Jambi, 9 Juli 2019 – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontrak Kerja Sama (KKKS)
menghimpun para perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi dan para
pemangku kepentingan lainnya untuk menghadiri forum diskusi hulu
migas pada Kamis (27/06). Melalui tema “Peran
DBH (Dana Bagi Hasil) Migas dalam Mendukung Pembangunan Daerah”, forum
diskusi ini diharapkan menjadi wadah saran dan masukan bagi para pemangku
kepentingan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) khususnya Jambi.
Diskusi hulu migas dihadiri oleh empat
narasumber yang memiliki kredibilitas sesuai di bidangnya masing-masing dan
relevan dengan tema diskusi. Narasumber yang hadir diantaranya ialah Dr. Ir. H.
Safrial, MS selaku Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Halilul Khairi selaku
Deputi Otonomi Daerah Institusi Pendidikan Dalam Negeri Kementerian Dalam
Negeri, Heru Windarto selaku Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP
Migas dan Rudy Hartono selaku Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas.
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diskusi ini diharapkan mampu memberikan
gambaran ke seluruh pemangku kepentingan mengenai alur penerimaan negara dari
sektor hulu migas. Selain itu, pemberian informasi kepada pemangku kepentingan
mengenai pengalokasian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hulu
migas dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) juga akan dibahas bersama dengan para
narasumber yang hadir.
Dalam sambutannya, Adiyanto Agus Handoyo selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah
Sumbagsel menyampaikan bahwa acara diskusi hulu migas yang berlangsung di
Provinsi Jambi merupakan kegiatan yang informatif dan edukatif. “Setiap daerah
penghasil migas memiliki terobosan masing-masing untuk membangun daerahnya,
seperti yang kami bahas pada forum diskusi pada hari ini. Dikemas dengan format
dialog dari pihak legislatif dan eksekutif serta melibatkan para stakeholder migas di Provinsi Jambi,
tentu melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan masyarakat
luas dalam lingkup apa peran DBH Migas tersebut,” sambung Adiyanto.
Tidak hanya membahas mengenai peran dari DBH
Migas, diskusi ini juga membahas adanya multiplier
effect terhadap perekonomian. Multiplier
effect sendiri merupakan dampak berganda dari sektor hulu migas. Hal itu
disebabkan karena sektor hulu migas memiliki peran strategis dalam mendukung pergerakan
perekonomian nasional. Perwakilan dari Divisi Formalitas SKK Migas selanjutnya
akan memberikan paparan multiplier effect
tersebut.
Dukungan DBH Migas terhadap aspek pembangunan
daerah yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah,
diharapkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan bersama untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas. Kegiatan
diskusi yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS ini pada akhirnya diharapkan
dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik serta memberikan edukasi yang
dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan
khususnya di Provinsi Jambi. (***)
