Monday, October 7, 2019

Ada Penambang Pasir Ilegal di Desa Pandak, Satpol PP Diam

Aktivitas penambang pasir ilegal. Insert, Pengelola tambang pasir, Huda.
BONDOWOSO – ijenpost.net – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bondowoso terkesan membiarkan terhadap pengusaha yang melaksanakan aktivitas tambang pasir secara ilegal di Desa Pandak Leprak Bondowoso, pasalnya penambang tidak dilengkapi izin sesuai dengan Pergub Jatim No 49 tahun 2016.

Padahal Satpol PP sudah dibekali dengan Peraturan Daerah Bondowoso No. 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk menindak pelanggar Perda. Pasal 17 Perda tersebut, mengatur tanggungjawab Pemerintah Daerah atas pemanfaatan anak sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air. Pelanggaran yang dimaksud diatur pada ayat 3, tentang tempat usaha diatas anak sungai. Sedang sanksi diatur dalam pasal 38, yang menyatakan terhadap pelanggar pasal 17 dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 juta rupiah.

Keresahan masyarakat lantaran beroperasinya penambang ilegal, tidak menjadi atensi serius dari Satpol PP Bondowoso. Pengusaha tambang pasir yang menurut pengakuan pengelolanya, Huda, hanya mengantongi izin Persatuan Penambang di Desa. Sedang perizinan tambang Jawa Timur secara tegas diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jawa Timur.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diberikan tambahan kewenangan dibidang energi dan sumber daya mineral untuk menerbitkan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan pertambangan, air tanah, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan, sehingga izin tambang sesuai dengan pengakuan pengelola tambang pasir di Leprak, Huda, mengantongi izin Persatuan Penambang di Desa, tidak sesuai dengan Pergub 49 Tahun 2016.

Salah satu penambang pasir yang mengantongi izin resmi Gubernur Jawa Timur, H. Arif, menyatakan, aktivitas tambang yang ditengarai tidak mengantongi ijin itu sudah berlangsung lama. Bahkan, saat ini oknum penambang yang tidak memiliki ijin melakukan aktivitas tidak jauh dari lokasi tambang pasir H. Arif.

"Mereka sudah lama melakukan aktivitas. Dulu, saya pikir mereka memiliki ijin. Tetapi, setelah saya cari informasi ternyata mereka tidak mengantongi ijin," kata H. Arif di Desa Pandak Senin (7/10).

Menurut H. Arif, Pemerintah Daerah harus bijak menyikapi penambang yang tidak pernah memproses ijin. Sebab kata dia, akan mengganggu kepada penambang yang sudah susah payah untuk mendapatkan izin.

"Ini kan tidak adil, saya sudah habis banyak (biaya pengurusan izin. Red) untuk mendapatkan ijin. Sedangkan, mereka tanpa izin dibiarkan begitu saja," ujarnya.

Lima hari lalu, pengelola tambang yang ditengarai tidak memiliki izin mengaku aktivitas tambang pasir yang dia kelola ikut izin persatuan penambang di Desa Pandak. Padahal, di Desa Pandak tidak pernah ada Persatuan Penambang. Dari beberapa penambang, hanya dua orang yang memiliki WIUP dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

"Saya ikut Izin Persatuan Penambang di Desa ini," kilah Huda, salah satu penambang yang tidak memiliki Izin resmi dari Gubernur Jawa Timur.

Huda bersama rekannya, memiliki tiga mesin untuk menyedot pasir. Setiap harinya, sekira 20 truk mengantri untuk mendapatkan pasir di lokasi Huda. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/