Bondowoso, Panwas Kabupaten Bondowoso dan aparat hukum di Bondowoso. Lalu bagaimana jika opini tersebut terus menerus berlanjut, tidak salah jika masyarakat juga akan menganggap opini bahwa putusan PTUN Jatim, KPUD dan Panwas Kabupaten serta aparat hukum di Bondowoso tidak apa-apa “dilecehkan” dan tidak salah juga jika masyarakat bersikap yang sama yaitu “tidak percaya” kepada Amar Putusan PTUN Jatim, KPUD, Panwas Kabupaten, Aparat Kepolisian dan Kejaksaan Bondowoso.

Akankah hukum dilecehkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, hanya untuk kepentingan dukungan politik Calon Kepala Daerah?

Penulis : Cak War

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/