Thursday, May 10, 2018

Opini : MENGENAL PT. BSI DAN BEDAH KASUS JUAL BELI TANAH NEGARA

Tabel diolah dari berbagai sumber

Perseroan terdiri dari PT. Bumi Suksesindo (BSI)  merupakan Entitas Anak dari Entitas Induk  PT Merdeka Copper Gold Tbk atau Perseroan. PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan terdiri dari PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, dan PT Cinta Bumi Suksesindo.  (Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2015)

PT Merdeka Copper Gold Tbk mendapatkan kesempatan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) meskipun secara kinerja keuangan masih mencatatkan rugi.

Lantas, siapakah para pemegang saham perusahaan tambang yang katanya terbesar kedua setelah Freeport ini?

Head of Finance Divisi and Corporate Secretary Merdeka Copper Ellie Turjandi menyebutkan, perseroan didukung oleh pemegang saham yang bereputasi baik yaitu Grup Saratoga milik Soeryadjaja, Grup Provident Capital, dan Garibaldi Thohir. Ketiganya adalah pengusaha nasional yang terkenal.

Ketiganya juga dinilai telah berpengalaman dalam mengantarkan perusahaan-perusahaan dengan bisnis model dan prospek usaha yang baik.

"Grup Saratoga 25,7%, Grup Provident 32,8%, perorangan 31%, Pemda Banyuwangi 10%. Ini sebelum IPO. Seiring selesainya IPO nanti akan berubah kepemilikan, semuanya akan terdilusi," kata Ellie saat Due Diligence Meeting and Public Expose, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Dia menyebutkan, saat ini jajaran direksi dalam perseroan adalah Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Presiden Direktur, Gavin Arnold Caudle selaku Wakil Presiden Direktur, Hardi Wijaya Liong, Michael William P Soeryadjaya, David Thomas Fowler, Ronny Hendropriyono dan Chrisanthus Supriyo selaku Direktur.

Sumber : https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-2913071/ini-para-pemilik-merdeka-copper-tambang-terbesar-kedua-setelah-freeport

Senior Manager Eksternal Affairs BSI, Bambang Wijanarko, kepada Mongabay, mengatakan, soal IPPKH Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) seluas 994 hektar, BSI telah memberikan lahan kompensasi hampir 2.000 hektar di dua lokasi. Yakni, Bondowoso (600 hektar) dan Sukabumi 1.300 hektar.

http://www.mongabay.co.id/2016/11/11/tambang-emas-tumpang-pitu-dari-masa-ke-masa-bagian-3/

Terkait dengan ramainya issue tindak pidana korupsi “Penjualan Tanah Negara” di daerah, redaksi dapat memberikan referensi pemberitaan  sebagai berikut :

“BUPATI BONDOWOSO TERLIBAT MENJUAL TANAH NEGARA”

(suara-publik.com) Bupati Bondowoso, Drs.H.Amin Said Husni, diduga terlibat menjual tanah negara seluas 600 hektar kepada PT. BSI dari Jakarta. Kasus ini terkuak setelah penggarap tanah (lebih 20 tahun) merasa ditipu yang awalnya mendapat harga Rp. 50.000.000,00/hektar, ternyata hanya Rp. 15.000.000,-, itupun masih dipotong. LSM Jack Centre segera berkoordinasi dengan Komisi I DPRD, dan melaporkan ke Kejaksaan Agung RI.

Bermula ketika salah satu Direksi PT BSI, Seto, pada 2013 hendak mengembangkan usahanya di Bondowoso, dengan mencari tanah seluas-luasnya. Direksi itu memerintahkan dua anak buahnya bernama Arya dan Nogroho, untuk melobi Bupati Bondowoso.

Bupati Amin langsung memerintah Sekda, Drs, Hidayat.MSi, untuk memfasilitasi Arya dan Nogroho. Setelah itu Hidayat langsung melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Bambang.

Dalam kesepakatan itu, PT BSI mau membeli tanah hak yasan. Namun yang terjadi, pembelian tanah itu dialihkan kepada tanah Negara Pemkab, sehingga terjadilah kesepakatan antara panitia dengan pihak pemkab, Bahwa PT BSI siap
berstransaksi.

Menurut Widodo, salah satu anggota panitia, untuk mendapatkan tanah sesuai dengan permintaan perusahaan, Sekda Hidayat mengumpulkan seluruh camat dan kepala desa untuk mendata tanah Negara yang berada di wilayahnya masing-masing.

“Atas permintaan Pak Sekda, transaksi pembelian tanah agar segera dilakukan, dan meminta uang itu ditransfer ke rekening Samsi, sopir bupati yang mencapai
miliaran rupiah,” beber Widodo.

Menurutnya, tanah nagara yang dijanjikan itu berada di 6 kecamatan diantaranya, Cerme, Prajekan, Botilinggo, Klabang, Taman Krocok, dan Kecamatan Pakem. Sedangkan yang mencairkan dana kepada camat dan kepala desa adalah Samsi. Sementara tanah tersebut berstatus hak pakai yang sudah dikelola oleh masyarakat selama 20 tahun lebih.

“Dalam transaksi tersebut, ada biaya operasional. Untuk camat Rp.1 juta perhektar dan Kades Rp 1,5 juta perhektar. Sedangkan harga ganti rugi kepada masyarakat pengelola TN antara Rp 15 hingga Rp 20 juta hektar. Padahal PT BSI memberikan harga Rp 50 juta perhektar kepada panitia. Sementara dana yang berada di rekening Samsi dipecah menjadi 4 rekening,” ujarnya.

Belakangan diketahui, masyarakat pengelola tanah merasa kecewa pada panitia. Pasalnya, PT. BSI membeli tanahnya seharga Rp 50 juta hektar, namun panitia saat melakukan pembelian seharga Rp.15.000.000,- hingga Rp.20.000.000,-. hingga saat ini tanah yang sudah dibeli oleh PT BSI seluas 600 hektar.

Selain itu, kades dan camat masih mendapatkan biaya operasional dari penjualan tanah itu sebesar Rp.2.500.000,- hingga Rp.3.000.000,- /hektar.

Setelah mengetahui belangnya panitia, korban langsung melaporkan kejadian ini kepada LSM Jack Centre. Mereka mengaku telah ditipu oleh panitia. Hal itu dibenarkan oleh Agus Sugiarto, Direktur Executif Jack Centre, bahwa lembaganya mendapat laporan dari masyarakat pengelola tanah Negara.

“Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan Komisi I DPRD. Kalau tidak ada tanggapan dari DPRD, kami akan melaporkan kepada Kejaksaan Agung. Karena kasus ini ada perbuatan yang melawan hukum, dengan menjualnya tanah Negara kepada PT BSI,” tegasnya.

Sumber : http://suara-publik.com/detailpost/bupati-bondowoso-terlibat-menjual-tanah-negara

Prihatin, mungkin itu yang terjadi bila melihat kasus alih fungsi lahan yang disangkakan pada Kepala Daerah. Sang Kepala Daerah diduga kuat menerima suap miliaran rupiah untuk melepas izin sebuah perusahaan pertambangan emas yang ditransfer melalui rekening seorang sopir pribadinya.

Jelas kasus ini salah satu kasus luar biasa, tak terperikan dan sangat menyakitkan hati dan melukai akal sehat. Dilain sisi masih banyak kondisi masyarakat yang tak punya tanah. Namun para pejabat eksekutif seolah “menjual” tanah negara untuk kepentingan Perusahaan Tambang yang tidak memiliki kontribusi pendapatan daerah.

Tetapi kasus ini masih dalam tahap awal dalam proses hukum, belum ada pihak-pihak yang menjadi tersangka maupun terpidana. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memilah dan memilih segala bentuk informasi dengan baik, dan tidak langsung memvonis pihak-pihak yang diduga telah benar-benar “menjual” tanah negara.
Benar atau salah berbada tipis. Apa yang kita anggap salah. Belum tentu salah bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya. Apa yang dianggap benar. Belum tentu benar bagi orang lain. Namun, atas nama penegakan hukum dan pemenuhan keadilan, benar dan salah adalah wewenang hakim saat menghantamkan palu ke bantalannya.

Setiap orang, saat menghadapi masalah, dia belum bisa diberikan status bersalah. Karena ada asas ‘praduga tidak bersalah’. Semua orang berhak membela diri. Sampai palu hakim menyatakan salah atau benar. Selama itu belum terjadi. Siapa yang dituduh melakukan kesalahan masih dipanggil sebagai ‘terduga’.

Bahkan, apabila seseorang dianggap salah oleh suara mayoritas, dia tetap berhak untuk membela diri. Karena benar salah bukan ditentukan oleh suara terbanyak, benar salah adalah putusan palu Hakim. Hanya putusan yang mampu menegakkan kata kebenaran.


Oleh : Redaksi 
Diolah dari berbagai sumber berita

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/