Monday, September 17, 2018

OPINI : MODUS DPRD PROVINSI BERMAIN HIBAH TERNAK DI DAERAH

Polres Trenggalek menahan penerima hibah sapi dari Pemprov Jawa Timur
OPINI - Masalah administrasi masih menjadi kendala dalam pencairan dana hibah. Pemohon dana yang belum memahami aturan malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum makelar hibah yang bergentayang mencari calon penerima yang mau mengikuti aturan main sang aktor intelektual “mafia” dana Hibah Povinsi.

Modus penyelewengan dana bansos untuk kelompok peternak tersebut dimanfatkan tidak sesuai peruntukan. Diduga ada pemotongan dana yang dicairkan pada kelompok peternak yang sudah disepakati jauh sebelum pencairan. Tidak hanya itu, beberapa kelompok peternak di kabupaten yang mendapat hibah tersebut diketahui masih ada hubungan kekerabatan dengan oknum DPRD Provinsi yang menjadi aktor intelektual “mafia” hibah.

kewenangan menganggarkan dana hibah pemerintah ada di eksekutif maupun legislatif dan orang-orang di lembaga itu punya kepentingan tertentu. Aparat penegak hukum, sebenarnya sudah sangat memahami permainan yang dilakukan legislatif dan birokrat dalam “memainkan” dana hibah untuk kepentingan pribadi.

Banyak organisasi; Lembaga Pendidikan, Kelompok Ternak, Kelompok Tani maupun rumah ibadah yang menerima dana hibah, sehingga aparat hukum mengejar penerima hibah ternak yang menjadi fokus saat ini. Apalagi, personil aparat hukum terbatas, seperti mengungkap kasus P2SEM, penyidik hanya tujuh orang sedangkan ada ribuan lembaga yang terima bantuan hibah dari pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang ada, sudah dipaham oleh aparat hukum. Walau tiap tahun, para oknum “mafia” hibah selalu inovasi modus dan lebih merapikan operandinya. Tetapi aparat hukum juga sudah mengetahui langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk mengungkap dana hibah ini. Banyak pengungkapan kasus cukup rapi namun setelah didalami memang ada pemotongan oleh oknum-oknum tertentu dan adanya aktor intelektual yang berada dibelakang layar.

Sebenarnya, hal krusial yang harus dipahami penerima hibah ternak sapi, antara lain ; dana hibah tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Maksudnya, setelah dana cair, pembelanjaan dana tersebut harus dilakukan lembaga pemohon sendiri. Tidak justru diserahkan pihak lain yang tidak lain adalah para “makelar” hibah, “mafia” hibah yang nantinya sebagian di setor kepada sang aktor intelektual di DPRD Provinsi. Padahal untuk membelanjakan dana hibah kepada pihak lain, rawan menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemudian, dana hanya bisa dicairkan apabila ditandatangani dua pengurus. Yakni, ketua dan bendahara. Jika tidak Pemohon harus balik kanan sampai dokumen memenuhi syarat administrasi. Pada saat dana hibah dibelanjakan, pemohon diwajibkan menyetorkan laporan pertanggungjawaban (LPj), bukti itu harus disimpan. Jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, bukti itu yang penerima bantuan hibah gunakan.

Di sisi lain, kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana hibah oleh pemerintah. Alasan tetap klasik, hal itu disebabkan keterbatasan SDM di pemerintah.

Modus lain pengelolaan dana hibah adalah kegiatan swakelola untuk pokmas yang berupa pengadaan kontruksi seperti jalan usaha tani sejenis penetrasi jalan. Kegiatan ini berasal dari APBD pemprov 2017 pencairannya melalui rekening pokmas. Pekerjaan ini sifatnya swakelola oleh pokmas selaku penerima dana, tapi pekerjaan di kerjakan oleh pihak 3 atau kontraktual.

Mengingat banyak ditemukannya pengadaan ternak oleh penerima bantuan hibah ternak yang sangat tidak bermutu juga merugikan negara maupun masyarakat. Dugaan-dugaan lebih kuat dengan ditemukannya penurunan kualitas dan kuantitas ternak sangat tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, bisa disimpulkan kerjaannya asal asalan dan sudah ada indikasi korupsi.

Dengan temuan dilapangan adanya pengadaan ternak yang sangat jelek dan tidak berkualitas, beberapa LSM akan kawal perkara ini sampai tuntas. Karena perkara ini melibatkan oknum Anggota DPRD provinsi, koordinator tingkat kabupaten dan pemborong teknis lapangan.

Harapannya ada pengawasan yang serius dari pihak terkait DPRD provinsi, inspetorat perwakilan daerah wilayah Kabupaten, aparat penegak hukum, dengan adanya pekerjaan yang merugikan negara. Bersambung (Redaksi)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/