Thursday, August 15, 2019

H. Ahmad Dhafir Dipastikan Menduduki Jabatan Ketua DPRD Bondowoso

BONDOWOSO – ijenpost.net – Jabatan Ketua DPRD Bondowoso sudah bisa dipastikan akan diduduki kader terbaik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ahmad Dhafir. Kepastian tersebut terurai dalam Surat Undangan DPW PKB No : 3907/DPW-03/V/B.1/VIII/2019, tertanggal 12 Agustus 2019.

Dalam Undangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Drs H. A. Halim Iskandar, M.Pd dan H. Baddrut Taman, S.Psi., tersebut, mengundang H. Ahmad Dhafir ke Kantor PWNU Jawa Timur pada hari kamis, 15 Agustus 2019 di Jl. Masjid Al Akbar Timur No 9 Surabaya, guna penandatanganan kontrak komitmen Pimpinan DPRD dari PKB.


Selanjutnya Pembekalan dan Pengukuhan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Bondowoso, diselenggarakan di Kantor PWNU Jawa Timur, Jl Masjid Al Akbar Timur No. 9 Surabaya. Acara yang dijadwalkan dimulai pukul 12.00 WIB tersebut, disaksikan langsung utusan dari DPP PKB yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hassanudin Wahid.

Penetapan H. Ahmad Dhafir, tertuang pada Surat Keputusan DPP PKB Nomor : 30004/DPP-3/VI/A/VII/2019 tentang Penetapan Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2019-2024 Dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Hal itu disampaikan langsung Ketua DPC PKB Bondowoso, H. Ahmad Dhafir. Ada kriteria yang ditetapkan DPP PKB terkait posisi pimpinan DPRD. Harus memiliki pengalaman yang cukup, kompetensi, loyalitas, dedikasi dan yang terpenting juga memiliki kemantapan hati dalam perjuangan Aswaja dan jam’iyah NU. Jadi bukan hanya menggunakan parameter perolehan suara.


“Saya juga bingung, kadang ada opini yg dikembangkan suara terbanyak menempati posisi. Ini informasi menyesatkan. Penempatan kader legislatif pada unsur pimpinan dewan merupakan wewenang DPP. Dan, itu hak prerogatif ketua umum DPP PKB,”,” kata H. Ahmad Dhafir kepada wartawan di kediamannya, sore ini.

Siapapun yang ditetapkan DPP PKB haruslah yang loyal, tunduk patuh pada aturan partai, dan taat pada ketentuan organisasi.

“Jangan sampai kader melanggar aturan organisasi. Apalagi mengkondisikan ada orang lain untuk mengopinikan. DPP PKB tentunya akan menindak tegas anggota partai yang tidak mentaatinya,” ucapnya.

Ia juga mengatakan jika tidak ada aturan yang menyebutkan individu dengan suara terbanyak yang harus menduduki jabatan ketua DPRD. “Tentang yang duduk di ketua DPRD sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang MD3, tentang pimpinan itu,” katanya.

“Tentu yang diusulkan itu yang ada di struktur partai. Ada ketua, sekretaris, bendahara, itu otomatis. Kalau ketua tidak bisa, ya sekretaris. Kalau sekretaris tidak bisa lagi, ya bendahara,” terangnya.

H. Ahmad Dhafir menambahkan, parpol dengan suara terbanyak sudah pasti mendapat jatah ketua. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, Partai PKB Bondowoso menempatkan diri pada posisi teratas perolehan kursi legislatif, dengan 14 kursi untuk DPRD Bondowoso. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/