Thursday, October 4, 2018

PEMKAB BONDOWOSO TIDAK AKOMODIR VISI MISI BUPATI TERPILIH MASUK APBD 2019

OPINI – ijenpost.net - Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat bernomor 903/6291/Otda perihal Arahan Kebijakan Dalam Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019. Surat tersebut ditujukan kepada para gubernur, bupati dan walikota. Surat tersebut berisi beberapa poin penting, terutama menyangkut visi dan misi para kepala daerah terpilih yang harus masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

Ketentuan Pasal 265 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program kepala daerah. Kemudian pada Ayat (2) pasal yang sama disebutkan RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda). Sedang pada ayat (3) pasal yang sama menyebutkan RKPD menjadi pedoman kepala daerah terpilih dalam menyusun KUA dan PPAS.

Merujuk pada ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten atau Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

Mengenai RPJPD telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Permendagri itu mengatur tentang RPJPD dan visi serta misi calon kepala daerah. Misalnya terkait RPJPD, Pasal 40 Ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib jadi pedoman dalam materi visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kemudian Pasal 40 Ayat (2) menerangkan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis saat kampanye. Sementara Pasal 46 ayat (1) menegaskan dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah terpilih melebihi jangka waktu enam bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

Kapuspen/Juru Bicara Kemendagri, dalam satu kesempatan menyatakan, menjamin sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah, kepala daerah yang sedang menjabat, baik itu pelaksana tugas, penjabat atau kepala daerah aktif agar berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019. Sehingga dokumen KUA dan PPAS bisa disandingkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Hanya untuk implementasinya perlu sinergi dan komunikasi antara tim kepala daerah terpilih dengan Sekda dan pimpinan unit kerja pemda khususnya yg tergabung Tim penyusun APBD tahun anggaran 2019.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih periode 2018-2023 (Drs. KH. Salwa Arifin - H. Irwan Bachtiar R, SE, M.Si) memang belum menetapkan Tim Transisi tetapi sudah seharusnya bupati yang menjabat sebelumnya harus patuh terhadap Peraturan perUndangan dengan cara mengakomodir visi misi Kepala Daerah terpilih dalam draft APBD 2019.

Dengan tidak mengakomodir visi misi kepala daerah terpilih dalam draft APBD 2019, adalah bentuk “ketidakpatuhan” kepala daerah sebelumnya terhadap regulasi yang ada termasuk tidak mengindahkan Surat Mendagri kapada gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia untuk mensikronkan dan berkoordinasi dalam penyusunan draft APBD 2019.

Salah satu program prioritas Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin adalah meningkatkan bantuan terhadap guru ngaji dari Rp. 800 ribu menjadi Rp. 1,5 juta serta menambah Bosda Madin dari 8 bulan menjadi 12 bulan.

Namun, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Tohari, S. Ag mengemukakan, hingga saat ini draf APBD 2019 yang sudah masuk di DPRD dan sedang dalam proses pembahasan di komisi-komisi ternyata salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang salah satunya adalah menaikkan kesejahteraan guru ngaji dan menambah alokasi Bosda Madin tidak masuk dalam draf APBD 2019 yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebelumnya atau tidak ada rencana untuk menaikkan kesejahteraan guru ngaji maupun menambah alokasi Bosda Madin.

Hal ini menunjukkan, bahwa kepala daerah sebelumnya bersama Tim Anggaran tidak dapat memberikan teladan yang baik dalam estafet pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang lama seharusnya dapat meninggalkan kesan yang baik untuk masyarakat Bondowoso saat akan berhenti menjabat, bukan malah sebaliknya, kepala daerah lama meninggalkan kesan yang “buruk” dengan tidak mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah diberi mandat oleh rakyat Bondowoso.

Masuknya visi misi Bupati terpilih dalam draft APBD 2019 agar saat Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat mulai bekerja, sesuai dengan visi dan misinya. Sehingga apa yang didambakan oleh masyarakat Bondowoso bisa dilakukan sesuai program Bupati terpilih.

Dituntut kebesaran jiwa, kenegarawanan juga kematangan berpolitik dari para pejabat daerah yang kita cintai ini. Dampaknya rakyat Bondowoso akan semakin merasakan keberagaman aspek pembangunan yang berkelanjutan. 


Penulis : MOHIM

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/