Monday, August 12, 2019

Deadlock, Pembahasan P-APBD Bondowoso Alami Kebuntuan


BONDOWOSO – ijenpost.net – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019 mengalami kebuntuan (deadlock) untuk kedua kalinya.

Karena tidak ada kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bakal berbuntut molornya pelaksanaan Anggaran dan sangat berpotensi merugikan daerah.

Seperti diketahui pembahasan hari ini, Senin (12/08/2019) sudah di prediksi oleh Fraksi Gerindra, Supriyanto, SH., pembahasan Badan Anggaran Tim Anggaran (BA TA) akan alot dan deadlock.

"Seharusnya, jadwal hari ini adalah Paripurna P-APBD, karena pembahasan buntu, Rapat pembahasan akan dilanjutkan pada tanggal 16 Agustus”.

“Dan kalau dilanjutkan (pembahasan), maka pembahasan juga masih membahas isu-isu strategis yang harus dapat di sampaikan secara detail oleh Sekda sebagai ketua Tim Anggaran. Jangan sampai seperti hari jumat lalu (9/8) dan hari ini, Sekda tetap tidak menguasai materi pembahasan. Dari 12 pertanyaan hanya 5 pertanyaan baru dapat dijawab Tim Anggaran, itupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih aktif menjelaskan kepada Banggar," kata Ketua DPC Partai Gerindra Bondowoso.

Menurut Supriyanto, terkait kebuntuan pembahasan pelaksanaan P-ABDP 2019, tidak adanya kesepahaman eksekutif dan legislatif. Sekda terlalu menggampangkan pelaksanaan P-APBD, tetapi saat kita minta detail rencana pelaksanaan, tidak dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan kami, bahkan peran Sekda lebih banyak diambil oleh Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bondowoso, Dra. Farida, M.Si.

Sementara apabila P-ABDP harus di setujui saat ini, kami khawatir, pelaksanaannya nanti tidak sesuai perencanaan serta target waktu yang ditentukan. Sehingga jika ada permasalahan dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kerugian daerah dan permasalahan hukum, maka masih perlu pembahasan dan pendalaman lebih lanjut.


“Walau ada beberapa pendapat di Media Sosial, bahwa alotnya pembahasan karena DPRD hanya akan menaikkan harga tawar, saya anggap sebagai dinamika saja. Tetapi kami akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi menjelang akhir masa jabatan, kami berupaya meninggalkan kesan yang baik di akhir jabatan ini”, pungkasnya.

Sementara, anggota Fraksi PDIP, Andi Hermanto, menyayangkan terkait kecakapan sekretaris daerah (Sekda), seharusnya lebih memahami persoalan teknis dari pada pimpinan organisasi pimpinan daerah (OPD).

“Saat ditanya, Tim Anggaran yang paling banyak berperan dalam memberikan penjelasan adalah Farida, Kepala Bappeda Bondowoso.

Sehingga terhambatnya penyelesaian P-APBD di tahap KUA PPAS adalah masalah Sekda, selaku Ketua Tim Anggaran belum mampu menguasai materi yang ada”, kata Andi Hermanto. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/