Monday, August 26, 2019

Kepala BKD Bondowoso Di Staf-kan, Diduga Bupati Abaikan Ketentuan KASN

BONDOWOSO – ijenpost.net – Beredar kabar dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso, bahwa pagi ini Sekda Bondowoso, Saifullah, memimpin apel di Kantor BKD sekaligus memberikan Surat Keputusan (SK) Mutasi kepada Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos., dari Jabatan semula Kepala BKD Bondowoso dicopot dan diturunkan elselonnya menjadi Staf di Bagian Umum Pemda Bondowoso. Diduga dalam proses mutasi ini, Bupati telah mengabaikan ketentuan yang diatur Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Mutasi dan penurunan jabatan/eselon adalah dua hal yang berbeda, ketentuan mutasi dan penurunan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”).

Berdasarkan pernyataan dari pihak-pihak terkait, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut sudah dinilai sepihak tidak baik, dan tidak mampu melaksanakan tugas. Proses mutasi dan ditempatkan pada Staf di Bagian Umum tanpa ada proses penilaian kinerja PNS agar proses mutasi tersebut dapat dinilai dengan objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan tanpa konfik kepentingan.

Mutasi pejabat eselon II dan ditempatkan pada staf non eselon, adalah bentuk punishment berat kepada PNS. Padahal sebelumnya telah viral, adanya ancaman mempidanakan Kepala BKD dan mengancam men-stafkan Kepala BKD dengan tuduhan-tuduhan yang belum dapat dibuktikan secara hukum.

Kepala BKD Bondowoso, yang dimutasi, Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos, tidak banyak berkomentar atas mutasi dan penurunan eselon dirinya, dia hanya tersenyum. “Saya tidak perlu memberikan pernyataan apapun, karena masyarakat Bondowoso sudah tahu permasalahan yang sebenarnya. Saya tetap menerima mutasi ini dengan senyuman”, jelas Alun sambil tersenyum.

Alun juga mempersilahkan Wartawan Ijen Post untuk mempelajari UU Nomor 5 Tahun 2014, ada proses panjang sebagai bahan pertimbangan mutasi pejabat. “Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS”.

Jika penilaian dan pertimbangan Bupati memutasi dirinya karena faktor pengunduran dirinya, menurut Alun, hal itu sudah menjadi hak Bupati, walaupun dia ada sedikit kekecewaan, karena faktor pengunduran dirinya disebabkan karena ancaman-ancaman calon Sekda waktu itu, tetapi hal tersebut tidak menjadi bahan dipertimbangan Bupati dalam memberikan punishment kepada dirinya. “Saya terima mutasi ini dengan senyum saja, semua sudah menjadi hak dan kewenangan Bupati”.

Alun Taufana Sulistyadi, S.Sos, Pejabat ASN yang distafkan dan diturunkan eselon oleh Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin, belum ada penjelasan atas kesalahan yang dilakukan. Tetapi banyak pihak yakin, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) akan turun tangan melihat situasi ini. Beberapa daerah lain KASN meminta Kepala Daerah mengembalikan jabatan ASN atau memberikan jabatan yang setara, kepada ASN yang telah dicopot atau diturunkan jabatannya secara sepihak dan mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Sampai berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dari pihak Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin dan maupun Sekda, Saifullah, terkait punishment yang dijatuhkan kepada Kepala BKD Bondowoso. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/