Wednesday, August 14, 2019

OPINI : P-APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019

OPINI – ijenpost.net – Alotnya pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019, karena belum adanya titik temu kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Tim Anggaran. Bermacam spekulasi opini muncul di masyarakat, menanggapai alotnya pembahasan P-APBD Bondowoso.

Ada pihak yang menganggap Banggar DPRD menghambat program pemerintah Bondowoso, ada pihak yang menyudutkan Banggar menaikkan nilai tawar kepentingan politik kepada pemerintah, ada juga yang masih memiliki pemikiran positif bahwa alotnya pembahasan karena pemerintah belum dapat menyakinkan Banggar dalam pelaksanaan P-APBD sesuai dengan perencanaan, time skedul dan ketentuan yang ada.

Terlepas dari kepentingan politik dan politik kepentingan dalam pembahasan P-APBD Kabupaten Bondowoso, penulis berusaha untuk memberikan suatu pandangan lain terkait dengan P-APBD ini.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 mengatur perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran Perubahan APBD.

Tingginya SiLPA yang dinilai beberapa kalangan merupakan rekor tertinggi, mengundang pertanyaan dan perdebatan, apalagi Bondowoso memiliki tingkat ketergantungan fiscal yang tinggi kepada Pusat. Salah satu penyebabnya penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal akibat kelemahan pada rencana atas tahapan pelaksanaan kegiatan.

Hal tersebut menjadi pemicu alotnya pembahasan P-APBD, salah satu adalah permintaan Banggar terkait Detail Engineering Design (DED) kepada Tim Anggaran. Sekda sebagai ketua Tim Anggaran belum dapat mempresentasikan sebuah perencanaan detail pelaksanaan pekerjaan infrastruktur. Hal tersebut sangat penting diminta Banggar, pasalnya pekerjaan tahun berjalan, progres fisik bidang infrastruktur baru selesai 27 %, sedang 73% sisanya masih menjadi beban pekerjaan dan dihadapkan waktu sudah hampir masuk triwulan ke-empat 2019.

Dengan pekerjaan tahun berjalan baru terselesaikan 27 %, Tim Anggaran Pemda Bondowoso masih berencana “memperkosa” PUPR dengan tambahan anggaran. Tentunya hal ini perlu dicermati, apakah PUPR sanggup melaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?.

Rancangan kebijakan umum Perubahan APBD harus memuat secara lengkap penjelasan mengenai ; perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran sebelumnya; program dan kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan; capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai; dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan.

Keterbatasan waktu dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan, akibatnya Pemerintah dan DPRD sebagai pengesah Perda P-APBD menjadi pihak paling bertanggungjawab atas pengelolaan uang rakyat.

Disamping itu, Perpres 16/2018 tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 72 ayat 3, mengatur sanksi penyedia jasa, salah satunya adalah sanksi denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Sanksi sebagaimana dimaksud, diatur pada pasal 79 ayat 4, pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1 % dari nilai kontrak untuk setiap harinya. Sehingga penyedia jasa akan berfikir 1000 kali dalam mengambil pekerjaan yang memiliki resiko tinggi keterlambatan waktu.

Pelaksanaan APBD Bondowoso 2019, secara keseluruhan sampai dengan pembahasan P-APBD sudah mencapai 65 %, tetapi progres fisik bidang infrastruktur baru berjalan 27 %. Artinya bidang infrastruktur mengalami keterlambatan pelaksanaan saat pembahasan P-APBD 2019.

Tentunya kita berharap, rapat Banggar Jum’at 16 Agustus 2019 nanti, Tim Anggaran dapat menyajikan kerangka DED pelaksanaan P-APBD khususnya bidang infrastruktur. Sehingga Banggar dapat segera menyetujui, dan segera mem-Paripurnakan Raperda P-APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019, sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan.

Penulis : Redaksi Ijen Post

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/