Wednesday, May 23, 2018

OPINI : UNTUK WAKIL RAKYAT.... KRITIS PADA PEMERINTAH, TETAPI DIAM DALAM KEWAJIBAN



OPINI - Disaat ramai issue tentang kasus Tanah Negara, semua lapisan masyarakat berteriak lantang di media online, cetak dan media sosial lainnya. Sebut saja para Anggota DPRD, Tokoh Partai, LSM, Tokoh Masyarakat, kalangan Pers dan pihak-pihak lain yang berteriak lantang “MELAWAN KORUPSI”. Tetapi saat ini, Pemerintah Daerah sedang membahas Raperda Pengelolaan Aset Daerah, tetapi sedikit sekali elemen dari masyarakat yang “KOAR-KOAR” kasus “TANAH NEGARA” menyebarkan informasi, sosialisasi atau masukan demi berhasilnya regulasi dalam Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saat ini Pemerintah Daerah dan DPRD sedang membahas 3 Raperda yaitu: Raperda tentang perlindungan dan pengembangan Klaster Kopi, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Mengutip pernyataan Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Mahfud MD, menyatakan “Banyaknya produk per-Undang-Undang-an (UU) yang dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat rasa prihatin Ketua MK Mahfud MD. Fungsi legislasi dalam membuat UU, dari anggota DPR sangat lemah. Mengapa sangat lemah?”

Mahfud MD mengatakan banyak anggota DPR itu yang bukan orang hukum. Bahkan, sekolahnya hanya di pesantren. Jadi, nggak ngerti legal drafting (pembuatan undang-undang) dan aturan ketatanegaraan. https://www.issuu.com/metrosiantar/docs/kamis_28_februari_2013/51.

Mengapa orang-orang demikian bisa menjadi anggota DPR? Nah, itulah akibat dari sistim perekrutan caleg yang demikian mudahnya sehingga setiap orang bisa mengajukan diri menjadi calon wakil rakyat. Bahkan, banyak orang-orang yang jauh dari dunia hukum diajak dan dirayu-rayu oleh pengurus partai untuk menjadi caleg. Mereka diajak-ajak karena faktor ketokohan, kekayaan, kepopuleran, dan faktor-faktor lainnya yang sesungguhnya semua jauh dari dunia yang disebut oleh Mahfud MD tadi.

Anggota DPR lebih sering bolos dari pada mengikuti proses-proses pembuatan legislasi. Ini bisa terjadi karena disebabkan oleh faktor ketidakmampuan terhadap ilmu hukum dan materi pembahasan. Tidak bisa mengikuti pembahasan dan materi sehingga mereka merasa tidak enjoy berada di dalam ruang sidang. Daripada kelihatan diam dan tidak vokal mereka lebih memilih bolos atau sekadar tanda tangan kehadiran saja.

Tetapi diluar sidang mereka lebih menemukan sesuatu yang lebih enjoy. Yakni memilih ngobyek atau mencari kerja sambilan di luar, menjadi broker proyek dengan calon rekanan atau sebagai “Busser” politik yang lebih menguntungkan. Berteriak lantang terhadap issue penyimpangan Pejabat Daerah yang lagi ramai di Medsos, agar masyarakat menilai dirinya “REFORMIS dan ANTI KORUPSI”. Hal-hal itulah yang menyebabkan mengapa banyak anggota DPRD tidak produktif dalam membuat regulasi Peraturan Daerah, tetapi siap berteriak mewakili masyarakat sekaligus “TEBAR PESONA” dan “CARI MUKA” agar mendapat suara pada periode pecalegan berikutnya.

Para tokoh lain seperti Tokoh LSM, Tokoh Masyarakat, kalangan Pers dan pihak-pihak lain jangan hanya berteriak lantang “MELAWAN KORUPSI”, tetapi berikan usulan-usulan, pemikiran dan ide/gagasan dalam penambahan dan pengurangan pasal-pasal Raperda, kepada Pemerintah Daerah atau Wakil Rakyat, terkait pembahasan regulasi Pengelolaan Aset Daerah saat ini, sebelum produk hukum tersebut disahkan.

Proses legislasi yang sekarang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan DPRD, seharusnya dapat dihasilkan regulasi yang dapat melindungi aset daerah dan dapat digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tak satupun kata keluar dari “MULUT” wakil rakyat kita, tak satupun ide tertuang dari “PEMIKIRAN” mereka, tentang apa yang akan mereka usulkan dan pembahasan Raperda untuk melindungi aset daerah.

Jangan hanya pandai mengkritisi dan berteriak jika ada pejabat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi DPRD dan elemen masyarakat lainnya juga harus turut berperan aktif dalam membuat produk hukum yang baik, agar tidak ada celah bagi pejabat atau pihak lain untuk “BERKOLABORASI” melakukan tindak pidana “KORUPSI”.

Penulis : Cak War

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/