Wednesday, July 24, 2019

Bupati Bondowoso Harus Copot Sekda Tak Cakap Bekerja

OPINI – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso sebagai pemimpin birokrasi tertinggi di daerah merupakan kunci suksesnya implementasi reformasi birokrasi di daerah. Untuk itu Sekda diharapkan mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang dapat mengubah tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik lagi.

"kalau ada Sekda, SKPD, yang tidak patuh pada kepala daerah, apalagi menekan, apa ngajak bargaining, ya ganti saja. Enggak masalah. Itu kewenangan bapak ibu sekalian," tutur Thahjo di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

Untuk itu, sudah seharusnya mereka profesional dalam bekerja. Jika pada akhirnya Sekda tidak mampu bekerjasama dengan kepala daerah, adalah lumrah melakukan penggantian.

"Buat surat ke saya lewat Pak Dirjen Otda atau Sekjen, ganti. Kalau enggak, ini repot," jelas Tjahjo, berita diatas dikutip dari liputan6.com dengan judul “Mendagri Minta Kepala Daerah Copot Sekda yang Tak Patuh”.

Ketidakcakapan Sekda Bondowoso melahirkan “amburadul” tatakelola Pemerintahan Bondowoso yang saat ini sudah menjadi komsumsi publik. Diawali dengan adanya, polemik mutasi “siluman” yang sempat ramai di media sosial, lalu surat permintaan sumbangan “siluman” untuk kegiatan Turnamen Sepak Bola Bupati Cup, Perbup RTLH dan terakhir adanya rekomendasi “siluman” pengurus PMI Bondowoso.

Amburadul” administrasi pemerintah ini tidak hanya pada surat-surat “siluman” yang mengatasnamakan bupati, masih ada banyak oknum-oknum yang meminta disposisi “siluman” terhadap mutasi ASN/Guru, disposisi oknum-oknum untuk dapat duduk pada jabatan tertentu, bahkan hanya sekedar proposal bantuan mesin tepung harus di-disposisinya oleh seorang Bupati.

Terdapat banyak sektor yang harus dibenahi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah, mulai dari penguatan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, lalu penataan manajemen SDM aparatur, dan screening terhadap surat-surat dinas yang akan ditandatangani Bupati.

Untuk itu Sekda terpilih nanti sebagai pimpinan tertinggi birokrasi di daerah harus mampu mengubah hal tersebut yang dapat membantu Bupati dalam tataklola pemerintah yang baik, penggunaan anggaran berorientasi pada hasil dan pelaksanaan SOP Naskan dinas sesuai ketentuan yang ada.

Sehingga sekda yang tidak mampu melaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Permendagri No 54 Tahun 2009, Peraturan Bupati Bondowoso No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas sudah saatnya dicopot dari jabatannya.

Ditulis Oleh : Ketua LSM Libas, Ahmad Fauzan Abdi.

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/