Wednesday, October 2, 2019

Ketua DPRD : Plt. Kepala BKD Jangan Asal Bunyi

BONDOWOSO – ijenpost.net – Pernyataan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Achmat Prajitno, SH., MH, bahwa Desa bukan lembaga pemerintah, disayangkan berbagai pihak, pasalnya sebagai Plt. Kepala BKD dengan latar belakang pendidikan Master Hukum, tidak selayaknya membuat statement diluar kontruksi hukum. Hal itu disampaikan Ketua DPRD, H. Ahmad Dhafir, di Wisma DPRD, Rabu 2/10/2019 siang tadi.

Sebenarnya semua sudah terjawab, jelas H. Ahmad Dhafir, siapa yang sebenarnya menciptakan polemik di pemerintahan ini, bukan hanya (polemik) pemerintahan desa, tapi permasalahan mutasi kemarin, artinya (pemerintah) menterjemahkan Undang-Undang sesuai dengan seleranya, seharusnya pejabat publik tidak mudah berstatemen, kalau tidak tahu lebih baik ngomong tidak tahu, jangan ngarang.

“UU yang dia sampaikan (Achmat Prajitno) sebenarnya sudah dicabut, makanya sebelum statemen baca UU 06/2014, PP 41/2014, Perda 06/2014, Perbup 69/2018. Pernyataan bahwa sekdes dipilih oleh BPD, itu aturan lama”, terang Ahmad Dhafir.

“Sekdes itu tidak dipilih oleh BPD, dan ada batasan umur, bukan batasan umur dianggap sebagai upaya menjegal calon lainnya, ini yang menciptakan polemik. Penyelenggara pemerintah justru statemennya, menabrak Undang-Undang, ini yang dimaksud betul-betul gila”

Dia (Achmat Prajitno) menyalahkan Undang-Undang, mekanismenya pemilihan Sekdes sebagaimana pemilihan kepala desa. Ada batasan umur, usia minimal 20 maksimal 42, ini yang perlu diluruskan. Jangan justru menimbulkan polemik, jujur saya kasihan kepada Bupati. Seharusnya sebagai staf memberikan masukan dan kajian secara hukum, menjadi referensi keputusan Bupati. Tetapi jika Bupati diberikan dasar data dan informasi yang salah, maka keputusan salah, lalu menjadi polemik.

Makanya jangan asal bunyi, baca dulu aturan, pahami dulu, baru membuat statemen. Jangan membuat keresahan di masyarakat. Ini justru menciptakan konflik, jika masyarakat menyakini pernyataan Kepala BKD, sementara dasar hukumnya tidak ada.

Saya selaku pimpinan DPRD, sesuai tugas dan tanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Jika fraksi-fraksi mengajukan hak-hak interpelasi dan sebagainya, itu jangan dimaknai karena like and dislike, atau karena persaingan Pilkada, tetapi bagian dari pelaksanaan tugas DPRD.

Apa yang di sampaikan, Achmat Prajitno, sudah sangat-sangat salah, dan tidak ada dalam Undang-Undang, dan saya berani mengatakan ngarang. Apa tidak pernah baca, papan nama Pemerintahan desa yang menjadi satu kesatuan dengan Pemerintahan daerah.

DPRD tidak akan pernah intervensi, tetapi disaat Keputusan Bupati keluar dari aturan perundangan yang ada, maka DPRD punya kewajiban untuk mengingatkan, apakah cukup bertanya atau melalui interpelasi. Manakala kebijakan Bupati meresahkan masyarakat atau melanggar peraturan perundangan, DPRD dapat menggunakan Hak interpelasi, pungkas H. Ahmad Dhafir. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/