Thursday, September 20, 2018

Paripurna Pendapat Akhir Bupati Dan Tanggapan Fraksi Fraksi DPRD Kab. Malang Tentang Perubahan APBD Tahun 2018 Serta 2 Raperda Pariwisata Dan Jasa Yasa




MALANG - ijenpost.net - Rapat Paripurna DPRD Kab Malang Pendapat akhir Bupati dan persetujuan Fraksi Fraksi di DPRD Kab Malang tentang penetapan Perubahan APBD Tahun 2018 dan persetujuan Raperda Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dan PD Jasa Yasa pada Kamis (20/9).

Hadir pada Sidang Paripurna tersebut, Bupati Malang Rendra Kresna, Wakil Bupati Malang M.Sanusi, Sekda Kab. Malang Didik M dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Forkompimda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab Malang dan seluruh Anggota hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kab Malang.

Bupati Malang dalam sambutannya mengatakan, "tahapan-tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 mulai dari pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan sampai dengan terwujudnya persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh mengkritisi serta mencermati Rancangan Peraturan Daerah tersebut", kata Rendra.

Bupati Malang menambahkan, "memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, bahwa Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD secara tepat waktu".

Pemerintah Kabupaten Malang telah membuat Nota Kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 180/11/35.07.013/2018 dan Nomor: 180/2199/35.07.040/2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019; serta Nota Kesepakatan Nomor: 180/12/35.07.013/2018 dan Nomor: 180/2200/35.07.050/2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 3 Agustus 2018. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat tanggal 30 November 2018.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.100.693.927.000.000,- dan tahun 2019 ditargetkan menjadi sebesar Rp.110.998.022.000.000,- PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.64.836.838.000.000,- dan tahun 2019 ditargetkan menjadi sebesar Rp.68.642.761.000.000,-.

Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp.514.502.431.744,36; naik 5,14% dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.489.326.953.004,96 atau bertambah sebesar Rp.25.175.478.739,40; dengan rincian; Pajak Daerah sebesar Rp.215.661.875.000,- atau naik 5,17% dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.205.066.250.000,-; Retribusi Daerah sebesar Rp.36.415.211.496,- atau naik 2,44% dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.35.547.501.460,- atau bertambah sebesar Rp.867.710.036,-;

Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesa Rp.17.859.333.548,34, naik 5,53% dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.16.924.114.019,94 atau bertambah sebesar Rp.935.219.528,40. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.244.566.011.700,02, naik 5,51% dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.231.789.087.525,02 atau bertambah sebesar Rp.12.776.924.175,-.

Penerimaan dari Dana Perimbangan dialokasikan sebesar Rp.2.421.598.315.000,- dengan rincian; Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp.94.516.658.000,- sama dengan anggaran tahun 2018; Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp.1.665.195.901.000,-, sama dengan anggaran tahun 2018 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.588.244.326.000,- sama dengan anggaran tahun 2018 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.743.732.761.599,- turun 9,09% dibandingkan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.818.122.198.099,- atau berkurang sebesar Rp.74.389.436.500,-

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.3.840.049.136.083,01 turun 2,07% dari pagu belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.919.235.773.458,43 atau berkurang sebesar Rp.81.244.723.503,02; penurunan ini disebabkan oleh adanya beberapa anggaran belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum teralokasi karena belum dapat diperkirakan penerimaannya.
Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.2.160.859.339.556,22; naik sebesar 2,48% dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.106.513.788.581,- atau bertambah sebesar Rp.52.287.464.847,62 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.1.679.189.796.526,79; turun 7,37% dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.812.721.984.877,43 atau berkurang sebesar Rp.133.532.188.350,64. Penurunan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi logis atas turunnya target pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga pada belanja untuk program dan kegiatan juga belum dapat dialokasikan. Dari sisi Pembiayaan; Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.176.215.627.739,65 turun 26,01% dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.238.147.005.354,47 atau berkurang sebesar Rp.61.931.377.614,82; yang berasal dari asumsi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.16.000.000.000,- turun 57,89% dari pagu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.38.000.000.000,- atau berkurang sebesar Rp.22.000.000.000,-; 


Pandangan seluruh Fraksi Fraksi di DPRD Kab Malang telah menyepakati Perubahan 2 Raperda, lewat juru bicara dari DPRD Kab Malang mengatakan, "Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa. Terlebih lagi sesuai dengan amanat Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD,

Pimpinan Dewan juga menyepakati dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang merupakan hasil Pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut Pendapatan Daerah pada awal tahun 2018 sebesar 3 Trilyun 719 Milyar 88 Juta 768 Ribu 103 Rupiah 96 Sen, pada pembahasan Perubahan APBD disepakati Sebesar 3 Trilyun 800 Milyar 114 Juta 750 Ribu 714 Rupiah 82 Sen atau naik sebesar 2,18 %, dengan rincian sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada awal tahun 2018 dianggarkan sebesar 489 Milyar 326 Juta 953 Ribu 4 Rupiah 96 Sen, pada Perubahan Anggaran ini naik menjadi 535 Milyar 84 Juta 504 Ribu 55 Rupiah 82 Sen

Dana Perimbangan Penerimaan dari Dana Perimbangan ini pada awal tahun 2018 diperkirakan sebesar 2 Trilyun 411 Milyar 639 Juta 617 Ribu Rupiah. Pada perubahan APBD naik menjadi 2 Trilyun 419 Milyar 981 Juta 315 Ribu Rupiah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Terdapat Kenaikan pada penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari 818 Milyar 122 Juta 198 Ribu 99 Rupiah menjadi 845 Milyar 48 Juta 931 Ribu 659 Rupiah.

Anggaran Belanja Daerah pada awal tahun 2018 untuk Belanja Daerah sebesar 3 Trilyun 919 Milyar 235 Juta 773 Ribu 458 Rupiah 43 Sen, terdapat kenaikan menjadi 4 Trilyun 50 Milyar 668 Juta 474 Ribu 662 Rupiah 23 Sen atau terdapat kenaikan sebesar 3,35 % dengan rincian sebagai berikut: belanja tidak langsung dari awal tahun sebesar 2 Trilyun 106 Milyar 513 Juta 788 Ribu 581 Rupiah 43 Sen, naik menjadi 2 Trilyun 123 Milyar 976 Juta 703 Ribu 481 Rupiah 98 Sen.

Belanja Langsung tedapat kenaikan dari 1 Trilyun 812 Milyar 721 Juta 984 Ribu 877 Rupiah 43 Sen, naik menjadi 1 Trilyun 926 Milyar 691 Juta 771 Ribu 180 Rupiah 25 Sen.Penerimaan pembiayaan naik dari awal tahun 2018 sebesar 238 Milyar 147 Juta 5 Ribu 354 Rupiah 47 Sen menjadi 292 Milyar 53 Juta 723 Ribu 947 Rupiah 41 Sen. Pengeluaran Pembiayaan dari awal tahun sebesar 38 Milyar menjadi 41 Milyar 500 Juta Rupiah

Pembiayaan Netto sebesar 50 Milyar 406 juta 718 Ribu 592 Rupiah 94 sen dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 0 Rupiah , dan semoga Perubahan APBD 2018 tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat Kab Malang, katanya mengakhiri pembicaraannya. (Gun)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/