Thursday, March 7, 2019

SELEKSI TERBUKA PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH
Transparansi vs Politik Kekuasaan


OPINI – ijenpost.net – Perspektif tentang “Open Bidding” atau lebih dikenal dengan 'Lelang Jabatan' dan istilah yang terakhir dipakai adalah ‘Seleksi Terbuka’ Jabatan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini mulai marak digunakan Kepala Daerah untuk menjaring pejabat potensial.

Seleksi Terbuka itu dapat juga diartikan sebagai kegagalan dalam suatu sistem sumber daya manusia (SDM), yang tidak dapat memetakan 'kekuatan' atau 'kelemahan' SDM yang ada dalam organisasi pemerintah.

Dalam pelaksanaanya, Seleksi Terbuka Jabatan itu melalui sejumlah proses panjang, mulai dari persyaratan administratif seperti pangkat dan golongan, track record, membuat makalah, presentasi, wawancara, sampai assessment. Dari proses itu diharapkan bisa menghasilkan orang terbaik untuk menduduki jabatan yang dimaksud. Adapun acuan seleksi terbuka berdasarkan Pasal 108 ayat (3) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan PP No 11 Tahun 2017 tentang Managemen PNS dan Peraturan Menpan-RB No 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah.

Meskipun sejatinya skema Seleksi Terbuka itu ditujukan untuk menjaring kompeten ASN secara transparan, tetapi skema ini juga memiliki kelemahan.

Salah satu contoh kasus Seleksi Terbuka yang dinilai kurang baik adalah pelelangan atau seleksi terbuka jabatan pimpinan pratama (eselon II) yang dilakukan Pemerintah Daerah. Seleksi terbuka sesuai acuan regulasi, mensyaratkan pelamar dari pejabat struktual/fungsional Eselon III harus melampirkan sertifikat Diklat Kepemimpinan Tk. III serta Diklat Teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Di salah satu daerah Pansel memelintir regulasi persyaratan, yaitu melampirkan Diklat Pim Tk. III dan/atau Diklat Teknis.

Jelas dalam hal ini Pansel tidak memiliki parameter yang jelas yang membandingkan Diklat Pim Tk. III dengan Diklat Teknis, karena pada dasarnya Diklat kepemimpinan dan Diklat Teknis itu sangat berbeda dalam implementasinya pada tugas pokok dan fungsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Reformasi Birokrasi khususnya Seleksi/promosi terbuka atau Seleksi Terbuka di era reformasi dilatarbelakangi banyaknya masalah-masalah yang menyangkut promosi jabatan di lingkungan birokrasi sejak era otonomi daerah. Misalnya banyak tim sulkses bupati/gubernur yang tidak memenuhi syarat golongan, kepangkatan, trackrecord dan lain-lain menduduki jabatan jabatan tertentu demi bagi-bagi jabatan sebagai bentuk terima kasih dari Kepala Daerah.

Seleksi Terbuka yang telah dan sedang berlangsung masih berindikasi kuat kurang transparan, terjadinya kecurangan, permainan uang, koneksi (KKN), bagi bagi jabatan secara kurang profesional, campur tangan kekuasaan dan politik dan lain-lain, maka diharapkan KASN berindak lebih tegas dan berani sesuai amanat UU.

Pemimpin Sejati akan muncul secara natural, dan dapat diterima/diakui oleh pegawai lainnya, jika tidak demikian akan menjadi “panggung lawak” saja. Kita jangan terpesona bahwa Seleksi Terbuka atau open-bidding ini metode singkat mencari pemimpin hebat dan melupakan aspek-aspek pembinaan dan peningkatan ASN yang harus adil.

Diolah dari berbagai sumber.
Ditulis kembali oleh Redaksi Ijen Post.

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/