Tuesday, September 11, 2018

Opini : MODUS PEMERINTAH DESA DAN DPMD DALAM KORUPSI DANA DESA YANG AMAN, NYAMAN DAN KEDUMAN

OPINI - ijenpost.net - Penetapan Aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai tersangka di beberapa daerah, sangat memprihatinkan. Pola korupsi Dana Desa selalu berubah, dan membuat Aparat hukum kewalahan dalam menangani kasus korupsi Dana Desa. Bahasa kerennya, aparat hukum kalah “cerdik” dengan para koruptor, yang selalu inovasi dalam strategi korupsi yang “aman, nyaman dan keduman (kebagian)”.

Status tersangka korupsi Dana Desa atau Anggaran Pemerintah lainnya, hanyalah para koruptor yang “kurang cerdas” yang lagi apes atau memang mereka para pelaku korupsi “pemula” yang sangat ceroboh dan terang terangan, sehingga Aparat hukum dapat dengan cepat meringkus mereka.

Apakah Koruptor akan berkurang? Bisa jadi peribahasa mati satu tumbuh seribu menjadi peribahasa yang cocok dengan “pertumbuhan” koruptor di negara ini. Aparat Hukum yang sudah bekerja keras membekuk para koruptor, tidak menyurutkan niat para koruptor baru untuk terus berinovasi cara korupsi yang aman.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 pemerintah kembali mengalokasikan dana Rp 766,16 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 706,16 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan Rp. 60 triliun untuk dana desa.

Sungguh angka yang sangat fantastis, jika dana desa dapat dikelola dengan baik dan benar. Tidak akan terdengar ada rakyat yang miskin dan kelaparan, putus sekolah, rakyat miskin yang ditolak rumah sakit dan lainnya.

Modus korupsi Dana Desa sudah berkembang begitu pesat, aparatur desa yang kurang mampu membuat proposal, merancang anggaran biaya, dan gambar, menjadi “peluang” para ASN untuk mewakili para aparat desa menyusun perencanaan “korupsi” dari awal sampai dengan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa yang penuh dengan manupulasi angka, markup bahkan fiktif.

Para ASN DPMD yang memiliki kewenangan melakukan verfikasi pembuatan Proposal maupun SPJ Dana Desa, bukannya membantu membuat pengelolaan Anggaran Desa yang baik dan benar, malah menjerusmuskan para kepala desa masuk dalam jebakan korupsi. tentunya tidak ada yang gratis di negara kita ini. Jika kencing saja dikenakan tarif Rp. 2.000,- maka proposal dan SPJ Dana Desa juga memiliki tarif tertentu.

Walau Tindakan ASN dan Kades sudah melanggar dan mengarah ke pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Tetapi apa daya, Kepala desa harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Dinas terkait sebelum melakukan pencairan dana desa. Tentunya para kepala desa harus antri menunggu rekomendasi tersebut dikeluarkan. Karena sebelum mengeluarkan rekomendasi, DPMD juga harus memverifikasi masing-masing desa, dengan alur birokrat ini sangat sulit dimengerti oleh para kades.

Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan jaminan keleluasaan kepala desa berperan serta meningkatkan laju pembangunan dengan dimulai dari desa demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Sedangkan Tupoksi pemerintah daerah melalui DPMD, hanya memberi penugasan serta mengawasi pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam PP 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah. Segala bentuk tata cara pemamfaatan dana desa telah diatur dengan jelas, mulai dari ;
  1. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016.
  2. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
  3. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 mencabut ketentuan penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi Dana Desa dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 42 PMK Nomor 49/PMK.07/2015.
  4. Ketentuan penganggaran dan pengalokasian yang diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 PMK Nomor 49/PMK.07/2015 tidak sesuai dengan implementasi kebijakan pengalokasian Dana Desa dalam APBN TA 2018.
  5. PP nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa bersumber dari APBN.
  6. Permendes no. 8 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa, permendagri 113 tahun 2014 dan permendagri 114 tahun 2014 serta PMK no 49 tahun 2016.
Seyogiayanya lembaga pemerintah yang membidangi mengarahkan pelaksanaan pembangunan di desa pada koridor yang ditentukan, bukan justru mencipkan sistem yang bertolak dari keharusan. Yang kemudian mengahambat lajunya pembangunan di desa.

Berbicara rekomendasi pencairan dana desa oleh DPMD kepada kepala desa sebelum melakukan pencairan ada saja modus ASN mencari keuntungan pribadi, dengan alasan kelancaran kepengurusan rekomendasi pencairan. Keterlibatan DPMD dalam pengelelolaan dana desa hanya sebatas pencairan dan mengevaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disusun dan di tetapkan melalui Perdes.

Kadespun tidak dapat berbuat banyak karena kemampuan Kades dan Perangkat Desa masih kurang mampu dalam menyusun perencanaan Anggaran Desa. Pada akhirnya terjadi simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan antara Kades dan DPMD, maka terjadilan kong-kalikong perencanaan Anggaran desa. (*)
 
Penulis : Cak War

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/