Sunday, September 16, 2018

LIPUTAN KHUSUS : HIBAH KAB. BONDOWOSO DIDUGA BANYAK FIKIF DAN TIDAK TEPAT SASARAN

BONDOWOSO – ijenpost.net - Berita miring tentang penggunaan dana hibah Kabupaten Bondowoso yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 lalu mencuat. Padahal Ketentuan dan sistem pertanggungjawaban dana hibah ini telah ada, tapi tetap masih menimbulkan tanda tanya, selalu ada bantuan yang salah sasaran dan peruntukkannya.

Kelemahan dari dana hibah ini mulai perencanaan dan penyusunan proposal, sehingga ada beberapa temuan Realisasi yang tidak sesuai, Pertanggungjawaban fiktif, Penyuapan dalam proses pencairan, Penyaluran yang tidak tepat sasaran dan tidak di rencanakan dalam prioritasnya. Anggaran untuk dana hibah ini sangat fantastis, penerima yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran.

Data yang dihimpun oleh media ijenpost.net, jumlah penerima bantuan Hibah Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Bondowoso sebanyak 76 lembaga dengan total nilai hibah mencapai Rp. 9.390.000.000,-. Para penerima hibah terdiri dari ; Lembaga Pendidikan, Kelompok Masyarakat (Pokmas), Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan), Kelompok Pemuda, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Takmir Masjid. Data Penerima Hibah juga jelas mencantumkan nama penerima hibah, nomor rekening bank dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) SP2D.

Dari 76 lembaga pendidikan, keagamaan, usaha, kelompok tani, kelompok ternak dan sebagainya. Hasil pantauan di lapangan di duga kuat banyak alokasi bantuan hibah tidak tepat sasaran dan terindikasi fiktif, sesuai hasil temuan koresponden ijenpost dibantu masyarakat setempat.

Hasil temuan koresponden ijenpost.net, bantuan hibah tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya Kelompok Ternak menerima bantuan hibah, tetapi karena bantuan berupa tunai, bantuan ternak yang dimaksud tidak ada. Selain itu, koresponden ijenpos.net juga menemukan data bahwa penerima bantuan merasa tidak tahu jika dirinya mendapatkan bantuan.

Penelusuran dilapangan, bahwa rawannya penyelewengan dana hibah dan bansos ini menuntut harus adanya perbaikan system penyaluran, pola pertanggungjawaban dan system pengawasan yang ketat. Dimana aturan mainnya telah diatur dengan jelas tentang definisi, syarat penerima, naskah perjanjian hibah, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri. 
 
Pola yang terjadi saat ini, sesuai hasil wawancara koresponden ijenpost.net, hanya berdasar rekomendasi seorang anggota legislatif Prov. Jatim. Dan siapa oknum legislatif yang "bermain" sudah mulai menemukan titik terang. Tinggal mengumpulkan bukti-bukti dan pernyataan dari penerima hibah, makelar hibah, pembuat proposal dan pihak lain yang terlibat dugaan penyalahgunaan dana hibah ini.

Selayaknya dana hibah ini dapat di berikan jika penerima telah mengajukan proposal dan usulan ke eksekutif yang menangani secara teknis sebelum anggaran dibahas agar kelemahan perencanaan dan penyusunan proposalnya sesuai denga realisasi fisik dan keuangan yang telah disahkan bersama dengan legislative sesuai regulasi terbaru saat ini. Agar kelemahan kelemahan ini bisa di minimalisir. Peluang korupsi semakin terbuka lebar karena proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja yang sangat tertutup padahal sumber dananya dari anggaran belanja tersebut yang efektif berlaku sejak bulan januari tahun berkenan.

Permendagri No. 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, ini kiranya bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah ini dengan diaturnya mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akutansi serta pertanggungjawaban dan pelaporannya yang lebih baik. Yang menonjol dari aturan ini adalah pemberian dana hibah ini adalah adanya tanggungjawab yang melekat pada penerima. Seberapa transparan, akuntabel, efektif dan efisiensinya penerima juga menjadi subyek yang bisa di audit oleh BPK.

Dapat kita pelajari bersama, menjelang momen Pemilu selalu terjadi peningkatan anggaran penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang sangat menakjubkan. Memang tak terbantahkan bahwa dana-dana ini kebanyakan di selewengkan peruntukannya oleh individu oportunis, oknum pegawai pemerintah, bahkan elit-elit politik untuk kepentingan organisasi dan kekuasaannya dalam melaksanakan kampanye-kampanye pencitraan diri.

Sebab dana-dana ini untuk menunjang penyelenggaraan urusan pelayanan kemasyarakatan dan melindungi dari terjadinya risiko sosial. Makanya dana-dana ini tidak boleh diskriminatif, special elitis, special edisi kekuasaan lanjutan, dan bersifat politis. Bersambung (redaksi)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/