Wednesday, March 28, 2018

PASCA JALANI PEMERIKSAAN, KPK TAHAN ABAH ANTON DAN 6 ANGGOTA DPRD KOTA MALANG


Malang Raya - Ijen Post - Kasus pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015 yang beberapa waktu lalu KPK telah menetapkan mantan Kadis PU Kota Malang Jarot Edy Sulistiyono telah di tahan KPK dan saat ini dalam proses persidangan dan mantan Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono menjadi tersangka, saat ini memasuki babak baru yang mencengangkan, Wali Kota non aktif yang juga calon Walikota Malang M.Anton beserta 18 anggota DPRD Kota di tetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus pembahasan APBD perubahan tahun 2015.

Selasa (27/3), Abah Anton ( panggilan M.Anton) Walokota Malang non aktif dan 6 anggota DPRD Kota Malang di panggil KPK,untuk menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan beberapa jam di Gedung KPK, Abah Anton keluar dari gedung anti rasuah memakai rompi warna oranye.

Saat di cegat awak media di pintu keluar gedung KPK, M.Anton tampak diam dan tersenyum menyapa awak media tanpa sepatah katapun, demikian juga 6 anggota Dewan Kota Malang bungkam tanpa kata usai menjalani pemeriksaan dan mengenakan rompi warna oranye milik KPK.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan " untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015 pada hari ini (27/3), penyidik KPK melakukan upaya hukum penahanan terhadap 7 tersangka untuk 20 hari ke depan di 5 Rumah Tahanan berbeda.

Ke 7 tersangka yang di tahan tersebut adalah, 6 anggota DPRD Kota Malang yaitu SR, HPU, YAB, SKO dan ABR, tersangka SR di tahan di Rutan klas I Jakarta Timur cabang KPK, tersangka HPU dan YAB di Rutan klas IIA Jakarta Timur Pondok Bambu, HS dan SKO di Rutan Polres Jakarta Timurdan ABR di Rutan Polres Jakarta Selatan sedang MA yang juga Walikota non aktif di tahan di Rutan klas I Jakarta Timur Cabang KPK berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

Febri juga menjelaskan " Walikota non aktif Kota Malang dan 6 anggota DPRD kota Malang di sangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 11 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dengan UU nomor 20 tahun 2001jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Nes/ sumber humas KPK)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/