Sunday, April 22, 2018

Opini : JANJI POLITIK CALON BUPATI BONDOWOSO “Membayar Uang Makan Seluruh PNS”


Debat terbuka Pilbup Bondowoso yang berlangsung di Education Develompment Centre (EDC) Jl. Diponegoro, Poncogati, Curah Dami, Kabupaten Bondowoso dan disiarkan langsung di JTV dan BSTV, Sabtu malam 21 April 2018, mengangkat sejumlah tema Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik.

Salah satu janji yang menarik perhatian publik adalah, janji salah satu paslon yang akan membayar uang makan bagi PNS Kabupaten Bondowoso atau lebih dikenal dengan uang lauk pauk. Tentu saja, janji ini membawa angin segar buat PNS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga PNS.

Dalam standar biaya umum untuk penyusunan anggaran tahun 2017, disebutkan adanya satuan biaya standar untuk penyediaan uang makan PNS untuk tahun anggaran 2018, besarnya untuk golongan I dan II Rp. 35.000,00 per hari, golongan III Rp. 37.000 per hari dan golongan IV Rp. 41.000 per hari. Untuk satuan kerja daerah, masuk dalam system Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) daerah, dengan alokasi dalam budgeting untuk 22 hari per pegawai.

Tentunya sambutan meriah dari PNS Kabupaten Bondowoso, siapa yang menolak ada tambahan income buat pegawai. Sedang Departemen Keuangan sendiri telah mengatur PMK No 78/PMK.02/2017, tentang Standar Biaya Masukan yang salah satunya mengatur satuan biaya makan bagi Aparatur Sipil Negara.

Bagi Departemen/Lembaga di pemerintah pusat, saya lihat tidak terlalu sulit mengalokasikan anggaran tersebut. Apalagi Uang Makan PNS masuk dalam kategori belanja mengikat, artinya belanja terus-menerus dalam setahun dan harus dialokasikan oleh kementerian/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun berjalan.

Base jumlah anggaran adalah berapa jumlah pegawai sesuai dengan golongan. Standar biaya uang makan PNS dalam penyusunan pagu anggaran disesuaikan dengan standar uang makan PNS. Saya berfikir..... dari mana dialokasikan, sedangkan dalam penentuan Rencana Kebutuhan alokasi uang makan PNS 2019 mendatang belum direncanakan atau dapat dibayarkan minimal pada tahun 2020 mendatang.

Saya mencari landasan dan payung hukum mengenai tunjangan uang makan untuk PNS daerah. Agaknya, jawaban yang logis dapat di runut dari konsep otonomi daerah adalah UU No 32 dan 33 tahun 2004. PNS Daerah dibiayai dari APBD. Dalam konsep Otonomi Daerah, alokasi belanja pegawai dari pemerintah pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Penggunaan DAU ini secara teknis ditentukan oleh daerah. Bagi daerah-daerah dengan PAD yang rendah, otomatis banyak hal yang dipandang lebih urgen dari sekedar uang makan PNS.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 diperkirakan mengalami defisit senilai 25 milyar. Jika calon Bupati dan Wakil Bupati menyebutkan bahwa pemberian uang makan bagi PNS terserah kebijakan kepala daerah dan DPRD agar dapat ditampung dalam APBD tetapi pembayarannya harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Jika kita simulasikan, berapa kebutuhan Anggaran Daerah untuk membayar uang makan PNS sesuai dengan PMK No 78/PMK.02/2017, tentang Standar Biaya Masukan yang salah satunya mengatur satuan biaya makan bagi Aparatur Sipil Negara, adalah sebagai berikut :

Dasar Perhitungan :
Diberikan atau tidak diberikannya uang makan kepada PNS Daerah sampai dengan saat ini merupakan kewenangan dari pemerintah daerah masing-masing, karena gaji PNS daerah dibayarkan oleh daerah yang bersangkutan. Tetapi walaupun uang makan tidak ada, kinerja PNS tentunya tidak harus berpengaruh, sebab PNS sudah menerima gaji.

Dan sampai saat ini, Kementerian Dalam Negeri memang belum mengatur secara khusus mengenai uang makan bagi PNS Daerah, mudah-mudahan setelah ini segera ada standardisasi dari Kemendagri untuk mengatur uang makan PNS Daerah.

Oleh karena itu, rasionalitas yang perlu dibangun adalah, bagaimana seorang calon Bupati dan Wakil Bupati menjanjikan membayar uang makan PNS, yang berakibat anggaran belanja pegawai diperoyeksikan naik Rp. 88,2 milyar sedang APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 diperkirakan masih mengalami defisit sebesar 25 milyar.

Sebuah janji politik yang harus diperhitungkan secara matang.... 

 
Ditulis oleh : Saiful Bahri

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/