Sunday, September 29, 2019

Mutasi “Kerja Gila” Tabrak Aturan Perundangan

BONDOWOSO – ijenpost.net – Pengangkatan ASN menjadi Camat baru berinisial Mh pada mutasi 21 September lalu mengundang polemik dan kegaduhan di masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai korban kebijakan mutasi. "Ketentuan pasal 224 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, jelas Kepala Inspektorat Bondowoso, Ir. Wahjudi Triatmadji.

Lebih lanjut dijelaskan, “Camat Mh berlatar belakang pendidikan Sarjana Agama dan Master Pendidikan yang banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak mengakui gelar Master Pendidikannya, Mh juga mendapatkan sanksi kepegawaian akibat tindakan indisipliner. Yang menjadi catatan, Mh tidak memenuhi standar kualifikasi ilmu pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

“Jadi setiap pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 ayat (2) PP No 33 Tahun 2018 tentang tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat”, jelas Wahjudi mengomentari pengangkatan Camat yang menimbulkan polemik dan kegaduhan.

“Tidak dibenarkan oleh UU mengangkat Camat yang tidak menguasai pengetahuan teknis pemerintahan atau tidak memiliki sertifikat pendidikan profesi kepamongprajaan” tegas Wahjudi.

Pelaksanaan mutasi juga dianggap Wahjudi menabrak Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Dinyatakan dengan tegas, bahwa dirinya tidak dilibatkan sedikitpun dalam mutasi tersebut dan belum menandatangani berita acara mutasi yang seharusnya dilakukan sebelum pelantikan.

Wahjudi memaparkan, ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan, Intansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya, dengan memperhatikan berbagai aspek. Jika Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat, Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi, Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.

Wahjudi menambahkan, “dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 29 April 2019. Sistem prestasi dan sistem karier berdasarkan kinerja. PNS dengan penilaian kinerja Sangat Baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun, menurut PP ini, dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (talent pool) pada instansi yang bersangkutan”.

“PP juga menjelaskan, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK dan berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud, PPK menetapkan pengangkatan ASN dalam jabatan. Jadi mutasi tanpa ada usulan kepada PPK, bisa dianulir. Sedang posisi Tim Penilai Kinerja pada saat proses mutasi sesuai bukti SPPD ada di Samarinda”, kata Wahjudi.

Banyak kalangan menyesalkan, “Kerja Gila” yang dilaksanakan Sekda Bondowoso, mengakibatkan lolosnya beberapa PNS bermasalah mendapatkan promosi. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/