Friday, August 10, 2018

Rapat Paripurna Hasil Pembahasan DPRD kab Malang Terhadap 2 Raperda Dan Penandatanganan Nota KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2018 Kab. Malang



MALANG – ijenpost.net - Rapat Paripurna penandatangan nota kesepakatan rancangan kebijakan umum perubahan, dan prioritas dan platform anggaran perubahan APBD Tahun 2018 serta hasil pembahasan DPRD Kab. Malang mengenai 2 Perda tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang di laksanakan di Gedung DPRD Kab Malang pada hari Kamis (9/8).

Hadir pada Rapat Paripurna , Bupati Malang Rendra Kresna , Wakil Bupati Malang M Sanusi, Sekda dan seluruh OPD Kab Malang dan Ketua tim Penggerak PKK Kab. Malang, Forkompimda, dari unsur Legislatif Ketua DPRD Kab Malang Sasongko beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kab Malang.

Hasil dari pembahasan oleh DPRD Kab. Malang terhadap 2 Raperda tersebut, dari Legislatif dalam penyampaiannya yang di bacakan oleh anggota DPRD Kab Malang Amarta Fasa, mengatakan, “hasil pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang bersama dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut : Menghapus jenis Pajak Sarang Burung Walet yang Potensinya kurang memadai. Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Pajak hiburan tidak dikenakan untuk golf karena golf merupakan permainan dan kewenangan Pemerintah Pusat.
Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi”.

Perubahan RPJMD Kabupaten ini dikarenakan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Malang untuk merevisi RPJMD sesuai Perda Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2017-2021.

Bupati Malang Rendra Kresna dalam sambutannya , mengatakan, “Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dan saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan duka yang mendalam atas musibah gempa bumi yang menimpa saudara kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya.

Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, yang telah membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sehingga pada hari ini dapat disetujui untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD telah dilakukan pada suasana yang demokratis dan produktif antara eksekutif dan legislatif, dalam rangka evaluasi bersama guna menghasilkan kebijakan umum dan prioritas anggaran yang akan diimplementasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2018 ini.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2018 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 63.832.337.870.000,00 diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 64.836.838.000.000,00; Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 3.799.531.267.714,82, yaitu naik sebesar Rp80.442.499.610,86 atau 2,2% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.719.088.768.103,96,Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.419.981.315.000,00 yaitu naik Rp. 8.341.698.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 845.048.931.659,00, yaitu naik Rp. 26.926.733.560,00 atau 3,3% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 818.122.198.099,00. Sementara itu dari sisi Belanja Daerah sebesar Rp. 4.052.084.991.662,23, yaitu naik sebesar Rp. 132.849.218.203,80 atau 3,4% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.919.235.773.458,43.

Dari sisi Penerimaan Pembiayaan pada KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 292.053.723.947,41 yaitu naik sebesar Rp. 53.906.718.592,94 dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 238.147.005.354,47, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 39.500.000.000,00, yaitu naik sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 38.000.000.000,00, Pungkas Rendra mengakhiri sambutannya. (wan)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/