Sunday, July 14, 2019

NEPOTISME PROYEK DI LINGKARAN KEPALA DAERAH


Opini : Kejahatan Nepotisme selalu tumbuh dan bermunculan, terutama dalam pengangkatan pejabat birokrasi dan penunjukkan pelaksana proyek-proyek setelah berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah. Ada candaan yang sering terdengar, “setelah Pilkada semua pejabat sampai ajudan bahkan sopir akan berganti, begitu pula rekanan penyedia/pelaksana proyek”.

Walau telah dibungkus sistem dan prosedur “kompetisi,” tetap saja dengan mata awam sekalipun terlihat bahwa yang terpilih, diangkat atau ditunjuk itu adalah para keluarga, kerabat atau teman-temannya. Orang-orang yang lebih berkualitas dan memiliki kompetensi telah duluan tersingkir, tidak diberi kesempatan untuk berkompetisi menunjukan ilmu dan keahliannya.

Berkembangnya praktek Nepotisme membuat ASN terpaksa ikut berpolitik dukung-mendukung calon kepala daerah dengan motif imbalan jabatan. Walau secara kualitas ASN itu sesungguhnya memiliki pendidikan, kualifikasi dan keahlian memadai untuk berkompetisi secara fair dalam menduduki jabatan. Tetapi adanya praktek nepotisme itulah yang membuat mereka pada akhirnya “terpaksa” ikut berpolitik, atau paling tidak mencari orang dekat/tangan kanan Kepala Daerah untuk mengamankan jalan menuju menduduki jabatan tertentu.

Hal itu pulalah yang menyebabkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, se-bagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dicantumkan aturan bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir !

Contoh nyata telah terjadi di salah satu Daerah yang memiliki pemimpin baru pemenang Pilkada 2018 lalu. Banyak rekanan mengeluh ada nepotisme upaya monopoli proyek, setelah seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tiba-tiba saja membuka dokumen pembagian 30 Milyar proyek, hanya kepada 3 orang penting, di lingkaran Kepala Daerah.

Akibat nepotisme tersebut melahirkan monopoli paket proyek, membuat rekanan yang sudah “investasi” ratusan juta merugi. Alasan terkait monopoli proyek tersebut dinilai oleh rekanan sebagai alasan yang tidak masuk akal, hanya karena dianggap tidak mendukung Bupati terpilih saat ini.

Dan diduga upaya nepotisme sudah menyebarkan virus monopoli dan intervensi terhadap proyek-proyek tidak hanya di PUPR, tetapi hampir pada semua OPD yang memiliki kegiatan proyek pembangunan fisik dan pengadaan barang.

Meski tidak menyebut secara gamblang siapa atau pihak mana yang dimaksud melakukan monopoli tersebut. Namun, diduga orang orang yang berkuasa atau orang yang memiliki hubungan kerabat, yang dianggap paling bertanggungjawab atas terjadinya monopoli tersebut.

Indikasi intervensi dan upaya monopoli proyek tersebut juga terlihat adanya saling lempar tanggung jawab antara stage holder di lingkaran Kepala Daerah, tidak sinkron antara yang satu dengan yang lain.

Sebagai rakyat, kita sangat percaya bahwa Kepala Daerah mempunyai itikad dan niat baik membuat daerahnya maju dan berkembang lebih baik. Namun, satu hal yang sulit dipercaya adalah ambisi orang-orang dan pihak yang dekat dengan sang Kepala Daerah, untuk memperkaya dirinya sendiri.
Ditulis oleh : Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/