Tuesday, August 27, 2019

OPINI : BAPERJAKAT vs BAPERJAHAT (Bagian II)

OPINI : Bupati sudah 100 persen memberikan kewenangan penuh kepada Sekda dalam menjalankan roda pemerintahan. Mandat penuh Bupati kepada Sekda menjadikan modal awal sikap arogansi “bertangan besi” untuk melakukan intimidasi ASN agar tumbuh rasa takut berlebih kepada Bupati dan Sekda.

Mungkin saking "sayangnya" Bupati kepada Sekda definitif saat ini, sampai-sampai saat masih menjadi peserta seleksi calon Sekda disuruh mengurus administrasi sendiri ke Provinsi dan dikawal ajudan Pribadi Bupati. Walau secara kompetisi hal ini dianggap melanggar ketentuan, tetapi "Tangan Besi" Bupati mengabaikan semua etika kompetensi sehat seleksi Sekda.

Kewenangan penuh Bupati kepada Sekda juga akan menghapus peran dan posisi Wakil Bupati yang selama ini dianggap sebagai pihak “penghambat” kerja gila dilingkaran Kekuasaan. “Kerja Gila” yang dimaksud bukan kemauan untuk mengubah sikap dan orientasi kerjanya. Tetapi lebih pada persaingan tidak secara sehat dan membelenggu pihak yang dianggap “lawan”, karena tidak sejalan dengan kerja gila versi Bupati dan Sekda. Disparitas kubu Bupati-Sekda sengaja diciptakan BAPERJAHAT membelenggu peran Wakil Bupati.

Dalam beberapa kesempatan “kerja gila” Sekda dengan cara memberikan peringatan kepada para ASN, bahwa dirinya akan melakukan “kerja gila” mutasi besar-besaran. Proses mutasi yang biasanya dilakukan secara diam dan bersifat rahasia, sengaja digembar gemborkan oleh Sekda. “Mutasi sekarang tidak ada rahasia-rahasiaan lagi”. Sekda juga berkomentar di media, akans segera mengganti Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Kadis Kependukan, Kepala Perijinan, Kepala Badan Penanggulangan Bendaca Daerah (BPBD) dan Kedis Pendidikan dan Kebudayaan.

Tentunya banyak kalangan menyayangkan “kerja gila” Sekda yang sering bicara masalah Mutasi kepada para ASN, tetapi bagi para oportunis dilingkaran kekuasaan, sikap arogan Sekda yang sudah mendapat restu Bupati, dipakai sebagai sarana intimidasi dan negosiasi ASN yang “gila” jabatan.

Dan ancaman Sekda sudah dibuktikan dengan memberikan langsung Surat Keputusan (SK) Mutasi sekaligus penghapusan eselon kepada salah satu Kepala OPD yang di mutasi ke Staf non eselon. Mutasi tersebut, karena yang bersangkutan dianggap menjadi penghambat dilantiknya Sekda yang beritanya sempat viral beberapa waktu lalu dan telah menandatangani surat pengunduran diri.

SK Mutasi yang ditandatangani Bupati tersebut, dinilai beberapa kalangan, Bupati telah menggunakan “tangan besi” dan melaksanakan “kerja gila” dengan mencopot Kepala OPD dan diturunkan eselonnya tanpa ada klarifikasi tuduhan ataupun proses hukum, mengabaikan Sistem Merit, mengabaikan prinsip larangan konflik kepentingan, dan mengabaikan proses penilaian obyektif mutasi sesuai ketentuan.

Adalah tugas BAPERJAKAT Pemerintah dalam melakukan mutasi, ada proses, prosedur dan mekanisme yang cukup panjang dan melibatkan orang-orang penting di lingkungan pemerintah, tetapi tidak berlaku untuk para BAPERJAHAT, tanpa KOMPETENSI yang penting ada KOMPENSASI, istilah “kerja gila” versi Iwan Fals “tawar menawar harga pas tancap gas”.

Oleh karena itu, tidak mungkin transaksi jual beli dalam proses mutasi pejabat, aktor intelektualnya adalah seorang pegawai yang punya jabatan setingkat Kepala Bidang atau Kepala Dinas/OPD, pastilah para makelar non ASN yang bertindak sebagai BAPERJAHAT pelaksana“kerja gila” melakukan eksekusi “jual belinya” jabatan, Dinas hanya kebagian memproses surat sakti “disposisi Bupati” karena harus tunduk patuh atasan.

Selama ini tuduhan pelaku mafia jabatan di lingkungan Pemda dituduhkan kepada Dinas yang memproses SK Mutasi. Sebenarnya ASN bukan pelaku kunci, pasti ada yang bermain di belakang ASN, bahkan pelaku “kerja gila” yang berperan penting justru BAPERJAHAT ini.

ASN hanya sebagai "tumbal" saja, sebab ASN tidak mempunyai kewenangan apapun dalam mutasi pejabat. Yang berperan penting dalam “kerja gila” mutasi, mulai penggodokan nama-nama hingga penetapannya adalah BAPERJAHAT. Sedang BAPERJAKAT resmi, harus menunggu kepentingan pihak BAPERJAHAT menyelesaikan “transaksi”nya, baru BAPERJAKAT dapat melaksanakan pekerjaannya.

Semua pejabat yang dimutasi wajib melalui BAPERJAKAT dan prosesnya pun panjang serta berbelit. Namun, hasil akhir yang menentukan mutasi tetap ada di tangan BAPERJAHAT dan Kepala Daerah yang melaksanakan “kerja gila”.

BAPERJAKAT hanya memberikan pertimbangan dan penggodokan secara internal dan sulit jika ada anggota BAPERJAKAT melakukan jual beli jabatan, karena bukan sebagai penentu kebijakan dan hanya melaksanakan tugas dari atasannya.

Untuk bisa promosi dan menduduki suatu jabatan di Daerah, isunya harus setor “upeti” kepada oknum Ring dua, Ring Satu, Ring Nol atau BAPERJAHAT yang berlindung dilingkaran Kepala Daerah atau Sekda. Dan lucunya, menurut BAPERJAHAT, akan senang jika semua pejabat ASN mengundurkan diri, karena BAPERJAHAT merasa lebih leluasa “kerja gila” untuk menata mutasi ASN “Gila Jabatan” tanpa melihat KOMPETENSI, yang ada di benaknya, hanya KOMPENSASI sekaligus PANEN RAYA. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/