Thursday, October 4, 2018

Paripurna DPRD Kab Malang Tentang Jawaban Dan Penjelasan Bupati Malang Atas Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kab Malang Penyampaian RAPBD Kab Malang Tahun 2019


MALANG – ijenpost.net - Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban dan Penjelasan Bupati Malang atas pemandangan umum Fraksi Fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang di laksanakan DPRD Kab. Malang pada rabu (3/10).

Pada kesempatan tersebut Bupati Malang Redra Kresna mengatakan, "Saya menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, yang telah bekerja keras ditengah kesibukannya untuk mencermati, memberikan saran, tanggapan ataupun koreksi yang positif terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan pada rapat paripurna tanggal 24 September 2018 yang lalu. Dalam penyusunan Rancangan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2019, sejak awal penyusunan sudah harus melibatkan peran masyarakat, baik melalui kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional, serta tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu”.

Sehubungan dengan Pemandangan Umum Bersama Fraksi-Fraksi DPRD , maka pada kesempatan ini saya menyampaikan jawaban atas pertanyaan dan saran serta himbauan Fraksi-Fraksi DPRD sebagai berikut : Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2019 didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi Nasional dengan memperhitungkan secara umum kondisi makro di Kabupaten Malang yang cenderung stabil, hal ini tidak terlepas dari kondisi basis ekonomi Kabupaten Malang yang bertumpu pada sektor pertanian dimana komoditas pangan utama selalu mengalami surplus.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, lanjut Rendra, "untuk penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti Pendapatan Hibah yang bersumber dari Pemerintah dimana pada tahun 2018 mendapatkan alokasi sebesar Rp.15.000.000.000,00 dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp.26.250.000.000,00 pada tahun 2019 belum dapat dialokasikan mengingat belum adanya penetapan dari Pemerintah Pusat terkait kepastian penerimaannya”.

Selain itu untuk bantuan keuangan Provinsi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.27.014.086.500,00 belum dapat dialokasikan kembali sampai dengan saat penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2019 karena belum ditetapkan dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penurunan Pendapatan Asli Daerah apabila dibandingkan dengan target pada perubahan APBD 2018 dalam mengalokasikan kebutuhan prioritas utamanya untuk urusan pendidikan dan kesehatan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah, dan urusan Kesehatan minimal 10%, serta tetap memprioritaskan upaya menurunkan angka kemiskinan melalui optimalisasi potensi pariwisata dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup.

Terhadap himbauan Dewan yang terhormat, pada prinsipnya angka-angka dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 telah menjadi acuan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019. Namun demikian dalam penyusunan APBD tetap harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, dimana telah diatur bahwa penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang akan diterima pada tahun 2019 dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian atas pendapatan dimaksud.

Peraturan Perundang-undangan terkait APBN Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019, dimana perangkaan pendapatan daerah yang utamanya bersumber dari Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masih belum dapat ditargetkan penerimaannya. Demikian pula untuk Dana Alokasi Umum (DAU) masih didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018. Sehingga pada penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 20 September lalu belum dapat dialokasikan untuk beberapa obyek pendapatan yang masih belum ada peraturan yang dijadikan dasar dalam menentukan besaran angkanya. Selanjutnya apabila dalam perjalanan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 ini ada penetapan terkait besaran dana-dana transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka perangkaan APBD tersebut akan segera disesuaikan pada saat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Dalam mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta aturan organiknya, dimana Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan sebesar 20% dari total Belanja pada APBD. Berkaitan dengan hal tersebut saat ini anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Malang telah mencapai 34,75%, yang merupakan total belanja langsung pada Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, serta belanja tidak langsung yang didalamnya terdapat belanja gaji pegawai dan guru di lingkungan Dinas Pendidikan, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru dan tunjangan lain, serta kewajiban pajak-pajak lainnya, juga termasuk belanja hibah dan bantuan sosial. Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 ini terdapat peningkatan kesejahteraan PTT/GTT untuk 6.295 orang yang semula pada tahun 2018 masing-masing mendapatkan sebesar Rp.600.000,00, pada tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp.1.200.000,00 per orang. Insentif tersebut dianggarkan melalui belanja bantuan sosial.

Peningkatan kesejahteraan tidak hanya terfokus pada PTT/GTT pada lembaga SD dan SMP Negeri saja, akan tetapi diberikan juga insentif kepada guru PAUD (TK/KB) untuk 6.100 orang masing-masing sebesar Rp.600.000,00; guru RA untuk 1.612 orang masing-masing sebesar Rp.600.000,00 serta kepada 210 orang guru dari daerah terpencil dan guru SLB sebesar Rp.1.200.000,00.

Terkait alokasi anggaran dalam bidang kesehatan sebesar 16,78% tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa minimal 10% dari belanja APBD diluar Gaji dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan dan kita tetap akan selalu berupaya untuk meningkatkan alokasi tersebut, terutama pada program preventif dan promotif dalam rangka mewujudkan paradigma sehat, serta untuk upaya pengentasan kemiskinan dari variabel kesehatan yang didukung antara lain melalui Jaminan Pembiayaan keluarga miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), serta terintegrasi kepesertaan Kartu Indonesia Sehat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KIS-BPJS) Kesehatan.

Terkait urusan infrastruktur dapat dijelaskan Pada Tahun 2018 penanganan infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan pariwisata dialokasikan sebesar 36%, antara lain untuk peningkatan kapasitas jalan pada Ruas Bantur Pantai Balekambang yang merupakan salah satu akses utama menuju Wisata Pantai Selatan. Selanjutnya pada tahun 2019, pembangunan akses pendukung kawasan pariwisata akan tetap diprioritaskan, untuk melaksanakan sejumlah perbaikan dan pembangunan Infrastruktur yang diperlukan, karena berkembangnya sektor pariwisata harus dibarengi dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rencana penyusunan awal RKPD mencakup diantaranya pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang nantinya dapat diakomodir dalam kegiatan Perangkat Daerah yang tentunya dipadukan dengan kemampuan dan prioritas Perangkat Daerah terutama dari sisi anggaran, yang diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah tahunan secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja. Pada prinsipnya, apa yang diprioritaskan dalam rencana program dan kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dan dibiayai APBD merupakan hasil akumulasi dari kebutuhan masyarakat yang telah melibatkan stakeholder pembangunan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing termasuk DPRD , pungkas Bupati Malang.

Hadir pada acara tersebut Bupati Malang Rendra Kresna , Wakil Bupati Malang M.Sanusi , Sekda Kab Malang Ir Didik M , seluruh Pejabat Pemkab Malang , Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab Malang beserta seluruh anggota , Forkompimda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kab Malang. (nes/gun)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/