Thursday, June 20, 2019

Opini :
DILEMA JANJI POLITIK “HONOR GURU NGAJI”



OPINI - Kabar gembira bagi guru ngaji di Kabupaten Bondowoso, Pemerintah bakal menaikkan insentif atau honor kepada guru ngaji di musala, masjid atau rumah di perkampungan dari 800 ribu menjadi 1,5 juta.

Saat ini Pemda Bondowoso baru melakukan pendataan jumlah guru ngaji yang masuk dalam kategori. Rencanyanya honor bakal diberikan pada APBD Perubahan 2019, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kegiatan pemberian tunjangan kepada guru pembina karakter. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin dalam acara Forum Silaturahmi Tomas, Toga, dan Masyarakat bersama Forpimda, di Pendapa Bupati, Senin (3/12/2018).

Bupati juga menjelaskan, pos anggaran dari guru ngaji berubah, jika sebelumnya bantuan guru ngaji masuk pos anggaran hibah di Dinsos, akan dipindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kegiatan pemberian tunjangan kepada guru pembina karakter. Sehingga, setiap tahunnya bisa rutin, dan tidak ada kesalahan dengan aturan yang ada.

Ia juga menilai, pemberian tunjungan guru ngaji melalui Dinas Sosial dengan dana hibah dinilai kurang pas. Sehingga yang terjadi selama ini, pos tunjangan guru ngaji berpindah-pindah, dari Dinsos kemudian ke Kesra. Kondisi ini, terjadi lantaran menjadi temuan BPK yang dianggap tidak benar.

Tetapi lagi-lagi, Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan akan menemui kendala baru dalam membuat pijakan hukum dalam pelaksanaannya. Jika honor guru ngaji ini melalui alokasi anggaran kegiatan pada kegiatan pendidikan non-formal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas tetap membutuhkan pijakan hukum yang jelas, mengenai status kepegawaian guru ngaji di Dinas Pendidikan sebagai dasar pemberian honor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013, perihal penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia, serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pada BAB XIII tentang Larangan pada pasal 96:
  1. Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
  2. Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan Non PNS dan/atau Non PPPK.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, agar Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mengangkat Pegawai BLUD Non PNS, PTT-PK, GTT dan PTT sebelum mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Dari hasil analisa Redaksi Ijen Post, proses pencairan honor guru ngaji masih membutuhkan proses panjang dan persetujuan anggota DPRD baru yang akan dilantik akhir Agustus 2019.

Bupati dapat mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Surat Keputusan (SK) untuk membayar janji politik kepada guru ngaji, tetapi tetap harus mengacu pada regulasi diatasnya, jika tidak Bupati dapat terjerat permasalahan hukum karena melanggar ketentuan yang ada.

Penulis : Redaski Ijen Post.

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/