Saturday, July 20, 2019

Terkait Polemik SK PMI Bondowoso
LSM LIBAS : Sekda sebagai Bemper Terakhir Naskah Dinas Harus Bertanggungjawab


BONDOWOSO - ijenpost.net - Polemik Surat Keputusan (SK) Pengurus PMI Palang Merah Indonesia (PMI) Bondowoso 2019-2024 disahkan tanpa melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab), menuai kontroversi dan komentar berbagai kalangan.

Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin, sudah membatalkan Muskab PMI Bondowoso pada 26 Desember 2018, karena dianggap tidak prosedural. Sehingga, Bupati KH. Salwa Arifin membatalkan hasil Muskab dan meminta restu PMI Jatim untuk menggelar Muskab ulang, begitu juga dengan Wakil Bupati H. Irwan yang kaget setelah putranya masuk dalam jajaran pengurus PMI.

Awalnya Bupati menunjuk Christian Urip Murtojo sebagai Plt. Ketua untuk melaksanakan Muskab ulang. Namun, penunjukkan Christian sebagai Plt. Ketua dipersoalkan pengurus lama PMI Bondowoso. Akhiknya Bupati Salwa berkirim surat lagi ke PMI Jatim dan menunjuk Plt. Ketua yang baru M. Iqbal Afif . Namun, Iqbal Afif tidak pernah melaksanakan Muskab ulang, tapi tiba-tiba viral di media sosial, SK Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso periode 2019-2024 dengan Ketua M. Iqbal Afif dari PMI Jatim.

Melalui sambungan seluler, tokoh senior PMI Bondowoso, Christian Urip Murtojo, menjelaskan,”Sebenarnya tidak perlu ada polemik pada SK PMI, awalnya lengsernya Miftah (ketua sebelumnya), terus Muskab, tetapi Bupati tidak diberitahu, Bupati merasa dikesampingkan, akhirnya Bupati menganggap Muskab tidak sah, tetapi provinsi tetap menganggap sah, hanya pengurusnya yang tidak sah”.

“Bupati tinggal merekom siapa yang mau diajukan, tetapi Bupati tetap menghendaki Muskab ulang. Untuk hasil Muskab PMI, Bupati tidak ada kewajiban merekomendasi. Menurut saya jalan terbaik, Sekda diutus Bupati ke Surabaya, karena semua yang diajukan melalui sekda, mosok Sekda diam saja, kan bisa dicek dari AD/ART-nya, kasihan Bupati kalau terjadi seperti ini”, imbuhnya.

Menanggapi polemik SK PMI, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIBAS, Ahmad Fauzan Abdi, memberikan tanggapannya, “ Sebenarnya sekda itu filter terakhir bahkan dapat menjadi bemper bagi Bupati, sesuai ketentuan tentang tata Naskah Dinas yang telah diatur dalam Permendagri No 54 Tahun 2009, sampai dengan Peraturan Bupati Bondowoso No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, pada pasal 17 jelas mengatur tentang format dan mekanisme penerbitan naskah dinas, bahwa semua surat yang akan ditandatangani oleh Bupati seharusnya dikoreksi terlebih dahulu oleh Sekda dan dibubuhi paraf oleh sekda agar surat yang ditantangani Bupati benar benar telah memenuhi semua ketentuan baik format maupun materinya”.

"Demikian pula seharusnya surat yang diajukan oleh pihak PMI Bondowoso kepada Bupati seharusnya melalui sekda, tidak secara langsung. Namun faktanya justru Bupati merasa tidak tahu menahu SK Kepengurusan PMI Bondowoso dari Provinsi Jatim. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak”, tuturnya.

“SK Pengurus PMI, jika tidak melalui mekanisme Muskab, berarti menggunakan rekomendasi Bupati. Berarti ada pihak yang harus bertanggung jawab atas rekomendasi abal-abal karena mengatasnamakan Bupati Bondowoso, begitu juga SK PMI yang viral di medsos juga saya katakan abal-abal karena tanpa stempel”.

“Jika benar keluarnya SK PMI atas dasar remomendasi Bupati, berarti para pembantu Bupati tidak cakap dalam bekerja, dan Sekda sebagai bemper terakhir naskah dinas sebelum ditandatangai Bupati, harus mempertanggungjawabkan permasalahan ini”, tutup Ahmad Fauzan Abdi.

Sampai berita ini diturunkan, redaksi belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/