Monday, September 23, 2019

Supriyanto : Jangan Bikin Gaduh Dunia Pendidikan

BONDOWOSO – ijenpost.net – Dunia pendidikan Bondowoso sedang gaduh, semua itu bermuasal dari terbitnya Keputusan Bupati, tentang pemutasian ASN di bidang pendidikan sebanyak 87 orang yang telah dilaksanakan di Pendopo Bupati Bondowoso, Sabtu 21 September2019.

Tak lama dari proses pemutasian itu dilakukan, gejolak langsung muncul. Saya banyak mendapatkan keluhan dan aspirasi dari guru, Kepala Sekolah dan anggota PGRI. Mereka masih menghubungi saya, karena hubungan mitra kerja saat saya Sekretaris Komisi IV DPRD periode sebelumnya, di sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan. Hal itu diungkapkan Supriyanto, Ketua DPC Gerinda Bondowoso, di Jakarta, malam ini.

“Ada alasan kuat dan permasalahan pokok yang akhirnya membuat guru melakukan aksi tandatangan penolakan dan keberatan atas proses mutasi yang dianggap para pendidik dapat membuat gaduh dunia pendidikan”.

“Kepala Sekolah SDN Wonoboyo 3, Sri Indartik, yang baru dilantik kurang lebih 3 bulan lalu, dimutasi ke SDN walidono 1. Sedang Kepala Sekolah SDN Walidono I, Maryamah dimutasi ke SDN Besuk menggeser posisi Iswardoyo, sedang Iswandono dimutasi ke SDN Bajuran 2”.

“Setahu saya, Iswardoyo posisi sebagai ketua 2 PGRI Kecamatan Klabang, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kec. Klabang, dan dituakan sebagai tokoh di Kec. Klabang”.

“Yang menjadikan proses mutasi ini rame, dari proses mutasinya Sri Indartik tersebut, beliau baru tiga bulan dilantik menjabat, lalu geser menggeser posisi menyebabkan Iswardoyo tergeser, padahal iswardoyo itu tokoh disana akhirnya keluarlah surat pernyataan bersama penolakan dan keberatan yang ditandatangani 92 guru”.

“Lantas ada apa dengan gelombang mutasi guru di Bondowoso ini? Hingga mutasi yang seharusnya menjadi penyegaran kader dan mewujudkan kinerja pendidikan yang lebih baik itu, justru menuai masalah” kata Supriyanto.

Saya menyatakan prihatin, dan berharap agar Pemkab Bondowoso bertindak cepat untuk menyelamatkan dunia pendidikan di Bondowoso. “Saya berharap, pelaksanaan mutasi hendaknya dilakukan dengan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tentang Masa Jabatan Kepala Sekolah
, sehingga tidak menimbulkan gejolak,” kata Supriyanto melalui seluler. 

Supriyanto menjelaskan, pada Permendiknas tersebut, Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Jadi jika baru 3 bulan sudah dimutasi, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terlepas dari semua itu, Supriyanto menyambut positif mutasi di lingkup Dinas Pendidikan Bondowoso tersebut. Bukankah mutasi juga bagian dari tugas seorang abdi negara. Mutasi adalah track penjenjangan, hingga karir seseorang tidak stag, sesuai dengan bertambahnya masa kerja dan kepangkatan.

Namun kita kembali bertanya apakah mutasi di jajaran Dinas Pendidikan Bondowoso sudah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Atau justru sarat dengan kepentingan dan hal hal yang malah jauh dari kaedah dari tuntutan riil dunia pendidikan itu sendiri. Agar benang kusut itu terurai, kita berharap semua kembali ke khittah. Terlalu naif dunia pendidikan dibuat gaduh untuk hal hal yang tak ada kaitan dengan pencerdasan umat. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/