Saturday, September 15, 2018

OPINI : MEMBUKA KEMBALI KORUPSI P2SEM 2008

OPINIijenpost.net - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali mendalami mega korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008. Kasus ini melibatkan tujuh dari 15 anggota DPRD Jawa Timur. Sedang pada tahun 2017 ini, aparat penegak hukum Jawa Timur juga sudah mulai mengidentifikasi modus penyimpangan dana hibah yang hampir sama seperti kasus korupsi P2SEM.

Seperti dilansir news.detik.com, Jumat 03 Agustus 2018, Tujuh anggota dewan yang diperiksa terkait dugaan korupsi P2SEM dan turut menikmati dana tersebut yakni Sudono Sueb dari Fraksi PAN, Achmad Subhan dari PKS, Suhandoyo asal PDI Perjuangan, Mochamad Arif Junaidi dari PKNU, Gatot Sudjito dari Golkar, dan Harbiah Salahudin dari Golkar. Sementara ada satu yang sudah meninggal dunia yakni Suhartono Wijaya dari Demokrat.

Dalam Pedoman Umum P2SEM tersebut ditentukan, kelompok atau lembaga penerima program yaitu kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan swasta, dan lembaga lainnya yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1.628 lembaga sebesar Rp.192.845.000.000,.

Namun demikian, ujung-ujungnya teryata dilapangan Program P2SEM ini banyak bermasalah, diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mulai dari pelaksanaan program yang tidak jelas sampai dugaan Lembaga Fiktif. Yang lebih mencengangkan rekomendasi yang dikeluarkan anggota dewan (DPRD Prov. Jatim) untuk lembaga penerima teryata banyak yang diperdagangkan. Tidak sedikit para wakil rakyat itu melalui para “MAKELAR” proposal momotong dana yang diperoleh, sebagai kompensasi diberikannya rekomendasi. Sudah menjadi rahasia umum, tak tanggung-tanggung anggota dewan melalui para “MAKELAR” tersebut meminta bagian 70 %, 30 % sisanya untuk lembaga penerima. Hibah Prov Jatim Tahun Anggaran 2017, memiliki modus penyimpangan dana hibah yang sama dengan P2SEM.

Pada masa 2009, 2010, 2011, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dinahkodai Alm. Marwan Efendi gencar membongkar praktek korupsi P2SEM. Upayanya patut dicungi jempol, karena berhasil menangkap dan memenjarakan para pelaku korupsi P2SEM. Namun publik terhenyak ketika menerima kenyataan bahwa para pelaku korupsi P2SEM adalah aktivis muda dan tokoh dan aktivis penggiat pesantren dan madrasah. Untuk dana bantuan hibah Prov. Jatim TA 2017, data-data lapangan sudah mulai mengarah pada modus yang sama seperti P2SEM.


Baca : http://www.ijenpost.net/2018/09/terdaftar-sebagai-penerima-hibah-tetapi.html

Dana hibah bisa cair dengan cara pengajuan proposal dari seseorang yang telah membentuk kelompok masyarakat. Dengan modal tanda tangan kepala Desa, proposal diajukan kepada Gubernur Jawa Timur. Pengajuan proposal tersebut juga harus mendapat rekomendasi dari Anggota Dewan Propinsi Jawa Timur. Setelah disetujui oleh Gubernur, pembuat proposal mendapat transfer dana pada rekening Bank Jatim lengkap dengan Nomor Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dan tanggal pencairannya, pada pelaksanaan hibah TA 2017. Setelah diketahui dana telah cair, maka koordinator proposal dan “MAKELAR” hibah memanggil pemilik rekening dan meminta agar uang tersebut bisa dicairkan dan diambil potongannya. Sisanya dikembalikan kepada pemilik rekening.

Para “PEMAIN” dana hibah berhubungan dengan pembuat proposal, koordinator proposal, dan penikmat dana potongan, mayoritas adalah relasi “SENIOR-JUNIOR” dalam suatu organisasi. Sebagai senior yang memiliki jabatan penting dan junior sebagai “MAKELAR” hibah kepada penerima. Sehingga bila dalam teori kehendak, apa yang dilakukan para penggarap proposal bukan merupakan kehendak murni dari penggarap, melainkan keinginan dari seniornya.

Langkah hukum yang diakukan kejaksaan tinggi jawa timur pada saat itu secara hukum memang telah benar. Namun langkah tersebut tidak meluas hingga menyentuh penikmat potongan, baik koordinator proposal sebagai “makelar” maupun Anggota Legistatif, atau bahkan "aktor intlektual" korupsi dana hibah, belum semuanya tersentuh hukum. Akan tetapi para aktivis sudah mulai mengumpulkan data-data lapangan untuk menggali lebih dalam keterlibatan semua pihak.

Dari sisi hukum, para pembuat proposal atau penanggung jawab program, serta “makelar” hibah adalah sosok yang patut dipersalahkan. Secara dokumen, nama mereka lah yang tercantum. Baik dalam proposal, surat pengajuan dana, buku tabungan, bahkan pada pakta integritas yang ditandatangani, terbaca jelas nama Penanggung jawab program. Fakta hukum tentang pemotongan dana hibah hampir tanpa bukti, sehingga sangat sulit untuk dibuktikan.

Tetapi fakta terjadinya pemotongan terhadap para pembuat proposal adalah fakta gamblang yang terjadi pada hampir seluruh kasus hibah. Namun mengapa segelintir yang tertangkap? Alm. Fathor Rosid dan Lumbertus Wayong adalah dua anggota Legistatif Jawa Timur yang sudah menjalani proses hukum. Bagaimana dengan yang lain? apakah Kejati Jawa Timur telah begitu yakin tidak ada penikmatan terhadap potongan dana hibah oleh anggota legistatif Provinsi Jatim yang lain? Jika fakta pemotongan tersebut telah terungkap dalam keterangan para penerima hibah di lapangan, maka tidak ada alasan lain bagi Kejati Jatim untuk tidak melanjutkan proses hukum dana hibah sampai dengan Tahun Anggaran 2017 tahun lalu.

Jika bertekad untuk menuntaskan pengusutan kasus hibah, maka Kejati Jatim seharusnya mengejar "actor intelektual" dan anggota legistatif yang merekomendasi serta menikmati hasil pemotongan dana hibah. Jika Kejati Jatim masih membidik sasaran yang sama sebagaimana dilakukan dikurun waktu 2009, 2010, dan 2011, sampai dengan 2017, maka akan semakin banyak lagi aktivis senior-junior dan penggiat masyarakat pesantren dan madrasah yang bakal dipenjarakan. Bersambung (Redaksi) 

Selanjutnya : Memburu Mafia Hibah.... pada tulisan berikutnya.

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/