Wednesday, September 19, 2018

LIPUTAN KHUSUS : MEMBURU MAFIA HIBAH KABUPATEN BONDOWOSO


BONDOWOSOijenpost.net - Penyaluran dana hibah APBD Pemprov Jawa timur 2017 kembali dinilai bermasalah. Giliran tiga Lembaga Swadaya Masyarakt (LSM) dari Bondowoso yang menelusuri dana hibah tersebut. LSM yang dimaksud adalah, LSM Pas Raung Centre, LSM Aliansi Kebijakan Publik (AKP), dan LSM Teropong. Koordinator ketiga LSM tersebut, Azura Kunang menyatakan pihaknya kini tengah melakukan investigasi terkait dugaan korupsi dana bantuan hibah Prov Jatim 2017 itu. Hal itu dilakukan setelah beberapa kelompok masyarakat (pokmas) penerima bantuan hibah di Kabupaten Bondowoso, yang di investigasi tidak dapat menjelaskan alokasi bantuan hibah sesuai dengan proposal pengajuan dan ketentuan yang berlaku. Ada lembaga keagamaan mengakui adanya pemotongan oleh oknum bahkan ada yang diduga fiktif karena tidak ada wujud bantuan hibah yang peruntukannya untuk pengadaan ternak sapi sama sekali tidak ada realisasi.

“Kami sudah melakukan investigasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak penerima hibah, dan kami akan terus menggali fakta-fakta sebagai lampiran pelaporan kami ke aparat penegak hukum. Data yang kami himpun sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk melangkah ke proses hukum, tetapi kami masih terus menggali sampai dengan aktor intelektual yang bermain dibelakang pokmas,” ujar Kunang.

Dugaan korupsi ini berawal dari hasil investigasi media dan LSM kepada pokmas penerima bantuan hibah. Mereka menemukan banyak kejanggalan saat mendatangi Pokmas Penerima Bantuan Hibah. Bahkan dari desa Sumber Suko, Kec. Klabang, Kab. Bondowoso, Drs. Suwarso, mengaku tidak menerima bantuan tersebut saat di konfirmasi oleh salah satu media padahal yang bersangkutan masuk dalam daftar penerima, nama pokmas lengkap dengan nama, SP2D, no rekening sampai dengan tanggal pencairan.

Kepala Desa Sumber suko Klabang saat akan dikonfirmasi, sedang rapat dan tidak ada di tempat. Sedang Sekretaris Desa, Sumber suko, Supandi, menjelaskan kepada media bahwa tidak mengetahui adanya dana hibah yang turun ke warganya.”Saya juga terkejut jika ada warga yang mendapatkan hibah sapi, memang pernah ada yang mengajukan proposal dari Pokmas yang dimaksud, tetapi tidak ada kelanjutannya. Dan saya tidak mendengar ada warga saya yang mendapatkan bantuan hibah tersebut”, jelas Supandi di kantor Balai Desa Sumber Suko yang kebetulan berdekatan dengan rumah Drs. Suwarso, penerima bantuan hibah Prov jatim 2017.

Investigasi dilanjutkan ke Penerima Hibah Masjid Al Barokah, Desa Sumber Kalong Kec, Wonosari Bondowoso. Ditemui oleh salah satu pengurus masjid tersebut, dan memberikan keterangan, jika ada pemotongan dana bantuan tersebut. “Kami menerima bantuan Hibah sebesar 50 juta dan langsung masuk ke rekening takmir masjid. Tetapi semua anggota pengurus Masjid Al Barokah mengetahui, dana tinggal 30 juta, yang 20 juta saya tidak tahu”, jelas pengurus masjid Al Barokah yang tidak mau disebut namanya, dan masih terkesan menutupi siapa pelaku pemotongan dana hibah tersebut.

Dilain tempat, tiga LSM juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak atas dugaan korupsi ini. Bahkan, juga telah meminta kesaksian sejumlah pejabat di Pemda Bondowoso, untuk mengetahui mekanisme penganggaran sampai penyaluran dana hibah ini.

Investigasi dari beberapa LSM Bondowoso ini seakan menjadi penanda memang ada korupsi di penyaluran dana hibah itu. Mencuatnya kasus dugaan hibah ini berawal dari informasi masyarakat disekitar rumah penerima hibah. Berdasar penelusuran lembaga Pokmas tersebut baru dibentuk 2016, dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan hibah Pemprov Jatim 2017. Dari total dana bantuan hibah Prov Jatim tahun 2017 berkisar 9,35 milyar ada yang sengaja diselewengkan. Nilainya mencapai miliaran rupiah.

Azura Kunang menuding adanya persekongkolan oknum anggota DPRD Prov Jatim dengan oknum makelar proposal dan penerima bantuan hibah. Modus yang digunakan diantaranya kelompok masyarakat penerima dana bantuan hibah fiktif, bentuk kegiatan fiktif, dana yang diterima masyarakat lebih kecil dari jumlah yang ada di daftar dan keterlibatan oknum anggota dewan yang dengan sengaja membuatkan proposal bagi masyarakat penerima yang kemudian dana tersebut dipotong.

“Sebenarnya atas dasar data investigasi keempat LSM ini, sudah cukup. Empat LSM yang tergabung dalam investigasi dana bantuan hibah Bondowoso, telah koordinasi kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso. Data-data investiagsi terhadap pihak terkait, seperti dari pihak Daftar Penerima Hibah Pemprov Jatim dan puluhan kelompok penerima dana hibah. Jumlah kelompok masyarakat yang menerima dana hibah kabupaten bondowoso lebih dari 75 lembaga, dengan total dana hibah kurang lebih Rp. 9.350.000.000,- dan tersebar di seluruh Kabupaten Bondowoso”, jelas Kunang.

Aktivis Aliansi Kebijakan Publik, Edy Wahyudi menilai, “ jika melihat temuan awal rekan-rekan LSM, pihak aparat hukum sudah ada alat bukti permulaan adanya penyimpangan, sudah sepatutnya kasus ini terus dilanjutkan. Karena, dugaan korupsi ini sudah pernah terjadi seperti kasus P2SEM yang telah menyeret banyak pihak, termasuk anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dan DPRD Prov Jatim”.

Sampai berita ini diunggah, belum ada konfirmasi dari Dinas terkait. Saat ditemui di kantornya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bondowoso, H. Munandar, SP, MM., sedang ada tugas ke Kecamatan Cermee, sedang Kabid yang membidangi peternakan juga turut serta kegiatan dengan kepala Dinas. Redaksi

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/