Wednesday, September 12, 2018

Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Malang Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD 2018 Serta Raperda Jasa Yasa Dan Raperda Daftar Usaha Pariwisata

MALANG - ijenpost.net - Rapat Paripurna penyampaian jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum bersama Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Raperda Jasa Yasa dan Raperda Daftar Usaha Pariwisata di laksanakan pada Rabu (12/9) di Gedung DPRD Kab. Malang, hadir pada acara tersebut Bupati Malang Rendra Kresna, Wakil Bupati Malang, Sekda Pemkab Malang beserta seluruh jajaran Asisten dan Pejabat Pemkab Malang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kab Malang, serta jajaran legislatif, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab Malang dan anggota.

Bupati Malang dalam penyampaian jawaban atas pandangan Fraksi Fraksi DPRD Kab Malang atas Rancangan Peraturan Daerah Kab Malang Tentang Perubahan APBD 2018 mengatakan, "Terima kasih atas saran, masukan dan himbauan terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 10 September 2018 yang lalu".

"Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan Perubahan APBD apabila terjadi: Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan", kata Rendra.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, lanjut Rendra, "maka Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 disusun dengan memperhatikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2017, penyesuaian target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan penyesuaian alokasi anggaran belanja karena adanya penambahan, pengurangan atau bergesernya belanja program dan kegiatan pada Perangkat Daerah".

Dari sisi pendapatan, dalam mengelola sumber-sumber penerimaan Daerah terutama terhadap pendapatan yang berdampak langsung pada PAD, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan lebih mengintensifkan pemungutan sesuai potensi riilnya dengan meminimalisir akibat negatif terhadap iklim investasi daerah yang tidak memberatkan masyarakat dan tidak berdampak pada ekonomi biaya tinggi.

Program-program prioritas diupayakan semaksimal mungkin dapat melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 122 ayat (10) menegaskan bahwa: pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip: hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Terkait penambahan anggaran Belanja Daerah sebesar 3,39% dari anggaran induk tahun 2018 dapat dirinci untuk Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar Rp. 41.562.623.800,98 atau 0,98% terutama dari sisa anggaran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah tahun 2017 yang wajib dialokasikan kembali pada Perubahan APBD Tahun 2018 ini. Selain itu juga kewajiban pemberian tambahan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2018 sebesar minimal 10% akibat adanya kenaikan target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun penambahan pada Belanja Langsung sebesar Rp. 91.286.594.402,82 atau 6,19% merupakan penambahan target capaian atas kebutuhan masyarakat guna peningkatan pelayanan, masukan dari rapat-rapat koordinasi maupun rapat kerja antara Perangkat Daerah dengan DPRD, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Semester I Tahun 2018. Selain itu juga dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan kembali sisa anggaran tahun 2017 yang bersumber dari dana transfer yang bersifat mandatori seperti DBHCHT, DBH Pajak Rokok untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional, Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta DAK yang disesuaikan dengan petunjuk teknis masing-masing bidangnya.

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung penguatan sektor pariwisata. Dengan infrastruktur yang memadai juga akan mengoptimalkan peran pemerintah dan membantu masyarakat untuk menggali potensi secara lebih maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Daftar Usaha Pariwisata; dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang, sesuai Keputusan DPRD Nomor: 188.4/58/KPTS/35.07.040/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, adapun maksud dan tujuan pembentukan Raperda ini, adalah sebagai upaya merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah guna memenuhi tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan; meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang dalam pelayanan kepada masyarakat; dan agar dapat memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.Diharapkan setelah Raperda ini terbentuk, maka PD. Jasa Yasa Kabupaten Malang sebagai BUMD mampu mewujudkan tujuan pendiriannya, yaitu: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pengelolaan kawasan wisata yang bermutu bagi masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah; dan dapat meningkatkan laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; serta mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima, terjangkau dan berkelanjutan.pungkas Bupati Malang mengakhiri paparannya. (Gun)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/