Wednesday, October 24, 2018

OPINI : MAFIA PEMBEBASAN LAHAN


OPINI - ijenpost.net - Berbagai modus muncul saat pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah provinsi. Modus yang digunakan salah satunya adalah tidak transparan kepada warga pemilik lahan, Pemerintah tingkat Kabupaten sampai dengan Pemerintah tingkat Desa.

Secara “diam-diam' para mafia membebaskan lahan rakyat dengan sistem “uang muka” lalu selanjutnya dijual kembali kepada pemerintah Provinsi dengan harga tinggi. Harga pembebasan tanah berdampak pada melonjaknya harga pembebasan lahan oleh pemerintah Provinsi tetapi harga tersebut tidak dinikmati oleh warga pemilik lahan, melainkan para mafia pembebasan lahan pemerintah. 

Masalah pembebasan lahan tanah ini masih menjadi penghambat utama dalam pembangunan proyek infrastruktur. Jika kita pelajari proyek pembebasan lahan setiap daerah/lokasi proyek umumnya ada kelompok dan mafia tanah yang bermain.

Pertama, modus dengan menghasut warga, bahwa akan terjadi pembebasan oleh Pemerintah Provinsi. Akibat warga desa provokasi dan takut, ingin segera menjual tanahnya kepada para mafia pembebasan lahan, karena mereka khawatir jika dibebaskan oleh pemerintah akan dibeli dengan harga murah.

Terjadi permainan antara pihak Tim Penilai, Panitia serta pihak-pihak terkait di Pemerintah tingkat Kabupaten sampai dengan Pemerintah tingkat Desa, yang memainkan harga sehingga membuat proses pengadaan tanah menjadi “lahan bisnis” pejabat terkait, bekerja sama dengan mafia pembebasan lahan.

Harga dapat menggelembung tinggi saat dijual ke Pemerintah Povinsi disesuaikan dengan Anggaran yang telah ditetapkan, tetapi kenaikan harga hanya dinikmati oleh mafia pembebasan lahan, sedang nilai pembelian kepada warga ditekan sedemikian rupa, semurah mungkin.

Akibat permainan mafia pembebasan lahan ini, harga beli lahan dari warga serendah mungkin, tetapi saat si mafia pembebasan lahan menjual ke Pemerintah Provinsi disesuaikan dengan harga Anggaran pembebasan lahan Pemerintah Provinsi, yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari nilai jual obyek.

Saat harga “deal” mafia pembebasan lahan sudah sesuai Anggaran Pemerintah Provinsi, akhirnya para mafia pembebasan lahan segera membayar “uang muka” sebagai tanda jadi kepada warga pemilik lahan dengan harga rendah, selanjutnya lahan tersebut dijual lagi kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan Anggaran yang sudah ditetapkan. 

Contoh, nilai lahan warga di beli mafia pembebasan lahan di angka Rp. 50 juta per Hektar, tapi tim penilai bilang diangka Rp. 200 juta atau disesuaikan dengan Anggaran yang ditetapkan Pemerintah Provinsi mencapai 250 juta per hektarnya. Masyarakat tidak mengetahui berapa Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi, apalagi para mafia pembebasan lahan menekan dan menakuti warga, akan dibeli murah oleh pemerintah provinsi dengan dalih proyek kepentingan umum, dan akan di hukum jika ada warga yang menolak lahannya untuk dibebaskan..

Modus lain mafia pembebasan lahan, adalah memborong harga tanah yang akan dibebaskan atau menjadi lokasi yang di tunjuk oleh Badan Perencanaan Daerah untuk dibebaskan. Karena modus ini sudah kerap terjadi, lahan masyarakat dibeli mafia tanah sebelum pelaksanaan pembebasan lahan yang resmi dilaksanakan oleh pemerintah.

Tentunya para mafia pembebasan lahan, sudah mengetahui rencana proyek pembebasan lahan tersebut dari berbagai pihak. Apalagi, para Tim dan Panitia pembebasan lahan, tidak transparan mengumumkan kepada masyarakat, adanya rencana Pemerintah Provinsi untuk membebaskan tanah warga. Tetapi para mafia pembebasan lahan leluasa memperoleh informasi terkait lokasi dan anggaran proyek dari pihak terkait.

Setelah tanah dibeli dari warga, selanjutnya mafia pembebasan lahan bisa menjual tanah dengan sangat mahal kepada pemerintah, atau disesuaikan dengan Anggaran yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Sebelum proyek pembebasan lahan dimulai, lokasi sudah diketahui mafia tanah maka tanah, maka mafia tersebut membebaskan lahan lalu oleh pihak mafia pembebasan lahan dijual lagi kepada pemerintah provinsi sesuai dengan Anggaran yang ditetapkan, sehingga terkesanv tidak terjadi “mark up” harga tanah.

Begitulah cara kerja mafia pembebasan lahan pemerintah, cara korupsi uang negara yang AMAN, NYAMAN dan KEDUMAN.

Oleh : Cak War

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/