Thursday, October 24, 2019

Ketua Komisi I akan meminta Klarifikasi Kadispendukcapil Atas Tudingan Calo

BONDOWOSO – ijenpost.net - Kritik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Bondowoso kepada Pemerintah yang disampaikan pada Paripurna Pemandangan Umum (PU) Fraksi, kamis 17 oktober lalu, bahwa masih banyak terjadi pungutan liar atau Pungli, dalam pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) pada Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso, langsung dibantah oleh Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin dalam jawaban PU Fraksi.

Bupati Bondowoso membantah, jika pemungutan liar (Pungli) Adminduk itu terjadi di Dispendukcapil. Bupati menyebutkan indikasi Pungli itu terjadi ditingkat desa. Hal itu disampaikan usai saat rapat paripurna tanggapan dan atau jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap 5 Raperda Propemperda 2019 dan Perda tentang APBD tahun 2020 di Graha DPRD Bondowoso, Jawa Timur, Jumat (18/10).

Tak cukup dengan bantahan Bupati terkait Pungli Adminduk, Staf Dispendukcapil Bondowoso ganti menuding Ketua F-PKB sekaligus Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Tohari, S. Ag, sebagai calo adminduk.

Seperti diberitakan media online www.suksesinasional.com , “Tohari (ketua komisi I) patut di duga juga termasuk bagian dari calo, sebab pada masa pencalegkan, dia juga banyak membawa berkas para pemohon akte kelahiran,KK maupun KTP itupun secara gratis demi mendapatkan suara di Dapilnya.”celetuk salah seorang staf Dispenduk”

Atas tudingan tersebut, Ketua Komisi I, H. Tohari, S.Ag, memberikan klrifikasi bahwa apa yang dilakukan untuk membantuan masyarakat dalam mengurus adminduk. “Jika ada warga meminta bantuan untuk menguruskan adminduk, kemudian minta imbalan itu yang salah. Apalagi memang mencari, siapa yang butuh adminduk lalu membayar sejumlah uang”.

“Kalau Dispendukcapil dalam keadaan normal, pelaksanaan adminduk cepat, gratis tanpa biaya apapun, saya yakin tidak ada masyarakat datang ke anggota DPRD untuk meminta bantuan, dan bukan hanya saya yang membantu masyarakat. Banyak anggota DPRD yang memfasilitasi, membantu pengurusan adminduk masyarakat, tetapi tanpa memungut biaya”, jelas Tohari.

“Pemerintah tak henti-hentinya membuat kegaduhan di masyarakat. Bupati membantah adanya pungli di Dispendukcapil, bahkan menuding pungli ada di tingkat desa. Sekarang staf Dispendukcapil menuduh saya sebagai calo adminduk”, kata Tohari.

Desa sudah membantu masyarakat, lanjut Tohari, perangkat desa membantu masyarakat dengan mengantarkan ke dispenduk, untuk mengurus adminduk. Kenyataannya memang terjadi pungli di Dispenduk.

“Ini saatnya melakukan reformasi birokrasi sebagai upaya mencegah korupsi, gratifikasi, pungli dan beragam modus bentuk kolusi lainnya. Bukannya malah menciptakan kegaduhan baru dengan menuduh pihak lain yang melakukan pungli”.

“Saya akan meminta klarifikasi kepada Kepala Dispendukcapil, atas tudingan ‘calo’ kepada saya. Karena, kritikan pungli yang terjadi dispendukcapil bukan dari saya pribadi, Tohari. Tetapi kritikan itu disampaikan pada forum terhormat rapat paripurnya penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa. Tentunya kritikan tersebut disampaikan atas dasar keluhan masyarakat yang mempercayakan F-PKB untuk disampaikan kepada pemerintah”, pungkas Tohari. (*)

Cak War

Asosiasi Media Online Indonesia

Asosiasi Media Online Indonesia

Mitra Ijen Post

Logo Ijen Post

INFO HARGA SEMBAKO JAWA TIMUR

http://picasion.com/