Friday, July 6, 2018

OKNUM DINAS CIPTA KARYA DIDUGA "MAIN" PROYEK


Ijenpost.net - Malang - Pengadaan barang dan jasa yang di kelola oleh dinas yang seharusnya di kelola secara profesional dan terbuka ternyata masih ada oknum oknum dinas yang memanfaatkan pengadaan barang dan jasa untuk untuk kepentingan pribadi, seperti yang terjadi di Dinas PU dan Cipta Karya Kab. Malang. Diduga salah satu oknum Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, kerjakan proyek pengadaan barang dan jasa Spare part.

Hal ini diketahui atas adanya pengakuan dari salah seorang rekanan yang inisialnya tidak mau di sebutkan namanya mengaku bahwa dia telah meminjamkan profil company (CV) kepada Pegawai di Dinas tersebut yang katanya pengadaan spare part bersifat PL (penunjukan langsung).

"Iya benar mas, saya telah menyerahkan semua berkas profil company persyaratan kepada oknum dinas, yang katanya hanya pinjam bendera", aku dia.

Kepala Bagian (Kabag) Umum DPKPCK Kabupaten Malang belum bisa ditemui untuk dimintai konfirmasi karena sedang rapat Dinas.

Sementara, Sekretaris DPKPCK Wahyudi melalui stafnya, Jumat (6/7) mengaku, kalau dugaan tersebut besar kemungkinan tidak benar.

Karena kata dia, aturan untuk mengerjakan proyek pengadaan barang telah menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-Purchasing) untuk barang/jasa yang ada dalam e-Katalog. Jadi tidak ada Penunjukan Langsung (PL).

Guna mengantisipasi dan menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak di inginkan terjadi, Ketua Organisasi Malang Media Community (MMC) Bagus Yudistira mengatakan, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini.

"Kami dari MMC akan terus menulusuri permasalahan ini hingga tuntas, apalagi jika benar yang mengerjakan itu adalah oknum PNS, ini sudah sangat jelas telah melanggar aturan hukum dan ada indikasi Korupsi didalamnya," kata Bagus.

Jika benar ada oknum PNS di DPKPCK yang mengerjakan proyek tersebut, maka saya akan buat laporan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Kepanjen.

Karena seorang PNS kata dia, dilarang untuk terlibat dalam usaha apapun yang berasal dari anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD.

“Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN, PNS dilarang sama sekali main proyek,” tutup Bagus. (nes)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/