Tuesday, November 27, 2018

KPK Dalami Kasus Gratifikasi Tanah Negara Bondowoso
Saksi Sebut Keterlibatan Kabag Hukum, Sekda dan Bupati

Ilustrasi kasus dugaan gratifikasi tanah negara

Jakarta – ijenpost.net - Salah satu koordinator Petani penggarap Tanah Negara di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, WR telah di panggil dan memberikan kesaksian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kamis 15 November 2018.

WR adalah satu dari puluhan saksi yang di panggil KPK dalam pemeriksaan kasus gratifikasi pembebasan tanah negara. Ketika keluar dari gedung KPK, tempat pemeriksaan berlangsung, WR mengaku banyak ditanya oleh penyidik KPK.

Selain itu, pertanyaan KPK menyangkut peran Bupati, Sekda dan kabag hukum saat itu, yang ketiganya menjadi terlapor dugaan suap atau gratifikasi dari PT. BSI dalam proses pembebasan tanah negara sebagai tanah pengganti perhutani yang digunakan oleh PT. BSI di Banyuwangi.

"Banyak pertanyaan, ditanya soal posisinya sebagai perwakilan dari petani penggarap tanah negara yang di bebaskan oleh pemda Bondowoso. Saat itu alasannya, tanah negara yang pengelolaannya dikuasai oleh masyarakat dibutuhkan negara, sehingga petani penggarap harus menyerahkan tanah negara tersebut ke PT. BSI," ungkap WR kepada wartawan usai proses pemeriksaan, kamis (15/11/2018), sore. 

Baca : Opini MENGENAL PT. BSI DAN BEDAH KASUS JUAL BELI TANAH NEGARA

Dikatakan WR, awalnya dia membantu mencarikan tanah yasan untuk dibebaskan sesuai dengan Surat Rekomendasi Bupati yang pernah dibacanya, tetapi dia sendiri heran, kok jadi tanah negara yang dibebaskan.
Alur dugaan gratifikasi yang dibenarkan oleh saksi WR
"Saya sudah ceritakan semuanya kepada penyidik KPK sekaligus nominalnya berapa sudah saya sampaikan kepada penyidik. Pembayaran sesuai kesepakatan dengan petani adalah 50 juta per hektar dengan total lahan yang sudah dibebaskan ±600 Ha, tetapi kenyataannya petani hanya menerima 15 juta, sisanya yang 35 juta kemana uangnya?," bebernya.

Dirinya sengaja menyebut nominal alokasi yang dicairkan kepada media agar jelas. Karena total lahan yang dibebaskan seluas ±600 hektar, sehingga jelas ada kurang lebih 21 milyar uang PT. BSI yang tidak sampai ke masyarakat. "Nominalnya jelas, banyak kesaksian lain yang membenarkan, belum lagi dana reboisasi yang informasinya mencapai 50 juta per hektar" sebut dia.

WR menambahkan, dirinya hanya sebatas membantu mencarikan lahan yasan milik masyarakat yang bersedia di bebaskan. Setelah itu, dirinya kaget setelah tanah negara masuk dalam proses pembebasan lahan, jelas WR di hadapan empat penyidik KPK yang terdiri dari tiga unsur dari Polri berpangkat AKBP dan satu penyidik dari unsur Kejaksaan.

“jika kita runtut kronologinya, awalnya PT. BSI menunjuk Pak Isnaini untuk membebaskan lahan tanah yasan di Situbondo. Kantor sudah diadakan untuk proses pembebasan lahan tersebut. Tetapi tidak lama kemudian Samsi yang tidak lain masih kerabat Bupati Bondowoso masuk jajaran direktur di PT. BSI, selang beberapa bulan kemudian terjadi pembebasan tanah negara di Bondowoso. Samsi sendiri yang mendatangi camat-camat untuk membahas proses pembebasan tanah negara tersebut. Dia juga yang menegaskan kepada petani penggarap tanah negara, bahwa negara membutuhkan tanah yang digarap oleh petani untuk diserahkan kepada PT. BSI," tutur WR.

WR juga menjelaskan, menurut Pak Aryo (dari PT. BSI) sebelumnya telah ada pertemuan dengan jajaran pejabat Bondowoso, yang di hadiri oleh Bagian hukum, sekda dan Bupati untuk membahas pembebasan tanah negara tersebut. Dan menurut KPK memang negara tidak dirugikan dalam hal ini, tetapi yang di kejar adalah dugaan gratifikasi kepada Kabag Hukum, Sekda dan Bupati dalam proses pembebasan tanah negara ini pada saat yang bersangkutan menjabat.

Seperti diketahui bersama, kasus tanah negara ini telah bergulir beberapa waktu lalu. Beberapa saksi yang telah dipanggil dari pemerintah Bondowoso, seperti Kepala Dinas Perijinan, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Bondowoso dan beberapa pihak terkait lainnya telah diambil keterangannya oleh KPK.

KPK sampai saat ini belum menetapkan satupun tersangka gratifikasi atau suap terkait pembebasan tanah negara Bondowoso. Seharusnya, tanggal 22/11/18 KPK memanggil mantan staf PT. BSI, Isnaini, tetapi yang bersangkutan belum dapat hadir karena posisnya masih ada di Kalimantan. Isnaini dianggap mengetahui proses pembebasan tanah Negara tersebut, sebab awalnya, dia yang di tunjuk PT. BSI untuk membebaskan tanah yasan di Situbondo, sebelum masuknya Samsi di jajaran direksi PT. BSI yang kemudian memilih tanah negara yang dibebaskan.

Sementara Gunawan (dari pihak PT. BSI) rencanaya akan dipanggil kemudian, setelah pemeriksaan Isnaini selesai.

Pihak-pihak terlapor dari Pemda Bondowoso diduga menerima grativikasi atau suap lebih dari Rp. 20 miliar secara bertahap dari Samsi. Uang itu diduga bagian dari gratifikasi pembebasan tanah negara oleh PT. BSI (seperti gambar tabel Alur dugaan gratifikasi yang dibenarkan oleh saksi WR diatas) sebagai tanah pengganti Perhutani yang digunakan oleh PT. BSI untuk lahan pertambangan.

Terlapor saat ini sudah habis masa jabatan Bupati dan lainnya telah mengajukan pensiun dini dari jabatan Sekretaris Daerah Bondowoso karena mengikuti pilkada beberapa waktu lalu. Terlapor sampai berita ini di lansir, juga belum memberikan pernyataan terkait kesaksian WR di KPK. BERSAMBUNG (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/