Thursday, July 4, 2019

Diduga Pengelolaan DBH SDA Tambang Minyak Bumi & Gas Bumi Kabupaten Bondowoso Merugikan Negara Puluhan Milyard

BONDOWOSO – ijenpost.net – LSM Jack Centre mengirimkan surat nomor : 42/JC.Jatim/IV/2019 kepada Bupati Bondowoso, perihal Permohonan Dokumen/Data DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Kabupaten Bondowoso 2011-2018, tertanggal 18 April 2019 lalu.

Tetapi sampai dengan berita ini di unggah, surat tersebut tidak mendapatkan respon dari Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin. Alhasil Jack Centre sudah berkoordinasi dan berencana melaporkan ke Tipikor Polda Jatim dalam waktu dekat.

Bupati tidak merespon surat klarifikasi LSM Jack Centre, yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) tambang minyak dan gas bumi dari Kemenkue RI melalui Dirjen Perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari tahun 2011 sampai dengan 2018 yang senilai
Rp. 171.021.176.381, merupakan jumlah dana yang cukup spektakuler.

LSM Jack Center, menduga Pengelolaan DBH SDA tersebut sangat berpotensi terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran Dana Perimbangan, karena pihak Pemkab Bondowoso tidak transparan, sehingga berpotensi ada penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara.
“Tahap awal melakukan koordinasi melalui surat resmi dari kami, yaitu klarifikasi tertulis kepada pihak Bupati, namun oleh Bupati ditindaklanjuti kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan kami sudah menghubungi PPID, dan PPID telah menyampaikan telaah dinas dan diberikan kepada pihak sekda PLT sekda”.

“Tapi sampai sejauh ini Plt. Sekretaris Daerah maupun PPID sendiri belum memberikan jawaban atas isi surat kami tersebut. kami meminta dokumen rincian penggunaan anggaran DBH SDA Tambang Minyak Bumi dan Gas Bumi selama 2011 sampai 2018. Maka langkah pertama, kami melakukan klarifikasi dan bersurat kepada Bupati Bondowoso, agar Bupati mempertanyakan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Bondowoso, selaku leading sektor atau penerima dan pengelola keuangan DBH SDA tersebut”, kata Direktur Jack Centre, Agus Sugiarto.

"Dan sampai sekarang di DPPKA (saat itu DPPKA dipimpin oleh Dra. Hj. FARIDA, M.Si ) sendiri belum memberikan jawaban atas isi surat tersebut. Kami meminta dokumen rincian penggunaan anggaran DBH SDA Tambang Minyak Bumi dan Gas Bumi selama 2011-2018, hingga hari ini kami belum juga menerima tanggapan".


"Yang harus bertanggung adalah Kepala DPPKAD Kab. Bondowoso saat itu, yaitu Farida yang kebetulan saat ini juga sebagai kandidat calon Sekretaris Daerah Bondowoso”.

“Kami wajib menindaklanjuti persoalan tersebut kepada pihak aparat terkait sehingga persoalan DBH SDA tambang minyak bumi dan gas bumi yang senilai 171 miliar lebih selama 8 tahun yang dikelola oleh pihak pemerintah dalam melalui DPPKA, maka secara resmi kami laporkan kepada pihak berwajib. Data-data yang kami punya sudah menunjukkan bahwasanya ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan juga penyalahgunaan anggaran DBH SDA tambang minyak bumi dan gas bumi tersebut selama 8 tahun anggaran berjalan. Untuk itu kami minta kepada Bupati Bondowoso lebih memperhatikan persoalan-persoalan ini yang kami kawal sehingga ini akan menjadi sebuah pembelajaran buat yang lain sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dan anggaran kedepannya demi terwujudnya Bondowoso bebas dari korupsi”, pungkas Agus. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/