Monday, September 30, 2019

Ketua DPRD : Bupati Harus Bertanggung Jawab Atas Kegaduhan

BONDOWOSO – ijenpost.net – DPRD selaku mitra pemerintah dan memiliki fungsi Pengawasan, dimana memiliki Kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan Peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah, meminta kepada inspektorat untuk mengungkap penyimpangan pelanggaran secara gamblang dan terbuka, hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir vie celuler (30/09/2019).

“Bupati harus bertanggung jawab dengan kegaduhan yang terjadi, pasalnya Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menerima pendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN di tingkat kabupaten. Bupati telah mengabaikan Sistem Merid sabagai dasar dalam Manajemen ASN,” jelas H. Ahmad Dhafir.

Salah satu kegaduhan yang terjadi, pada Proses Mutasi yang terjadi baru-baru ini, lanjut H. Ahmad Dhafir, nampak penempatan pejabat yang dimaksud tidak berdasarkan pada kualifkasi, kompetensi, dan kinerja. Padahal UU No. 5/2014 Pasal 73 Ayat (7) menjelaskan, mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

“Tetapi, kenyataannya, demi kepentingan beberapa kelompok terjadi pengabaian proses prosedural dan tahapan dalam Mutasi yang terjadi. Proses dan tahapan tersebut diamanahkan di dalam UU No. 05/2014 tentang ASN, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019”, jelasnya

"Kami memberikan support terhadap inspektorat untuk mengungkap penyimpangan pelanggaran. Jika mutasi tidak sesuai aturan maka cacat sacara hukum. Maka Pimpinan Dewan mendesak Bupati bersurat kepada Gubernur agaar Surat Keputusan (SK) mutasi itu dibatalkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 ayat (2) PP No 33 Tahun 2018 tentang tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat”

“Apa yang di disampaikan Wahjudi, bukan kekecewaan, beliau Kepala Inspektorat yang betanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan kepada ASN yang melakukan pelanggaran. Tentunya tidak ada lagi bentuk ancaman, laksanakan sesuai ketentuan yang ada. Tugas kita semua, untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada, dan tentunya DPRD akan menyikapi kegaduhan yang ada, belum lagi kegaduhan yang lain,” pungkas H. Ahmad Dhafir. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/