Saturday, November 3, 2018

ANGGARAN 20 MILYAR DIALOKASIKAN UNTUK PEMBEBASAN 80 HEKTAR LAHAN MILIK WARGA DESA GENTONG BONDOWOSO


BONDOWOSO – ijenpost.net - Sudah jadi rahasia umum jika ada rencana pembangunan yang membutuhkan pembebasan lahan yang digagas oleh pemerintah, entah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, selalu saja ada orang-orang yang merasa berkepentingan terhadap rencana pembebasan lahan tersebut.

Kita sebut saja, orang-orang yang merasa berkepentingan itu sebagai oknum yang akan mengambil aksi ambil untung. Dan terkadang, ironisnya, calo itu justru bisa datang dari oknum-oknum di internal pemerintahan yang notabene adalah yang paling tahu tentang rencana detail pembebasan lahan tersebut.

Oknum-oknum di internal pemerintahan bekerjasama dengan spekulan tanah sebagai orang-orang yang bermodal, dan lalu menginvestasikan modalnya untuk membeli lahan yang telah direncanakan untuk dibangun sebuah proyek, katakanlah seperti Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PPSLB3) di Kabupaten Mojokerto.

Tak jarang, jika di kemudian hari timbul permasalahan pembebasan lahan, oknum-oknum tersebut harus berurusan dengan hukum, dan bahkan terseret ke meja hijau hingga kemudian dijatuhi vonis. Namun tentu saja, diluar itu masih ada oknum-oknum yang aman terkendali, alias pembebasan lahannya tidak bermasalah atau tidak dipermasalahkan.

Seperti dilansir www.republika.co.id, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur Bambang Sadono mengatakan, progres pembangunan PPSLB3 tersebut saat ini masih dalam tahap penyiapan lahan. Rencananya PPSLB3 akan dibangun di atas lahan seluas 57 hektar di Mojokerto. Tanah tersebut tercatat milik Perhutani. Nantinya, Pemprov akan mengganti tanah Perhutani dengan lahan di Kabupaten Bondowoso.

Sementara pembebasan lahan di Bondowoso, kata Bambang, sudah jalan. Dalam waktu dekat sudah ada realisasi. Lahan yang disediakan di Bondowoso seluas 80 hektare. Di sisi lain, anggaran di APBD Prov Jatim 2017 hanya Rp 20 miliar. Uang itu jelas tidak cukup untuk membebaskan lahan seluas 57 hektare di Mojokerto. www.jawapos.com.

Polemik adanya pihak yang memanfaatkan “pemain” tanah yang memanfaatkan momen pembebasan lahan pengganti untuk perhutani mojokerto dapat berpotensi merugikan negara yang cukup signifikan. Karena anggaran yang disediakan oleh Pemprov Jawa Timur senilai 20 Milyar dengan kebutuhan luas pembebasan lahan 80 hektar.

Menariknya harga lahan di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kab. Bondowoso masih tergolong murah, sesuai hasil wawancara dengan warga setempat, harga tanah kisaran 25 juta sampai dengan 35 juta per hektar. Sementara kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan mencapai 80 hektar. Bila dibandingkan dengan riil nilai lahan dilapangan Pemprov menganggarkan hampir 10 kali lipat atau 1.000 % dari nilai riil lahan. Sangat fantastis jika anggaran pembebasan lahan melebih batas kewajaran.

Diketahui bersama bahwa Pemprov Jatim menganggarkan Rp. 20 Milyar untuk pembebasan lahan pengganti di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, atau rata-rata pembebasan lahan dianggarkan sebesar Rp. 250 juta per hektar lahan.

Ketentuan mengatur, dalam Hal pembebasan lahan Provinsi, di bentuk panitia pengadaan tanah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Dan Tim penilai menentukan nilai ganti rugi tanah dan status kepemilikan tanah. Dalam hal ini, dapat melibatkan :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota
  2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
  3. Dinas-Dinas yang terkait di Kabupaten/Kota
  4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
  5. Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
  6. Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Sub Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
  7. Instansi lain yang dianggap perlu
  8. Kepala Desa
  9. Tokoh masyarakat/BPD Desa
Namun Pemkab Bondowoso dalam hal ini di wakili pihak Bappeda, sesuai dengan pemberitaan yang ada, berdalih tidak mengetahui aturan proses ganti rugi tanah dan seolah tidak mengerti aturan yang ada, hal ini diduga karena adanya dugaan konspirasi antara oknum Bapeda dengan Tim Penilai harga ganti rugi tanah Desa Gentong beserta para spekulan tanah yang ada.

Saat redaksi Ijen Post mencari informasi dari Kepala Desa Desa Gentong, Misyono, menyatakan bahwa dirinya hanya sebatas menandatangani berkas-berkas yang dibutuhkan. Tetapi tidak mengatahui bagaimana proses penilaian sampai dengan realisasi pembelian tanah pengganti kepada masyarakat. “Saya memang menandatangani semua berkas yang dibutuhkan dalam pembebasan tanah warga Gentong, tetapi proses penilaian dan pembelian saya tidak mengetahui”, kata Misyono.

“Tetapi Kasi Perencanaan Desa Gentong, Abdul Hadi yang selama ini menangani proses jual beli tanah untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tersebut. Sebenarnya pembelian tahap kedua dan ketiga sudah lebih baik. Yang ada beberapa permasalahan pada saat pembelian tahap pertama, yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif bernama F (inisial. Red)”, lanjutnya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh perangkat desa lainnya yang kebetulan bertemu dengan Redaksi di kantor Desa Gentong.

Sampai dengan berita ini di terbitkan, redaksi belum mendapatkan konfirmasi dari Kasi Perencanaan Desa Gentong, Abdul Hadi. Yang bersangkutan sudah 3 kali berturut tidak dapat ditemui oleh redaksi di Kantor Desa Gentong. (Tim)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/