Monday, March 4, 2019

Merasa Dekat Kekuasaan, Proses Seleksi Terbuka Jabatan BKD Bondowoso Abaikan Persyaratan Wajib

 
BONDOWOSOijenpost.net - Lelang jabatan eselon II yang dibuka pada tanggal 14 Februari lalu, berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bondowoso Nomor : 821.2/5PANSEL/III/2019 telah menetapkan 14 (empat belas) pelamar untuk Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso dan 6 (enam) pelamar untuk jabatan Sekretaris DPRD kabupaten Bondowoso.

Seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bondowoso diduga abal-abal. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan aktivis Bondowoso.

Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 810/965/OTDA tertanggal 11 Februari 2019 salah satu persyaratan peserta untuk mengikuti seleksi lelang jabatan eselon II dimana salah satu persyaratan pelamar dari pejabat struktual talah mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat III dan/atau Diklat teknis yang sesuai dengan kompetensi yang dilamar, sedang pelamar dari Pejabat Fungsional melampirkan sertifikat Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.

Tetapi diduga, ada pelamar dari Pejabat Struktural setingkat Kepala Bidang yang belum pernah mengikuti Diklat Pimpinan III maupun Diklat Teknis tetapi lolos seleksi administrasi dan dapat mengikuti tahapan berikutnya.

Lolosnya peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi tersebut, disinyalir karena ada campur tangan dan intervensi pihak-pihak penguasa yang menginginkan pejabat tersebut lolos seleksi dan dapat menduduki posisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Bondowoso, walau harus menabrak Surat Menteri Dalam Negeri.

Konfirmasi Pj Sekda selaku Ketua Panitia Seleksi terbuka Pejabat Tinggi Pratama, menyatakan, “Kemarin sudah kita cek, alhamdullillah ada kekurangan, seperti ada kekurangan materai atau foto. Sehingga Panitia seleksi belum mengumumkan sebelum persyaratan administrasi dilengkapi dulu. Setelah dipenuhi dan dilengkapi dan dinyatakan lengkap dan baru diumumkan. Jadi semua kelengkapan administrasi sudah di cek”.

“Di syarat BKD dan Sekwan itu adalah terkait dengan Makalah, kewajiban mereka (pelamar) diuploud di website BKD dan portofolio. Setifikat Pim dan sertifikat lainnya, regulasinya mensyaratkan salah satunya. Jadi bisa saja, jika tidak mengikuti Diklat Pim dapat menggunakan diklat fungsional, karena mesyaratkan salah satunya. Yang menyetorkan keduanya itu bagus, tetapi yang menyetorkan salah satunya juga diperbolehkan”, terang Agung.

Saat Anggota DPRD Sinung Sudrajat, sebagai salah satu perwakilan partai koalisi pemerintah tidak bersedia memberikan komentarnya terkait hasil seleksi administrasi Pansel open bidding Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Bondowoso. Dia hanya menyatakan, jika posisinya masih diluar kota.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Bondowoso, Tohari, S.Ag saat dimintai pendapat oleh Pewarta Ijen Post, menyatakan, “mungkin kalau saran saya, tidak ada data manipulasi, di khawatirkan jika tidak memenuhi syarat dan sudah ditetapkan lolos seleksi administrasi, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di pengumuman kan sudah jelas, jika ada yang tidak sesuai dengan persyaratan adminitrasi yang dipersyaratkan yang tidak lolos seleksi administrasi, itu saja”.

Jika dugaan mengabaikan persyaratan seleksi terbuka ini benar adanya, tentunya banyak pihak yang akan menyayangkan dan mengecewakan seluruh rakyat Bondowoso yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada keduanya. Salah satu Visi Misi atau janji Bupati dan Wakil Bupati saat kampanye adalah membebaskan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso bebas dari jual beli jabatan. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/