Wednesday, October 10, 2018

OPINI : POLITIK MEMAKSAKAN KEHENDAK


OPINI - ijenpost.net - Seringkali karena ambisi pribadi atau kepentingan golongan kita berkeras dan memaksa keinginan ataupun pemikiran.

Begitulah cara seseorang menunjukkan kekuatan. Dengan berbagai daya upaya. Bukan hanya memaksa. Tapi bila perlu dengan kekerasan.

Padahal kehendak pribadi kita itu belum tentu untuk kebaikan bersama. Semata lebih karena ambisi pribadi atau golongan saja.

Kita ingin setiap orang harus setuju dengan keinginan pribadi atau golongan kita. Cara memaksa dengan mengintimidasi dilakukan. Tidak peduli orang lain suka atau tidak.

Dalam mengatur pemerintahan daerah misalnya, para partai politik, tim sukses dan relawan yang memenangkan pasangan kandidat kepala daerah tidak segan melakukan pemaksaan agar menuruti kehendak mereka untuk menitipkan seseorang untuk menduduki pejabat penting di pemerintahan.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bondowoso, KH. Salwa Arifin – Irwan Bactiar (lebih dikenal dengan pasangan SABAR) saat ini sedang menghadapi tekanan dari berbagai pihak, terutama para relawan yang merasa memiliki jasa saat pemenangan pilkada beberapa waktu lalu.

Sangat terlihat, mereka disebut RELAWAN sesungguhnya atau tidak. Pemerintahan pasangan SABAR tidak sama dengan pemerintah sebelumnya, dan tidak memiliki unsur balas dendam. Insyaallah, saya yakin Bupati itu bijaksana, lalu apa bedanya dengan pemerintah sebelumnya.

Saya yakin pemerintahan SABAR akan menetapkan pejabat yang baik dan mengangkat pejabat yang lebih baik demi Bondowoso yang lebih baik, bukan kepentingan pribadi. Apalagi di Bondowoso saat ini sangat miskin kadernisasi pejabat eselon II. Entah disengaja atau tidak oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi ada 1.090 Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IV/a, 1.314 ASN Golongan IV/b, 52 ASN Golongan IV/c dan 3 ASN Golongan IV/d.

Namun seleksi pemindahan dan pemutasian pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada tahun 2017 lalu jumlah pesertanya hanya 30 orang saja. Hal ini sangat naif, dari ribuan ASN yang dapat memiliki kesempatan masuk eselon II, tetapi pemerintah sebelumnya hanya memberikan kesempatan pada 30 orang saja.

Dengan “miskin”-nya pejabat esolon II, beberapa pihak akan memaksakan kehendaknya untuk menempatkan ASN pada jabatan tertentu tanpa melihat kualifikasi, kompetensi, pangkat dan golongan ASN. Lalu Bupati di paksa untuk mengikuti kehendak pihak yang mengaku Relawan? Tak hanya itu, beberapa pihak memaksakan kehendaknya untuk ikut mengatur jalannya pemerintahan.

Jika pihak yang mengatasnamakan Relawan, lalu mereka membutuhkan pamrih dari Bupati dan Wakil Bupati, pada dasarnya mereka semua sangat tidak pantas di sebut Relawan.

Ada lagi yang sangat unik, saat pejabat berkomentar pada media, “Banyak Pejabat Tak Punya Malu, Petik Buah Tanpa Berkeringat. Para pejabat tersebut tidak berkeringat dalam memperjuangkan kemenangan KH. Salwa sebagai Bupati Bondowoso, dan tiba-tiba mereka menjadi muallaf. Ini sangat tidak adil, ketika ada orang yang tidak ikut berjuang kemudian mau menikmati buahnya”.

Pejabat tersebut tidak sadar, bahwa pemerintah sendiri mengatur beragam sanksi mengancam ASN termasuk PNS jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016, Menteri PANRB juga menegaskan, pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.

Saya menganggap pejabat yang berkomentar seperti itu berarti tidak memahami aturan perundangan. Jika ada ASN termasuk PNS yang tidak netral, baik dia mendukung pasangan calon yang kalah maupun yang menang, berarti ASN tersebut sudah melanggar peraturan perundangan. Mengapa memikirkan posisi jabatan bagi ASN yang terlibat politik praktis, seharusnya dari kubu manapun mereka selayaknya menerima sanksi administratif, dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.

Terakhir, saya sampaikan pentingnya profesionalisme dan disiplin dalam bekerja. Hal tersebut dikaitkan dengan sabda Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari – 6015 yaitu jika suatu urusan ditangani oleh seseorang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. [HR. Bukhari No.6015].

Jika kita menelaah Hadits Rasulullah tersebut, maka bagi manusia yang masih memiliki hati nurani, ia akan berhati-hati memikul amanah tersebut. Tidak mungkin ia menyelewengkan amanah yang berat tersebut dengan melanggar integritas dirinya.

Bila sesuatu perkara itu di lakukan selain ahlinya maka tunggu kehancurannya. Jadi sangat jelas, hanya orang-orang yang ahli dan pejabat yang berkompeten saja yang sesuai dengan keahliannya (proporsional) yang bisa menjabat. Kami yakin pemerintahan SABAR ini faham atas hal ini, sehingga nanti akan mengembalikan pejabat ASN yang di “kotak” (istilahnya) oleh pemerintah sebelumnya, di tempatkan sesuai dengan keahliannya. Kami banyak melihat ada Pejabat atau staf ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya.

Jika ada Relawan memaksakan kehendaknya bahkan ikut ngatur-ngatur pemerintahan, atau memaksakan hanya khusus orang-orang yang berjuang di kemenangan SABAR yang harus duduk pada jabatan-jabatan di pemerintahan SABAR, maka apa bedanya dengan pemerintah sebelumnya, bisa jadi yang bukan ahlinya yang menjabat, maka yang terjadi menurut hadist di atas, tidak akan menjadikan Bondowoso lebih baik bahkan akan sebaliknya.

Jadi menurut kami sebaiknya, jika Relawan menghendaki Bondowoso lebih baik, harus yakin pada pemerintahan untuk mengaturnya sendiri. Sebagai Relawan hanya sekedar usul, siapa yang di inginkan duduk pada jabatan-jabatan pemerintahan, biarkan pemerintahan SABAR yang memutuskan baik tidaknya dan sesuai prosedur, sehingga usulan tidak nabrak peraturan perundangan yang ada.

Kami yakin pemerintahan SABAR akan menetapkan posisi pejabat sesuai dengan aturan, sebaliknya jika memang melanggar aturan dan memaksakan pejabat yang bukan ahlinya untuk duduk di posisi tersebut, maka Relawan harus legowo usulannya tidak diakomodir dan di tolak. Karena kita butuh Bondowoso yang lebih baik, bukan hanya baik untuk kepentingan kelompok atau organisasi tertentu saja.

Insyaallah, Saya yakin pemerintahan SABAR akan menggalang calon-calon kader untuk menyiapkan pengganti pejabat-pejabat yang memang sudah waktunya di ganti, tetapi jika saat ini harus di rombak total sedang kader pengganti tidak disiapkan, sesuai dengan hadist diatas maka tunggulah kehancurannya.

Kami menginginkan Relawan itu tetap RELA dan ikhlas tidak ada tendensi apapun dalam memperjuangkan pemenangan SABAR bukan sebaliknya RELAWAN yang kehilangan kata “RE” jadinya adalah pemaksaan kehendak yang akhirnya SANGAT-SANGAT TIDAK PANTAS DI SEBUT RELAWAN. Jika ujungnya bukan membantu menyelesaikan permasalahan Bondowoso, malahan menambah masalah baru di pemerintahan SABAR, seperti duri di tubuh sendiri.

Kisah RELAWAN pemenangan Gubernur DKI Jakarta Anis-Sandi, bisa dijadikan teladan yang baik bagi relawan di seluruh Indonesia termasuk relawan SABAR di Kabupaten Bondowoso. Setelah mengantarkan Anis-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, relawan langsung pulang ke daerah masing-masing, tanpa harus mengklaim diri paling berjasa dan memaksakan kehendak turut mengatur pemerintahan.

Dan perlu di ingat, tidak ada istilah Pemerintahan SABAR, yang ada adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Biarkan Bupati dan Wakil Bupati bekerja dengan baik dan tugas kita hanya berdoa untuk Bondowoso yang lebih baik kedepan.

Penulis : ABAH SINGO

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/