Sunday, June 30, 2019

POLEMIK PENETAPAN SEKDA DEFINITIF
Jangan Politisasi Birokrasi Karena Akan Merusak Tatanan Pemerintahan



BONDOWOSOijenpost.net – Proses seleksi Sekretaris Daerah di Kabupaten Bondowoso telah usai 9 April 2019 lalu. Pejabat yang dipilih hendaknya dilakukan secara profesional, transparan serta steril dari politisasi, titip- menitip, dan politik uang. Sesuai dengan janji kampanye Bupati – Wakil Bupati saat masih kampanye, yaitu tanpa KORUPSI, PUNGLI dan JUAL BELI JABATAN.

Berdasarkan hasil Sidang Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Nomor : 821.2/8/PANSEL-SEKDA/IV/2019, pelamar yang lolos seleksi adalah ; Drs. Agung Tri Handono, SH, MM, Penjabat (Pj) Sekda yang juga Asisten I Pemkab Bondowoso, Dra. Farida, Msi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Syaifullah, SE, Msi, Staf Ahli Bupati Situbondo.

Sudah hampir 2 bulan sejak pengumuman pelamar lolos seleksi Pansel Sekda, Bupati Bondowoso, Drs. KH. Salwa Arifin, dibeberapa media menyatakan, belum menentukan pilihan dari ketiga calon sekda lolos seleksi tersebut. “Belum-belum, saya belum (belum menentukan pilihan, red),” katanya, usai mengikuti Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Bondowoso, Selasa (25/6/2019), seperti dikutip dari salah satu media online.

Menanggapi hal tersebut, Agus Sugiarto, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jack Centre Bondowoso yang menyoroti kebijakan publik memberikan opsi pendapat kepada Bupati. “Ada dua opsi yang paling utama, pertama harus memperhatikan hasil tes, karena dalam merumuskan beberapa hal diantaranya kompetensi, integritas, pengalaman dan karakteristik. Kedua juga mempertimbangkan para kandidat itu yang tidak terindikasi korupsi”, kata Agus Sugiarto.

Agus juga menambahkan, “Dua hal tersebut yang saya tekankan ke Bupati untuk pertimbangannya, mungkin nanti di antara kandidat ada yang terindikasi atau ada semacam masalah korupsi di belakang hari, kan bupati repot juga Bupati”.

Di tempat lain, salah satu tokoh masyarakat pendukung Bupati KH. Salwa Arifin yang tidak mau dipublikasikan namanya berpendapat, “Jabatan sekda bukan jabatan politik. Oleh karena itu, proses seleksinya pun harus dilaksanakan secara profesional dan bersih dari intrik-intrik politik agar menghasilkan figur Sekda yang profesional. Sekda terpilih nanti mampu membangun komunikasi yang baik dan menguasai setiap persoalan administrasi kepemerintahan dan pembangunan. Keberadaannya pun mendapat tanggapan positif dari kalangan pimpinan dan anggota dewan, terlebih dapat membantu Kepala Daerah melepaskan status Daerah Tertinggal”.

“Karena itu diharapkan diproses seleksinya jauh dari kepentingan politik. Jangan politisasi birokrasi karena akan salah dan merusak tatanan pemerintahan”, jelas tokoh yang sekaligus pengajar Pondok Pesantren di Tenggaran-Bondowoso.

Kursi jabatan Sekretaris Daerah memasuki tahap penentuan, setelah Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bondowoso mengumumkan tiga nama calon Sekda yang lolos seleksi, posisi jabatan sekda yang sah harus berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah, ASN, PermenPAN No 11 Tahun 2017 dan Kepres 13 tahun 2018, termasuk rekomendasi dari Gubernur, Kemendagri dan KASN.

Selanjutnya Kepala Daerah akan mengumumkan sekda terpilih dari tiga nama tersebut. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/