Monday, November 19, 2018

POLEMIK PEMBEBASAN LAHAN PENGGANTI DLH JATIM DI DESA GENTONG BONDOWOSO


BONDOWOSO ijenpost.net - Makelar tanah kembali berulah di Bondowoso. Ini menyusul dialokasikannya anggaran Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan pengganti Perhutani yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur guna pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PPSLB3) di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Kini, para makelar tanah tersebut sudah menguasai tanah di desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, yang dibeli dari warga dengan harga murah. Padahal, Anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurut pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur Bambang Sadono, pembangunan PPSLB3, Lahan pengganti yang disediakan di Bondowoso seluas 80 hektare. Di sisi lain, anggaran di APBD Prov Jatim 2017 hanya Rp 20 miliar. Uang itu jelas tidak cukup untuk membebaskan lahan seluas 57 hektare di Mojokerto.

Salah satu pelaku makelar tanah pengganti perhutani, sebut saja Fathorazi, mengakui bahwa dirinya adalah makelar tanah dan menjual lagi dengan nilai 150 juta per hektar. “20 Milyar pembebasan lahan yang mana itu. Saya bukan Broker tetapi Makelar, hanya menjual 2 Hektar dengan harga 150 juta per hektar”, kata FH dalam bahasa madura.

“Ilmu ekonomi mengajarkan membeli dengan harga murah, menjual dengan harga mahal”, lanjut calon legislatif ini salah satu partai dari Daerah Pemilihan I Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan pengakuan oknum Caleg yang bertindak sebagai Makelar pembelian tanah pengganti Perhutani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, memakai prinsip ekonomi, yaitu pembelian tanah di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Bondowoso, dibeli dari warga dengan harga serendah-rendahnya dan dijual kembali dengan harga setinggi-tingginya, yaitu 150 juta per hektar lahan. Dapat diduga bahwa DLH Prov Jawa Timur telah membayar lahan pengganti tersebut, jauh lebih mahal dari harga yang sebenarnya dari warga setempat.

Hasil penelusuran Ijen Post di lapangan, makelar yang ada, bukan saja dari kalangan warga biasa. Namun ada kalangan dari Pemerintah Desa juga ada. Meski demikian, Kades Desa Gentong, Misyono, menyatakan bahwa dirinya hanya sebatas menandatangani berkas-berkas yang dibutuhkan. Tetapi tidak mengatahui bagaimana proses penilaian sampai dengan realisasi pembelian tanah pengganti kepada masyarakat. “Saya memang menandatangani semua berkas yang dibutuhkan dalam pembebasan tanah warga Gentong, tetapi proses penilaian dan pembelian saya tidak mengetahui”, kata Misyono.

“Tetapi Kasi Perencanaan Desa Gentong, Abdul Hadi yang selama ini menangani proses jual beli tanah untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tersebut. Sebenarnya pembelian tahap kedua dan ketiga sudah lebih baik. Yang ada beberapa permasalahan pada saat pembelian tahap pertama, yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif bernama F (inisial. Red)”, lanjutnya.

Sampai berita ini di unggah, redaksi ijenpost.net masih kesulitan menghubungi Kasi Perencanaan Desa Gentong, Abdul Hadi untuk dimintai konfirmasi atas keterlibatannya dalam pembelian tanah pengganti untuk Perhutani tersebut. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/