Friday, October 25, 2019

Hampir Semua Operator Dispenduk Lakukan Pungli

BONDOWOSO - ijenpost.net – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia(PPDI) Kabupaten Bondowoso, telah meminta waktu untuk bertemu Bupati Bondowoso, terkait pernyataan Bupati ‘pungli itu dan di tingkat desa. Permintaan Pengurus PPDI meminta waktu kepada Bupati sejak 15 Oktober lalu, tetapi sampai berita ini diturunkan permohonan bertemu dengan Bupati tidak ditanggapi.

“Jika permintaan kami, dari Pengurus PPDI, tidak ditanggapi oleh Bupati, kami sepakat turun ke jalan lagi, mengadakan unjuk rasa karena merasa di sepelekan oleh Pemkab Bondowoso. Bupati telah seenaknya menuduh pemerintah desa lakukan pungli adminduk, tetapi saat ingin ditemui untuk meminta klarifikasi tidak di gubris. Faktanya yang sebenarnya melakukan pungli adalah pihak Pemerintah Kabupaten, yaitu oknum-oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso”, jelas salah seorang pengurus PPDI Bondowoso yang namanya tidak bersedia dipublikasikan.

Tuduhan Pungli di tingkat Desa oleh Bupati Bondowoso sempat viral dan membuat resah masyarakat. Hal itu disebabkan tugas pemerintah desa adalah melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan, bukan memeras. Sehingga PPDI merasa harus bertemu dengan Bupati, untuk mengklarifikasi tuduhan pungli yang terjadi di Pemerintah Desa.

Di tempat lain, dihubungi via seluler, Durrahman selaku salah satu perangkat desa di Kecamatan Wonosari Bondowoso, yang melayani warganya mengurus adminduk ke Dispendukcapil Bondowoso, angkat bicara memberi kesaksian pungli yang terjadi di Dispendukcapil Bondowoso, dan sekaligus membantah tuduhan Bupati bahwa pungli ada ditingkat pemerintah desa.

“Kami sebagai perangkat desa, hanya mengantarkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan adminduk, dan kewajiban perangkat desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengantar langsung warga yang membutuhkan adminduk ke Dispendukcapil Bondowoso,” tegasnya saat dikonfirmasi media.

Dikatakan Durrahman, desa tidak menarik biaya kepada warga, tetapi oknum operator Dispendukcapil Bondowoso yang melakukan pungli. “Desa tidak meminta biaya pengurusan adminduk dari warga, kami hanya mengantarkan warga ke Dispenduk, tetapi hampir semua operator Dispendukcapil Bondowoso lakukan pungli, meminta sejumlah uang kepada warga yang mengurus adminduk, hampir semua oprerator yang saya temui melakukan pungli”.

Perlu diketahui bersama, bahwa Pemerintah menjamin pengurusan administrasi kependudukan tak dipungut biaya. Ini diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pejabat yang kedapatan memungut biaya bisa disanksi pidana dan denda sesuai dalam pasal 95 B. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/